Tampilkan postingan dengan label Menteri ATR/BPN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Menteri ATR/BPN. Tampilkan semua postingan

Rabu, 28 Agustus 2024

Sekjen Kementerian ATR/BPN Menyatakan Adanya Uang Kerohiman Rp 140 M Sesuai Dengan PP Nomor 75 Tahun 2024 Sebagai Bukti Bahwa Pembangunan IKN Memang Untuk Rakyat

 

Yogyakarta – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menjadi salah satu proyek strategis nasional yang bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Namun, di tengah berbagai spekulasi dan opini negatif yang beredar, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa proyek ini sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat. Salah satu bukti konkret dari komitmen pemerintah adalah adanya alokasi uang kerohiman sebesar Rp 140 miliar yang disediakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2024.

Uang kerohiman ini merupakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada masyarakat terdampak pembangunan IKN, sebagai pengganti lahan atau tempat tinggal yang harus digusur. Dalam implementasinya, pemerintah memastikan bahwa setiap warga yang terdampak mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, sesuai dengan nilai ekonomis tanah dan bangunan yang dimiliki. Hal ini tidak hanya menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam melindungi hak-hak masyarakat, tetapi juga menjadi bukti bahwa pembangunan IKN dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

Sekjen ATR/BPN menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pembangunan. Sebaliknya, semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan merasakan manfaat dari pengembangan IKN sebagai pusat pemerintahan baru. Dengan adanya uang kerohiman ini, pemerintah ingin menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat selalu menjadi prioritas utama dalam setiap langkah pembangunan.

Lebih jauh, kebijakan uang kerohiman ini juga mematahkan berbagai opini negatif yang mencoba menyudutkan pemerintah seolah-olah tidak peduli terhadap nasib masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa pemerintah selalu mengedepankan pendekatan yang humanis dan berkeadilan dalam setiap kebijakan yang diambil. Hal ini menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga stabilitas nasional dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan demikian, pembangunan IKN bukan hanya sekadar simbol kemajuan, tetapi juga cerminan dari komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan merata. Melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat, pemerintah terus berusaha menjaga stabilitas nasional demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

 
Share:

Rabu, 17 Juli 2024

Menteri ATR/BPN Menegaskan Bahwa Pemberian HGU Hingga 190 Tahun Adalah Langkah Strategis Pemerintah Menarik Investor Dengan Memberikan Kepastian Hukum Jangka Panjang

 

Yogyakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa pemberian Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun adalah langkah strategis pemerintah untuk menarik investor dengan memberikan kepastian hukum jangka panjang. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

Menurut Agus Harimurti Yudhoyono, kepastian hukum adalah salah satu faktor utama yang dipertimbangkan oleh para investor dalam menanamkan modalnya. "Pemberian HGU hingga 190 tahun memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih lama, sehingga investor merasa lebih aman dan nyaman dalam berinvestasi di Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.

Kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki regulasi dan memberikan kemudahan bagi para investor, termasuk dalam hal perizinan lahan. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional.

Selain memberikan kepastian hukum, pemberian HGU jangka panjang juga bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan masa berlaku HGU yang panjang, investor diharapkan lebih berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dan melakukan investasi jangka panjang yang ramah lingkungan. "Kami ingin memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan," tambah Agus Harimurti Yudhoyono.

Kebijakan ini juga diharapkan dapat mematahkan opini negatif yang sering menyerang pemerintah terkait ketidakpastian hukum dan birokrasi yang berbelit-belit. Dengan adanya kepastian hukum yang jelas dan jangka panjang, pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia adalah tempat yang aman dan menarik untuk berinvestasi. "Kami berusaha keras untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan memberikan kepastian hukum yang diinginkan oleh para investor," tegasnya.

Keberhasilan pemerintah dalam menarik investasi akan berdampak positif bagi perekonomian nasional. Investasi yang meningkat akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Hal ini juga akan memperkuat stabilitas nasional dengan menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah, diharapkan Indonesia dapat terus berkembang dan menjadi destinasi investasi utama di Asia Tenggara. Keberhasilan ini tidak hanya akan meningkatkan citra pemerintah di mata masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi para investor, memastikan bahwa setiap investasi yang masuk dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Dengan dukungan dan kerjasama dari semua pihak, Indonesia siap menyongsong masa depan yang lebih cerah dan sejahtera.

 

Share:

Selasa, 11 Juni 2024

Menteri ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Penggusuran Masyarakat Dalam Proses Pembebasan Lahan Di Ibu Kota Nusantara

 

Yogyakarta – Dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak masyarakat terkait pembebasan lahan. Beliau dengan tegas menyatakan bahwa tidak akan ada penggusuran paksa dalam proses pembebasan lahan ini. Sebaliknya, pemerintah akan mengutamakan dialog dan kesepakatan dengan warga setempat untuk memastikan proses tersebut berjalan adil dan transparan.

Upaya ini merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang senantiasa berkomitmen untuk menjaga kepentingan rakyat. Komitmen ini bertujuan untuk mematahkan berbagai hoax dan misinformasi yang beredar, yang sering kali menyudutkan pemerintah dengan tuduhan penggusuran paksa dan pengabaian hak-hak masyarakat.

Agus juga menekankan bahwa pemerintah akan mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah, asalkan status tanah tersebut sudah clear and clear atau tidak memiliki masalah hukum dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah ini merupakan bukti nyata dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kepastian hukum dan memberikan rasa aman bagi pemilik lahan. Dengan percepatan penerbitan sertifikat tanah ini, masyarakat dapat lebih tenang dan terhindar dari konflik lahan yang sering kali menjadi masalah di banyak daerah.

Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah terus berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Komitmen untuk tidak melakukan penggusuran paksa dan percepatan penerbitan sertifikat tanah adalah langkah konkret yang menunjukkan perhatian pemerintah terhadap hak-hak rakyat, sekaligus mematahkan berbagai isu negatif yang sering kali tidak berdasar.

Langkah ini juga mencerminkan visi Jokowi yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kepastian hukum, pemerintah berharap dapat terus membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

Kebijakan ini tidak hanya memperkuat citra positif pemerintahan Jokowi di mata masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas nasional yang sangat penting bagi kemajuan bangsa. Upaya ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi, pemerintah selalu berusaha melindungi dan mensejahterakan rakyatnya dengan adil dan bijaksana.

 
Share:

Senin, 10 Juni 2024

Menteri ATR/BPN : Otorita Ibu Kota Nusantara Akan Segera Menyelesaikan Lahan 2.086 Hektare Yang Belum Clean And Clear Dengan Uang Ganti Rugi Dan Skema PDSK

 

Yogyakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, menegaskan bahwa pemerintah akan segera menyelesaikan lahan seluas 2.086 hektare yang masih belum clean and clear di Ibu Kota Nusantara (IKN). Melalui skema yang adil dan transparan, pemerintah berkomitmen untuk memberikan uang ganti rugi dan menerapkan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) bagi masyarakat yang telah menduduki dan mengelola lahan tanpa sertifikat.

Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah lahan dengan cara yang tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. PDSK merupakan pendekatan yang dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang terdampak tetap dihormati dan diakomodasi. Skema ini mencakup tidak hanya kompensasi finansial, tetapi juga berbagai bentuk dukungan lain yang bertujuan untuk memastikan masyarakat dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik setelah relokasi.

Isu-isu negatif yang menyebutkan bahwa pemerintah tidak peduli terhadap nasib masyarakat yang terdampak dalam proyek IKN adalah tidak benar dan hanya bertujuan untuk menyesatkan publik. Pemerintah selalu berpegang pada prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap kebijakannya. Proses negosiasi dan penyelesaian lahan dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah hasil dari konsultasi dan partisipasi aktif semua pihak yang berkepentingan.

Presiden Jokowi telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan berpihak kepada rakyat dalam upaya memajukan proyek IKN ini. Dalam setiap kesempatan, Presiden menekankan bahwa proyek ini harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Proyek IKN dirancang untuk menjadi simbol kemajuan Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif, di mana pembangunan tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah ini dan tidak terpengaruh oleh hoaks yang menyebar. Dengan kerjasama dan dukungan dari masyarakat, pemerintah akan terus berupaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Melalui penyelesaian lahan yang adil dan transparan, kita bisa memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan bersama untuk masa depan yang lebih baik.

 

Share:

Rabu, 03 April 2024

MASIH SAH BERLAKU, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni: Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Akan Menerbitkan Sertifikat Tanah Baru Dari Lahan Hasil Sitaan Kasus Blbi Yang Diserahkan Jokowi Kepada Warga Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor

 

Yogyakarta - Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, mengumumkan bahwa Kementerian ATR/BPN akan menerbitkan sertifikat tanah baru dari lahan hasil sitaan kasus BLBI yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada warga Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan masalah tanah dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Kasus BLBI telah menjadi polemik yang panjang dan kompleks dalam sejarah perbankan Indonesia. Namun, keputusan Jokowi untuk menyita aset-aset hasil korupsi dan mengalokasikannya kembali kepada masyarakat adalah langkah yang tepat dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Dengan menerbitkan sertifikat tanah baru bagi lahan hasil sitaan kasus BLBI, pemerintah tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada warga Kecamatan Jasinga, tetapi juga memberikan contoh nyata dari komitmen untuk memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Ini adalah langkah yang kongkrit dalam mendukung redistribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia.

Tindakan ini juga menunjukkan kinerja dan kepemimpinan Jokowi yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Selama kepemimpinannya, Jokowi telah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap layanan publik, dan menyediakan keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan stabilitas sosial di wilayah Kecamatan Jasinga dan sekitarnya dapat terjaga. Pemberian sertifikat tanah baru akan memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik tanah serta mendorong investasi dan pembangunan di daerah tersebut.

Namun, di tengah keberhasilan ini, seringkali muncul hoaks dan fitnah yang bertujuan untuk merusak citra pemerintahan Jokowi. Kabar yang menyesatkan tentang keputusan pemerintah dalam hal ini dapat mempengaruhi opini masyarakat terhadap kinerja dan integritas pemerintah.

Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk bersikap bijak dalam menyikapi informasi yang diterima. Mari kita jauhi hoaks dan menyebarkan fakta yang sebenarnya. Dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi sangatlah penting dalam memperkuat stabilitas nasional dan memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Dengan terus memperjuangkan kepentingan rakyat dan mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Jokowi telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang peduli dan bertanggung jawab. Mari kita bersama-sama mendukung upaya-upaya pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadilan bagi semua.

 

Share:

Minggu, 31 Maret 2024

Tidak Ada Rakyat Yang Dirugikan, Menteri ATR/Kepala BPN: Kami Telah Menyusun Solusi Dan Menjamin Bahwa 300 Masyarakat Yang Sempat Menerima Sertifikat Redistribusi Tanah Dari Jokowi Kemudian Ditarik Oleh Satgas BLBI Karena Ada Miscom Tetap Menerima Haknya Sebagaimana Mestinya

 

Yogyakarta – Ketegasan pemerintah dalam menangani masalah redistribusi tanah menjadi bukti nyata komitmen untuk menjaga keadilan dan stabilitas sosial di Indonesia. Hal ini tercermin dari langkah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menangani kasus 300 masyarakat yang sertifikat redistribusi tanahnya ditarik oleh Satuan Tugas Penanganan Masalah Hukum Bank Indonesia (Satgas BLBI) karena adanya ketidaksesuaian data.

Menteri ATR/BPN menegaskan bahwa pemerintah telah menyusun solusi untuk memastikan bahwa tidak ada rakyat yang dirugikan dalam proses ini. Mereka yang sempat menerima sertifikat redistribusi tanah dari program Jokowi, namun kemudian sertifikatnya ditarik oleh Satgas BLBI, tetap akan menerima haknya sebagaimana mestinya. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berkomitmen untuk memberikan tanah kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab dalam memastikan keabsahan dan keberlanjutan proses redistribusi tanah.

Keputusan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat citra kepemimpinan Jokowi sebagai presiden yang peduli terhadap keadilan sosial. Program redistribusi tanah telah menjadi salah satu pilar dalam memperbaiki ketimpangan ekonomi dan sosial di Indonesia. Dengan memastikan bahwa proses redistribusi tanah berjalan dengan lancar dan adil, pemerintah tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat stabilitas nasional.

Tindakan cepat dan tanggap dari pemerintah juga merupakan contoh nyata dari kemampuan administratif yang kuat di bawah kepemimpinan Jokowi. Kemampuan untuk mengatasi masalah dengan efisien dan efektif adalah kunci dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di negara ini. Kepemimpinan yang tegas dan berwibawa dari Jokowi telah membantu memastikan bahwa pemerintah dapat bertindak secara cepat untuk mengatasi masalah yang muncul.

Selain itu, keberhasilan pemerintah dalam menyelesaikan kasus ini juga memberikan harapan kepada masyarakat bahwa mereka dapat mempercayai pemerintah dalam memenuhi janji-janji mereka. Ini adalah langkah yang penting dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat, yang pada gilirannya dapat membantu mempertahankan stabilitas dan harmoni sosial di Indonesia.

Dengan demikian, melalui langkah-langkah konkret seperti ini, pemerintah terus memperkuat citra kepemimpinan Jokowi sebagai presiden yang berkomitmen untuk menjaga keadilan sosial dan stabilitas nasional. Masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa pemerintah mereka adalah pemerintah yang peduli dan bertanggung jawab, yang siap bertindak untuk kepentingan rakyatnya. 

 

Share:

Selasa, 27 Februari 2024

Wapres Ma’ruf Amin Memberikan Arahan Kepada Agus Harimurti Yudhoyono Atau AHY Sebagai Menteri ATR/Kepala Bpn Agar Melanjutkan Program Pemerintah Indonesia Yang Berpihak Pada Rakyat Kecil

 

Yogyakarta – Wakil Presiden Maruf Amin memberikan arahan yang penting kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Arahan tersebut bertujuan untuk mendorong kelanjutan program-program pemerintah Indonesia yang berpihak pada rakyat kecil.

Dalam arahannya, Wapres Maruf Amin menekankan pentingnya keberlanjutan program-program pro-rakyat yang telah diinisiasi oleh pemerintahan sebelumnya. Beliau menegaskan bahwa program-program tersebut harus terus diperkuat dan diperluas cakupannya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat, khususnya yang berada di kalangan ekonomi lemah.

Salah satu program yang menjadi fokus dalam arahan tersebut adalah program redistribusi tanah untuk rakyat kecil. Wapres Maruf Amin menekankan bahwa pemerintah harus terus berupaya untuk memberikan akses tanah kepada para petani kecil dan masyarakat rentan lainnya. Hal ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Selain itu, dalam arahannya, Wapres Maruf Amin juga menyuarakan pentingnya perlindungan hak-hak atas tanah bagi masyarakat adat dan komunitas lokal. Beliau menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan perlindungan hukum yang memadai dan memastikan bahwa hak-hak mereka atas tanah tidak dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Langkah Wapres Maruf Amin ini mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan masyarakat. Para aktivis dan advokat hak asasi manusia menyambut baik arahannya yang berpihak pada rakyat kecil dan masyarakat adat. Mereka berharap agar arahan tersebut dapat segera diimplementasikan dengan serius oleh pemerintah, tanpa adanya hambatan atau intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dukungan yang kuat dari berbagai pihak ini dianggap sebagai modal penting dalam memastikan keberhasilan program-program pro-rakyat di Indonesia. Dengan dukungan dan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, diharapkan program-program tersebut dapat memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari masyarakat, kita juga memiliki peran dalam mendukung upaya pemerintah untuk menjalankan program-program pro-rakyat ini. Dengan memberikan dukungan dan partisipasi aktif, kita dapat bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera bagi semua lapisan masyarakat di bawah kepemimpinan yang stabil dari Presiden Joko Widodo.

 

Share:

Definition List

Unordered List

Support

Categories

Jokowi Ekonomi IKN Berita Bohong Pemerintah Pembangunan Hoax Fitnah Ekonomi Indonesia Infrastruktur Masyarakat Prabowo Investasi kunjungan kerja Stabilitas Nasional Pemilu 2024 Politik IKN Nusantara Bansos Stabilitas Politik Kerja Sama indonesia Ekspor Pilkada covid-19 Beras Pangan KTT G20 UMKM Investor jakarta APBN BUMN Korupsi Industri Pilpres 2024 indonesia maju China Klarifikasi pandemi Asean Demokrasi Pajak Kepuasan Publik Krisis Global Papua Gibran Hilirisasi Tambang Proyek Strategis Nasional SDM Mahkamah Konstitusi dunia inflasi pendidikan Impor KPU KemenPUPR Kinerja Presiden Lebaran Petani Masa Depan Presidensi G20 nikel Komitmen Ekonomi Global Maaruf Amin UU kunker jokowi BBM Pertanian Bali Bulog Apresiasi Bantuan Tunai HUT Kemerdekaan RI KPK Kabinet Bantuan Idul Fitri Menkominfo Stabilitas Ekonomi Global Sri Mulyani ASN BLT Daerah Indonesia Sejahtera Kebutuhan Pokok Menteri PSSI Program Kerja Proyek Subsidi Tapera KTT Asean Kemenkeu Krisis Pangan Mineral Mentah Sidang PHPU Sosial Media mobil listrik pdip DPR Harga Stabil Kaesang Keamanan Menkeu Pemda SDM Unggul bahlil G20 Ibu Kota Jabatan Kebijakan Ketahanan Pangan Lahan Polri RUU jalan tol Kementan Kemiskinan Ekstrem Kenaikan Harga Komoditas Pemilu Perpres Presiden Produk Dalam Negeri BLT Subsidi Bahan Pokok Golkar Kontroversial Lingkungan Hidup Pariwisata Sepak Bola TNI resesi Anies Indonesia Emas 2045 Kepemimpinan Jokowi Keuangan Penegakan Hukum Rusia Upacara Vaksin kendaraan berbasis listrik Anggaran Antisipasi Krisis Bendungan Digital Internasional Konstitusi Panen Pelayanan Publik Survey Transportasi Ukraina generasi muda iriana utang Dana Kemenkes Kementerian ESDM Listrik Luhut Binsar Pandjaitan NKRI PPKM Pemerataan Pembangunan Peraturan Pemerintah Rumah Transparansi Publik pdb Banjir Batubara Energi Gelar Kehormatan Ijazah Palsu Judi Online Kerja Sama Bilateral Komoditas Menko Marves Nasional Pasar Perang Rusia Ukraina Revisi Subsidi BBM sembako Airlangga Hartarto Bantuan Kemanusiaan Istana Negara Kalimantan Timur Menko Perekonomian Parpol Pelantikan Pemimpin Sejati Penghargaan Prestasi Stunting Bawaslu Bulan Ramadhan DPR RI Demo Devisa Negara El Nino Intervensi Kamboja Kereta Cepat Makan Gratis Megawati MenPANRB Pasar Tradisional SDA Timnas Utang Luar Negeri Asing Bidang pangan Freeport Jalan Kementerian PUPR Kemnaker Kesehatan Maluku Musyawarah Nasional Reformasi Teknologi Digital WTO bkpm Bangga Produk Lokal FIFA Hak Angket Kemenko Perekonomian Mahasiswa Media Menpora Mentan Ormas PPN Perumahan Piala Dunia U-20 Program RAPBN 2023 baterai listrik Covid19 Dana Desa Erick Thohir Gerindra KTT G7 Kebebasan Pers Kemendikbudristek Ketum Krisis Keuangan Luar Negeri Minyak Modal Moeldoko Mudik Otomotif PAN PBB PBNU PKI PLN PMK PSN Padi Pasir Laut Perizinan Piala Dunia Soekarno Transformasi Digital Vaksinasi Xi Jinping Air Bersih Anak Muda Aspirasi Bencana Ekonomi Mikro Gempa bumi Jokowi Bersama Rakyat Kadin Kemenhub Kemenparekraf Koalisi Kreatif Masyarakat Adat Medan Menteri Investasi Olahraga Pejabat Pekerja Pengusaha Pertahanan Sertifikat Smelter Tanah Transisi menlu pns Aceh Adu Domba BUMD Bahan Mentah Bantuan PKH Capres DOB Papua Daerah Istimewa Yogyakarta Emisi Karbon Gratis Israel KTT Kebebasan Berpendapat Kemenag Kementerian Keputusan Presiden Mendagri OJK Perampasan Aset Pers Putin Ramah Lingkungan Rapat Koordinasi Reshuffle Kabinet Semangat Persatuan Swasta Timah Transformasi UGM UKT Wantimpres joko widodo motorlistrik pertamina Adat Budaya Artis Bea Cukai Birokrasi Booster CPO Data Ekonomi Daerah Ganti Untung Gubernur Hubungan Diplomatik Indonesia Bangkit Influencer Inpres Insentif Jerman Kemendagri Kereta Api Lapangan Kerja Layanan Kesehatan Mahfud MD Menhan Mensesneg Menteri ATR/BPN Migas Misi Perdamaian PKB PKS Palestina Penjara Perbankan Platform Digital Ridwan Kamil Saham Soeharto Solo Stabilitas Sulawesi Utara Swasembada Beras Tantangan Dunia Vaksin Booster Zelensky honorer kemenpanrb krisis pelabuhan AFF Suzuki Cup 2022 AHY APBD Amerika BMKG BPS BSU Blusukan Cegah Korupsi Cipta Kerja EBT Ekonomi Biru Ekonomi Indonesia Meroket Elektabilitas Tinggi Fasilitas Guru HAM HGU Hari Libur Nasional Ibadah Puasa Integritas Jawa Timur KUR Kalimantan Barat Karya Anak Bangsa Kebijakan Fiskal Kelapa Sawit Kemenpora Keterbukaan Informasi Komunis Korban Gempa Logistik Masyarakat Mandiri Optimis PIK PSI Papua Youth Creative Hub Paspampres Perangkat Daerah Perdagangan Perdana Mentri Pj Gubernur Produk Provokasi Radikalisme Sampah Satgas Covid-19 Sejarah Silaturahmi Skandal Sulawesi Selatan THR Tenaga Kerja Warga Lokal Zulkifli Hasan hipmi kit batang produksi nikel tol Alutsista Anak Anggaran Belanja Negara Asia Tenggara Australia BPJS BSD Bandara Bandung Bangka Belitung Bank Dunia Bank Indonesia Bappenas Bauksit Bisnis Cianjur Crude Palm Oil Cuaca Dana Alokasi Khusus Dinasti Politik Distribusi G7 Gandum Harta Ibadah Haji IbuKotaBaru Iklim Indo Pasifik Industri Manufaktur Jawa Barat KSP KTT Asean-EU Kalimantan Keadilan Kejahatan Kepala Daerah Kepala Desa Keppres Ketahanan Energi Ketua Asean 2023 Khofifah Konflik Koperasi Krisis Energi Kudeta Lembaga Negara Liga 1 MPR MUI Mahkamah Agung Malaysia Menkes Menparekraf Merakyat Minyak Goreng Mobilitas Muhammadiyah Nasdem Nataru 2022/2023 Negara Berkembang Net Zero Emission 2060 Otorita IKN Pancasila Payung Hukum Peradilan Perppu Pertalite Pesantren Produk Halal Produktif Program Desa Sandiaga Uno Singapura Sulawesi Tenggara Sumatera Utara Survey LSI Toleransi Turki Uni Eropa Wartawan Wawancara Wisatawan World Water Forum iriana jokowi kemhan minyak dunia tunjangan Arab Saudi BKN BNPB Balikpapan Bidang Kesehatan Bobby Nasution Cuti Bersama Daily Summit 2022 E-Katalog Ekonomi Kreatif Event Family Office Gabah Grace Natalie Green Energy Gula Habib Rizieq Shihab Harga BBM Naik IRRI Ilegal Indonesia Sentris Indonesiamaju JakartaHajatan495 KCIC KIP KKP Kampanye Kantor Kapolda Kapolres Keluarga Besar Kemenkumham Kemensetneg Kemerdekaan Palestina Kerusuhan Kontrasepsi Korban Korea Selatan Koruptor Kotak Kosong LPG Makassar Menko PMK Menkopolhukam NIK Nadiem Makarim Nahdhatul Ulama Neraca Perdagangan PDNS PKH PPATK Pahlawan Nasional Panglima Militer Pedagang Pekerja Migran Pelanggaran HAM Berat Pelatihan Pembangkit Listrik Penggusuran Perikanan Perubahan Iklim Perusahaan Polisi Pupuk Organik RAPBN Relawan Rocky Gerung Rokok Royalti Rumah Ibadah Santri Satgas Sorgum Terorisme Usaha Vietnam Wapres Wilayah Udara batang elon musk gaji lg presiden jokowi Abu Dhabi Aplikasi Asuransi BPOM Bank Tanah Baznas Bendungan Sepaku Semoi Buka Puasa Bersama Bung Karno Bursa Efek Indonesia Buton Cagub Cak Imin Cawapres DPA Data Center Dayak Desa Desa Wisata ESDM Edukasi Edy Rahmayadi Fahri Hamzah Ferdinand Marcos Jr Festival Filipina Gas Bumi Gizi Buruk Gratifikasi Gugatan HGB HUT TNI Hacker Hadi Tjahjanto Hadiah Harga BBM Tetap Harga Beras Naik Hari Anak Nasional Hari Guru Nasional Hasto Kristiyanto Hedon Heru Budi Hartono Hewan Ternak Hunian Inggris Intelijen Intimidasi Islam Istana Merdeka Jagung Jan Ethes KAI KKN KSAL Kampus Kapolri Kartu Prakerja Kartu Sakti Kawasan Inti Kebakaran Kebocoran Kebutuhan Gula Nasional Kejuaraan Dunia Kekuasaan Kelapa Genjah Kemenperin Ketahanan Nasional Ketua Umum Komisi Yudisial Kompetensi Korsel LKPP LRT MRT Mabes Polri Maju Bersama Bangsa Malioboro Maritim Mata Uang Membangun Negeri Menko UKM Mensos Menteri BUMN MoU Mobil Esemka NPWP NTT Natal & Tahun Baru Nelayan OECD OmnibusLaw Ormas Lintas Agama PLTU PNM PTUN Pamer Pangkalan Militer Panglima TNI Pemilu2024 Penerbangan Pengalihan Isu Pengangguran Pensiun Peretasan Perguruan Tinggi Perkuliahan Plumpang Polisi Cyber Pramono Anung Preman Presiden FIFA PresidenRI Ramadhan Revitalisasi Rupiah Menguat SPBE SPT Sawit Serangan Cyber Sidang Kabinet Skenario Sosialisasi Stadion Starlink Startup Swasembada Tahun Baru 2023 Tambang Emas Tebu Tembaga Tokoh Agama Tokoh Muslim Berpengaruh UEA WNA Wabah Wamenkeu Wirausaha X energi bersih reforma agraria tesla tol laut trans sumatera Adzan Magrib Alkes Anak Disabilitas Anti Kritik Anwar Usman Atlet Berprestasi Audit Aviasi BIN BKKBN BNPT BPIP BRICS Badminton Banten Bantuan Modal Kerja Bareskrim Baubau Beasiswa Bebas Aktif Bela Sungkawa Bercocok Tanam Biaya Biaya Persalinan Bibit Bima Arya Blok Masela Blok Rokan Blokir Budidaya Rumput Laut Budidaya Udang Bulu Tangkis Cawagub Cita - Cita Curang DOB Dalam Negeri Damai Dana Operasional Dekan Demak Demografi Deradikalisasi Design Diskusi Dokter Spesialis Domestik Dubes E-Goverment E-KTP Ecommerce Efek Rumah Kaca Ekonomi Hijau Ekonomi Sirkular Fakultas Kedokteran Food Estate Gangguan Ginjal Akut Gaza Gelar Pahlawan Nasional Geopolitik HargaMinyak Harun Masiku Hotman Paris Hujan Hutan Hutjokowi IHSG IIMS IMF IMI Idul Adha Independen India Indonesia Hebat Indonesia Merdeka Indovac Jawa Tengah Jenderal Jepang Joe Biden JokoWidodo Juara Juara Piala AFF U-16 Jurnalisme KAHMI Kalimantan Selatan Kanada Kebutuhan Petani Kejaksaan Tinggi Kekerasan Anak Kemenhan Kemenko Polhukam Kemenlu Kendaraan Kerja Nyata Keterampilan Digital Kinerja King Maker Kolaborasi Kolonialisme Komunikasi Konglomerat Kongres Konservasi Kualitas Kuliah Labuan Bajo Lalu Lintas Lembaga Liburan Litbang kompas Lumbung Pangan Raksasa MPRS Makan Bersama Mensetneg Milenial Militer Mineral Miskin MotoGP Motor Musik Musra NTB Narkoba Nasabah Nasionalisme Natuna Nepotisme Normalisasi Sungai Olimpiade 2036 Omicron Open House PHK PM Singapura PMN PON PTSL Pabrik Aspal Pabrik Pupuk Pandemic Fund Partai Demokrat Pasar Internasional Pemecatan Penajam Paser Utara Penataan Birokrasi Penerimaan Negara Pengawas Internal Pemerintah Pengobatan Pengungsi Perempuan Perjanjian Perkebunan Pertambangan Pesawat Jet Peternakan Petugas KPPS Pinjaman Online Piutang Negara Politikus Pornografi Potensi Prakerja Pramuka Presiden Indonesia Produksi Beras Provinsi Papua Baru Raja Salman Rawat Inap Rekonsiliasi Relokasi Rest Area Reuni Revolusi Pendidikan Riau Roadmap Rumah Sakit Rupiah SPAM SatgasPMK Sayembara Selandia Baru Sembako Murah Shell Sistem Pemerintahan Stasiun Televisi Subsidi LPG Sukarela Sumatera Barat Surplus Surya Paloh TBBM TKDN TMII TPST Tabalong Tabungan Tambak Udang Tata Ruang Teknologi Tim Nasional Indonesia U-16 Timor Leste Timur Tengah Tito Karnavian Tragedi Kanjuruhan Training Center Trans Sulawesi UUITE Undangan Vaksin Polio WHO Waketum Wakil Menteri World Water Council ZEE Zakat badan pengatur jalan tol bpn cpns danang parikesit gaji pns gtra summit haditjahjanto indonesia timur jokowi wakatobi kementerian pertahan lg energy solution lockdown megawati soekarnoputri mobilisasi rakernas AFC AS Aborsi Adil Afganistan Agenda Nasional Agri Bisnis Aktivis Alibaba Alim Ulama Alumunium Ambisi Amien Rais Anak Ridwan Kamil Anggota Dewan Pengawas Anthony Albanese Apartemen Apple Apriyani Rahayu Arema Arkeolog Arsitektur Asean Para Games 2022 AsetsitaanBLBI Asia Timur Aspirasi Mahasiswa Asumsi Aturan Baru B Universe BLBI BNN BPK BPKA BPKRI BPNT BSI BSSN BTS Badan Pelaksana BKPH Badan Pengarah Papua Baju Balas Dendam Bapak Olahraga Nasional Bapak Pembangunan Desa Bapak Pemuda Bappeda Basarnas Bawang Bedah Rumah Belawan Belgia Bendungan Ciawi Dan Sukamahi Benjamin Netanyahu Berdikari Berita Satu Berita Satu Media Holdings (BSMH) Bidang energi Bio Farma Bioetanol Bjorka Bogor Bonus Boris Johnson Brand Lokal Brunei Darussalam Bulutangkis Buruh Burung Garuda Cagar Budaya Caleg Ciliwung Ciri Khas Cocokologi Cucu Curhat DHL Dana Haji Dana Hibah Dana Pensiun Danau Toba Decacorn Defisit Delegasi Delta Denda Denmark Open 2022 Desentralisasi Dewas Dialog Diaspora Diktator Disiplin Diskriminasi Divestasi Dosen Dubai Dunia Kerja E-Wallet Ego Sektoral Ekonomi Eurasia Ekonomi Syariah Ekstrakurikuler Elpiji Emas Embarkasi Emil Dardak Emmanuel Macron Emmeril Khan Mumtadz Erdogan Eril Erina Etika FPTI Falsafah Syariat Islam Ferdy Sambo Film Fleksibel Flight Information Region Fluktuasi GDP Gagasan Gaji ASN Gaji Ke 13 Ganda Putra Ganda Putri Ganjar Gas Air Mata Gas Rumah Kaca Gasifikasi Gaya Hidup Gelora Bung Karno Gelora Bung Tomo Gereja Gimmick Global Citizen Award Gojek Grasberg Block Cave Gunung Kerinci Gus Yahya HMI HMID HPV HTI HUT Bhayangkara Ke-76 HUT Ke-76 Bhayangkara Habib Luthfi bin Yahya Haji 2022 Hak Prerogatif Halmahera HargaBBMTetap Hari Film Nasional Hari Ibu Hari Kesaktian Pancasila Hari Musik Nasional Hari Pahlawan Hari Perempuan Internasional Hari Raya Nyepi Harmonis Hemat Hilal Himbauan Hobi Human Trafficking Hyundai IOC IPDN IPI ISIS ITF Sunter IUAE-CEPA Ibu Hamil Ibu Negara Idul Adha 1443 Idul Adha 1443H Idul Adha 2022 Imigrasi Imlek Imunisasi Index Survey Indonesia Tertib 2045 IndonesiaEmas Industrialisasi Info BMKG Infrakstrktur Inklusi Instansi Pemerintah Institusi Modern Instrumen Internet Iran Isra Mi'raj Isu Global JHT JORR Jabodetabek Jagat Nusantara Jakarta Selatan Jalan Rusak Jalan Trans Papua Jalur Laut Jayabaya Jembatan Gantung Jenderal Mark Milley Jokowi Juru Damai Jokowi Peduli Jokowibersamarakyat Jombang Jual Jujur Justin Trudeau KKB KPPS KPPU KRL KSAD KSAU KSPSI KTP KTT Krimea Kadiv Propam Polri Kalimantan Tengah Kalimantan Utara KalimantanTimur Kanker Serviks Kapal Perang Karhutla Kartu Indonesia Pintar Kaskus Kedelai Kekerasan Seksual Kelaparan Akut Kemantan Kemendes Kemenkop Kemenristek Dikti Kemensos Kementerian Tenaga Kerja Kemitraan Kendaraan Dinas Kepala LKPP Kereta Gantung Kereta Semi Cepat Kericuhan Kertajati Kesultanan Buton Kesultanan Ternate Kiai Kimia Kirab Merah Putih Kitas Kodim 1503/Tual Koleksi Kominfo KomisiPemilihanUmum Komisioner Komite Olimpiade Komoditias Konferensi Konflik Agraria Kongres PMKRI Konsorsium Konstruksi Kopra Korea Kota Tual Kriminal Kripik Tempe Krisis Air Kuala Lumpur Kuota Haji Kurang Mampu Kurban Kuwait LHKPN LHP LKPP2021 Lahan Kosong Laksamana Yudo Margono Lampung Lansia Laporan Keuangan Lato-Lato Laut Dalam Laut Natuna Leadership Lebaran Haji Liga 2 Listyo Sigit Prabowo Literasi Lokal Lubang Buaya Lukas Enembe Mabes AL Mabes TNI Mafia Tanah Mahkamah Rakyat Mainan Majalah Time Majathir Mohamad Makan Makanan Malang Malaysia Open 2022 Manado Maruarar Sirait Masker Material Menkum HAM Menlu Vietnam Menteri KLHK Mesir Mesra Minangkabau Minyak Makan Merah Misi Dagang Mobilitias Modern Money Laundry Monopoli Muktamar Mulyono Musyawarah Myanmar NSPK Nakes Narapidana Narendra Modi Negarawan Net Zero Strategy 2045 Netizen Nias Norodom Sihamoni Nuklir Oksidasi Olaf Scholz Olimpiade Olimpiade Paris 2024 Oposisi Orde Baru Otoriter PGRI PLTS PM Australia PPH PPKaM PPPK PSAI PT Antam PT LIB PTN PUPN Pabrik Bahan Peledak Pabrik Baja Pabrik Sepatu Pabrik Tembaga Pabrik Vaksin Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Palung Jawa Pangdam Panglima Pajaji Panjat Tebing Papua Barat Papua Barat Daya Papua Football Academy Parade Senja Parlemen Partisipasi Pasar Hewan Pasar Modal Pasien Paskibraka Pasukan Berani Mati Patriot Paus Fransiskus Pawang Hujan Peduli Lindungi Pegawai Pelanggaran Pemain Keturunan Pemasyarakatan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pembohong Pemborosan Pemilihan Ketua Umum Pemukiman Penduduk Lokal Pengeras Suara Penggelapan Pengkhianat Pengolahan Ikan Penyakit Cacar Monyet Penyusup Perang Perbaikan Jalan Perdagangan Manusia Perhutani Peringatan Dini Permohonan Maaf Permukiman Persis Solo Pertamax Green Perumnas Perundungan Pesawat Hercules Pesawat Kf 21 Piala Asia 2023 Pidato Pilkades Pimpinan Pusat Pj Bupati Plt Gubernur Plt Presiden Politik Identitas Politisasi Agama Polusi Udara Pos Jailolo Prambanan Prancis Presiden Gagal Presiden IOC Produk Lokal Produksi Aspal Produksi Emas Profesional Program Taksi Alsintan Prolegnas Properti Protokol Kesehatan Puan Maharani Pulau Pura Pusat Perbelanjaan Puskesmas Qatar Quick Count R20 RAPBA RKUHP RSPAD Gatot Subroto RSUD Dr. Soedarso Raja Eswatini Ramalan Ratu Elizabeth II Reboisasi Recovery Reklamasi Renovasi Reserse Responden Revolusioner Rice Milling Ritel Rohingya Royal Family Ruang Syiar Islam Rumah Dinas Rusun SHM SNI SPAL SPKLU Samarinda Sampoerna Sapi Limosin Sapi Presiden Jokowi Sarinah Sastrawan SatgasBLBI Satria Piningit Satwa Sawah Scam Sekolah Sekretariat Presiden Sekuritas Seluler Seniman Sepatu Setkab Setneg Mantul Setya Novanto Sheikh Mohamed Bin Zayed Shiddiqiyah Shin Tae-Yong Sidang Isbat Sidang Paripurna Sipil Sirkuit Mandalika Siti Fadia Silva Ramadhanti Sosok Pemersatu Sri Sultan Hamengku Buwono X Stanford University Stasiun Stranas Suap Subang Subsidi Rumah SubsidiBBM Sudan Suku Bunga Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sungai Mahakam Suporter Surabaya Survey CPCS Susu Formula Swasembada Jagung Swasembada Pangan Swedia Swiss TNI AL TNI AU TPS Tahun Toleransi Takjil Talent Scouting Taman Safari Tanam Cabai Tarif Ojek Online Tax Amnesty Telekomunikasi Telkom Tembakau Tenaga Kesehatan Terminal Kijing Test Drive Thailand Thailand Master 2023 The Muslim 500 Tiket TimahIndonesia Timnas Sepak Bola Amputasi TitikNol Tjahjo Kumolo Tjahjo Kumolo meninggal Tol Terpanjang RI Jembatan Terpanjang RI Tony Blair Trade Expo Indonesia Tragedi 1998 Transaksi Keuangan Try Sutrisno Tugu Proklamasi UNHCR USG Uji Coba Unesco Uni Emirat Arab Unicorn United Kingdom Universitas Universitas Airlangga WCCE WSBK WTP Wakil KPK Wali Kota Bogor Walikota Warung Madura Wasdal Wisuda World Trade Organization Wushu Yasonna Yeni Wahid Ziarah abah dim antisipasi narkoba bern bpjt bu Kota Baru dimyati rois dimyati rois meninggal dunia foxconn google gtra summit 2022 jokowi lantik bpip kementrianpupr kendari kneks komite nasional ekonomi dan keuangan syariah kyiv panrb pasaman pelantikan bpip reshufflekabinet robot sitaaset ternak tjahjokumolo tunjangan jabatan pns wakatobi