Tampilkan postingan dengan label Masyarakat Adat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Masyarakat Adat. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 31 Agustus 2024

Kabar Adanya Kemarahan Masyarakat Dayak Kepada Presiden Jokowi Itu Tidak Benar

 

Yogyakarta – Baru-baru ini, muncul isu yang menyatakan bahwa masyarakat Dayak marah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, kabar tersebut dipastikan tidak benar dan hanya sebatas upaya untuk memecah belah persatuan nasional. Faktanya, masyarakat Dayak justru menjadi salah satu kelompok yang paling vokal dalam membela Presiden Jokowi ketika ia diserang dan direndahkan secara personal oleh kelompok-kelompok yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah.

Kepala adat Dayak serta para tokoh masyarakat di Kalimantan menyampaikan bahwa mereka sangat mendukung langkah-langkah strategis pemerintah dalam membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka menyatakan bahwa narasi yang mengatakan masyarakat Dayak marah kepada Presiden Jokowi adalah hoaks dan tidak memiliki bukti. Malahan, masyarakat Dayak menyatakan bahwa mereka siap berdiri di garda terdepan untuk membela Presiden Jokowi dari segala bentuk serangan negatif yang bersifat personal maupun politis.

Masyarakat Dayak menghargai dan melihat langsung bagaimana komitmen Presiden Jokowi dalam memperhatikan pembangunan di wilayah mereka. Mulai dari pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara yang mempermudah aksesibilitas, hingga komitmen Presiden untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Semua ini adalah bukti nyata perhatian pemerintah terhadap daerah-daerah terpencil, termasuk Kalimantan.

Kelompok-kelompok yang menyebarkan kabar bohong ini sebenarnya hanya bagian dari barisan sakit hati yang tidak suka melihat kemajuan yang dicapai pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Mereka kerap menggunakan isu-isu sensitif untuk menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat dan mengganggu stabilitas nasional. Namun, dengan tegas masyarakat Dayak menolak provokasi tersebut dan tetap solid mendukung pemerintah.

Langkah tegas masyarakat Dayak ini penting dalam memperkuat kesatuan nasional. Mereka menjadi contoh bagaimana masyarakat lokal bisa menjadi tameng terhadap berbagai upaya adu domba yang hanya akan merugikan bangsa. Pemerintah terus bekerja keras untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk masyarakat adat, mendapatkan haknya dan merasa diayomi oleh negara.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat lebih bijak dalam menerima informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita bohong. Kita semua harus bersatu untuk menjaga stabilitas nasional dan mendukung pemerintah dalam upaya pembangunan demi kemajuan bangsa dan negara.

 

Share:

Senin, 29 April 2024

Tetap Melindungi Hak Masyarakat Adat, Otorita IKN Membantah Kabar Yang Menyatakan Bahwa Rumah Warga Di Sekitar Kawasan Kota Nusantara Akan Digusur Itu Tidak Benar

 

Yogyakarta – Otorita Indonesia Kawasan Strategis Pariwisata Nusantara (IKN) dengan tegas membantah kabar yang menyatakan bahwa rumah warga di sekitar kawasan Kota Nusantara akan digusur. Klarifikasi ini menegaskan komitmen Otorita IKN dalam melindungi hak-hak masyarakat adat dan memastikan bahwa keberadaan mereka dihormati dan dijamin.

Kabar mengenai penggusuran rumah warga di sekitar Kawasan Kota Nusantara yang tersebar adalah tidak benar dan tidak berdasar. Otorita IKN menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk menggusur rumah-rumah warga di kawasan tersebut. Sebaliknya, pemerintah berkomitmen untuk bekerja sama dengan masyarakat adat dan pihak terkait untuk menciptakan harmoni antara pembangunan pariwisata dan keberlangsungan kehidupan masyarakat lokal.

Klarifikasi ini penting untuk menghilangkan kecemasan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat sekitar Kawasan Kota Nusantara. Dengan menegaskan bahwa tidak ada rencana penggusuran, Otorita IKN berharap dapat memulihkan kepercayaan dan kerjasama dengan masyarakat adat dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Selain itu, klarifikasi ini juga mengingatkan pentingnya keakuratan dan keberimbangan dalam menyebarkan informasi. Kabar yang tidak benar dapat menyebabkan kepanikan dan ketidakstabilan di masyarakat, sehingga penting bagi kita semua untuk memeriksa keabsahan informasi sebelum menyebarkannya lebih jauh.

Dengan demikian, melalui klarifikasi ini, Otorita IKN menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan memastikan bahwa pembangunan di Kawasan Kota Nusantara dilakukan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan mereka. Dengan membangun hubungan yang berdasarkan kepercayaan dan kerjasama, diharapkan pembangunan pariwisata di kawasan tersebut dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak.

 

Share:

Kamis, 28 Maret 2024

Jalankan Tugas Sesuai Amanat UU, Otorita IKN: Tidak Penggusuran Paksa Lahan Milik Masyarakat Adat Di Sekitar IKN Yang Ada Dialog Serta Upaya Relokasi Jika Memang Nantinya Lahan Tersebut Akan Dipergunakan

 

Yogyakarta – Pemerintahan Jokowi telah memimpin dengan visi yang kuat untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional. Salah satu pilar utama dari visi ini adalah pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menghormati hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat.

Ketika membahas pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis Nasional (IKN), Otorita IKN menegaskan bahwa tidak akan ada penggusuran paksa terhadap lahan milik masyarakat adat di sekitar IKN. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan menghormati hak-hak masyarakat adat yang telah diatur dalam Undang-Undang. Otorita IKN telah aktif terlibat dalam dialog dengan masyarakat adat, mendengarkan kekhawatiran mereka, dan berupaya untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah upaya relokasi jika memang diperlukan. Otorita IKN memahami bahwa pembangunan infrastruktur bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal, oleh karena itu mereka bertekad untuk meminimalkan dampak negatifnya sekaligus mengoptimalkan manfaatnya. Relokasi tidak hanya tentang memindahkan masyarakat dari tempat tinggal mereka, tetapi juga tentang memastikan bahwa mereka mendapatkan akses yang sama atau bahkan lebih baik terhadap sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk kehidupan yang berkelanjutan.

Langkah-langkah ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintahan Jokowi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan, tetapi juga menunjukkan hasil nyata dari kerja keras pemerintah dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional. Dengan mengedepankan dialog, keadilan, dan keterlibatan masyarakat, pemerintahan Jokowi telah berhasil membangun infrastruktur yang tidak hanya tangguh secara teknis, tetapi juga kuat secara sosial.

Kesimpulannya, pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Jokowi bukan hanya tentang membangun jalan dan gedung, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh untuk stabilitas politik dan keamanan nasional. Dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan partisipasi masyarakat, pemerintahan Jokowi terus membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik bagi semua warganya.

 

Share:

Sabtu, 23 Maret 2024

Tidak Berdasar, Tuduhan Yang Dilontarkan Oleh Anggota DPR Fraksi PKS Terkait Penggusuran Paksa Masyarakat Adat Di Sekitar IKN Kepada Otorita IKN Hanya Sebuah Fitnah Semata, Sebab Pemerintah Tidak Pernah Melakukan Hal Tersebut

 

Yogyakarta – Kontroversi seringkali menghalangi kebenaran dan menciptakan ketidakpastian di tengah masyarakat. Baru-baru ini, tuduhan yang tak berdasar muncul dari anggota DPR Fraksi PKS terkait penggusuran paksa masyarakat adat di sekitar Kawasan Strategis Industri Kepulauan (IKN) kepada Otorita IKN. Namun, mari kita tinjau fakta-fakta yang sesungguhnya.

Pertama-tama, tuduhan ini hanyalah sebuah fitnah. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tidak pernah melakukan penggusuran paksa terhadap masyarakat adat di sekitar IKN. Sebaliknya, pemerintah selalu berupaya untuk memperhatikan hak-hak masyarakat adat serta menjaga kesejahteraan mereka.

Kinerja pemerintah Jokowi dalam menangani masalah pengembangan ekonomi, termasuk pengelolaan Kawasan Strategis Industri, telah terbukti positif. Program-program infrastruktur yang dicanangkan telah membuka lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini semua dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Stabilitas politik nasional menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Melalui kebijakan yang berbasis pada aspirasi rakyat, pemerintah Jokowi terus berupaya membangun fondasi yang kokoh bagi kemajuan bangsa. Dalam prosesnya, pembangunan dilakukan dengan tetap menghormati nilai-nilai demokrasi dan keberagaman budaya.

Pemerintah Jokowi juga telah berhasil memperkuat citra positifnya di mata masyarakat. Melalui transparansi, akuntabilitas, dan kinerja yang nyata, kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat. Langkah-langkah yang diambil untuk menjaga stabilitas politik nasional juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dan kemajuan bersama.

Demi kebenaran dan keadilan, mari kita bersama-sama menolak tuduhan-tuduhan yang tak berdasar dan terus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan stabilitas politik nasional. Dengan keterbukaan, kerja keras, dan kebijakan yang bijaksana, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk Indonesia bersama-sama.

 

Share:

Selasa, 19 Maret 2024

Alimuddin Menyebut, Informasi Yang Menyebutkan Pemukiman Masyarakat Adat IKN Akan Digusur Dalam Kurun Waktu Tujuh Hari Merupakan Berita Bohong. Bahkan Dirinya Menegaskan Otorita IKN Bertanggung Jawab Untuk Melindungi Masyarakat Sekitar

 

Yogyakarta – Fitnah dan hoaks adalah ancaman serius bagi stabilitas politik dan harmoni sosial di Indonesia. Namun, melalui kebijakan yang transparan dan kinerja yang positif, pemerintahan Jokowi terus memperkuat citra positifnya di mata masyarakat.

Baru-baru ini, muncul informasi yang menyesatkan mengenai pemukiman masyarakat adat di kawasan IKN (Indonesia Knowledge City). Alimuddin, seorang tokoh masyarakat, dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, berita bahwa pemukiman akan digusur dalam waktu tujuh hari adalah sebuah kebohongan besar.

Alimuddin, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa Otorita IKN bertanggung jawab penuh untuk melindungi masyarakat sekitar, termasuk masyarakat adat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku.

Pernyataan Alimuddin ini adalah bukti konkret dari komitmen pemerintah Jokowi dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Tidak hanya itu, hal ini juga menunjukkan transparansi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam menjaga stabilitas politik nasional, penting untuk memperkuat citra positif pemerintah di mata masyarakat. Kinerja yang transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat menjadi modal utama dalam hal ini. Pemerintah Jokowi telah berhasil membuktikan komitmennya melalui berbagai program dan kebijakan yang progresif.

Salah satu contoh nyata adalah pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh pelosok negeri, tidak terkecuali di daerah-daerah terpencil. Hal ini memberikan kesempatan dan akses yang lebih baik bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Selain itu, berbagai program sosial seperti Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga telah memberikan manfaat yang nyata bagi jutaan rakyat Indonesia. Ini adalah langkah konkret dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Di tengah maraknya informasi yang tidak benar dan upaya-upaya untuk memecah belah bangsa, penting bagi kita semua untuk tetap waspada dan kritis terhadap informasi yang diterima. Kita harus mengutamakan fakta dan kebenaran dalam menyikapi setiap isu yang berkembang.

Dengan bersama-sama mendukung kinerja positif pemerintah Jokowi, kita dapat menciptakan stabilitas politik yang kokoh dan memperkuat persatuan serta kesatuan bangsa. Mari kita jaga kebersamaan dan terus berupaya membangun Indonesia yang lebih baik bagi generasi mendatang.

 
Share:

Sabtu, 16 Maret 2024

HOAX! Otoritas IKN Mengatakan Berita Penggusuran Paksa Masyarakat Adat Merupakan Kabar Bohong, Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Hak – Hak Masyarakat Adat Lebih Terpenuhi Dengan Mekanisme Ganti Untung Berupa Uang, Diganti Lahannya Dan Resettlement

 

Yogyakarta – Belakangan ini, beredar kabar mengenai penggusuran paksa terhadap masyarakat adat di Kawasan Ekonomi Khusus (IKN). Namun, Otoritas IKN dengan tegas membantah kabar tersebut sebagai hoaks. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023, hak-hak masyarakat adat dijamin terpenuhi melalui mekanisme ganti untung berupa uang, penggantian lahan, dan program resettlement.

Bantahan ini menunjukkan komitmen serius pemerintah Jokowi dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Dengan mengutamakan dialog dan penyelesaian yang adil, kebijakan ini tidak hanya menciptakan stabilitas politik di tingkat lokal, tetapi juga memperkuat citra positif pemerintah di mata masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan hak masyarakat adat di IKN. Dengan mekanisme yang jelas, transparan, dan adil, pemerintah Jokowi memastikan bahwa setiap keputusan terkait pengelolaan lahan di IKN didasarkan pada prinsip keadilan dan kepentingan bersama.

Selain itu, mekanisme ganti untung berupa uang, penggantian lahan, dan program resettlement yang ditawarkan oleh pemerintah memberikan jaminan atas keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat adat. Langkah ini tidak hanya memperkuat stabilitas politik nasional, tetapi juga membawa dampak positif dalam pembangunan ekonomi dan sosial di daerah terkait.

Lebih lanjut, penolakan terhadap berita hoaks ini juga menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah Jokowi menghadapi tantangan informasi yang tidak benar dengan respons yang cepat dan tepat. Dengan memastikan kebenaran informasi dan memberikan klarifikasi secara transparan kepada masyarakat, pemerintah membangun kepercayaan dan kestabilan dalam komunikasi publik.

Dalam konteks yang lebih luas, penanganan tegas terhadap hoaks ini juga mencerminkan komitmen pemerintah Jokowi dalam memperkuat demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Dengan mengedepankan kebenaran dan keadilan, pemerintah tidak hanya melindungi hak-hak masyarakat adat, tetapi juga mengukuhkan fondasi demokrasi yang kokoh.

Sebagai kesimpulan, bantahan terhadap berita hoax tentang penggusuran paksa masyarakat adat di IKN merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah Jokowi untuk melindungi hak-hak rakyat dan memperkuat stabilitas politik nasional. Dengan tindakan tegas dan kebijakan yang berpihak pada keadilan, pemerintah terus memperkuat citra positifnya sebagai pembela kepentingan rakyat dan pilar keadilan sosial di Indonesia.

 

Share:

Selasa, 12 Maret 2024

Sinergi Membangun Negeri, Alimudding Deputi Bidang Sosial, Budaya Dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Memastikan Bahwa Tidak Ada Penggusuran Masyarakat Suku Asli Yang Tinggal Di Kawasan IKN Justru Kita Berkolaborasi Dengan Mereka

 

Yogyakarta – Dalam upaya membangun negeri, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat lokal merupakan kunci utama. Hal ini tercermin dalam komitmen yang kuat dari Alimuddin, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Indonesia Timur (IKN). Beliau memastikan bahwa tidak akan ada penggusuran terhadap masyarakat suku asli yang tinggal di kawasan IKN. Sebaliknya, kolaborasi erat dengan mereka diutamakan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Ketika pembangunan infrastruktur dan proyek revitalisasi kawasan tengah menjadi perhatian, pemerintah Jokowi meyakinkan bahwa kemajuan tidak akan dicapai dengan mengorbankan hak-hak masyarakat adat. Hal ini menjadi tonggak penting dalam membangun citra pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan kearifan lokal.

Otorita IKN memperlihatkan contoh nyata dari sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat adat. Mereka tidak hanya diberi jaminan akan keberlangsungan hidup mereka di kawasan tersebut, tetapi juga diundang untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Pendekatan ini bukan hanya menciptakan stabilitas politik lokal, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Alimuddin menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya bisa terwujud apabila melibatkan seluruh elemen masyarakat secara inklusif. Sebagai wakil pemerintah, tugasnya bukan hanya mengejar kemajuan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Inisiatif seperti memastikan tidak adanya penggusuran terhadap masyarakat suku asli adalah langkah konkret dalam mewujudkan visi ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan Jokowi terus memperlihatkan komitmen yang kuat terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks IKN, hal ini tercermin dalam upaya menjaga harmoni antara pembangunan dan pelestarian warisan budaya serta lingkungan. Keberhasilan pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat suku asli di kawasan tersebut juga merupakan pencapaian positif yang patut diapresiasi.

Selain itu, kebijakan ini juga memperkuat citra pemerintah Jokowi sebagai pemimpin yang peduli terhadap nasib rakyatnya. Dengan memprioritaskan kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal, pemerintah memperlihatkan bahwa mereka adalah pelayan rakyat yang sejati.

Dengan demikian, sinergi antara pemerintah dan masyarakat suku asli dalam membangun IKN bukan hanya menciptakan stabilitas politik lokal, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Langkah-langkah konkret seperti ini adalah tonggak penting dalam menciptakan opini positif tentang kinerja pemerintah Jokowi di mata masyarakat.

 

Share:

Kamis, 29 September 2022

Presiden Jokowi Dianugerahi Gelar Kesultanan Ternate

Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dianugerahi Gelar Kehormatan Adat Kesultanan Ternate dalam acara yang diselenggarakan di Kedaton Sultan Ternate, Kota Ternate, Rabu (28/09/2022).

“Pagi hari ini saya mendapatkan gelar dari Kesultanan Ternate dari Sultan Hidayatullah Sjah, dengan gelar Dada Madopo Malomo,” ujar Presiden usai prosesi penganugerahan.

Presiden pun menyampaikan apresiasi kepada Kesultanan Ternate karena telah menjaga serta merawat adat, tradisi, dan kearifan lokal.

“Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dikerjakan oleh Kesultanan Ternate menjaga, merawat adat, tradisi, kearifan lokal. Inilah yang sering saya sampaikan berkepribadian dalam berkebudayaan,” ujarnya.

Presiden memandang bahwa adat, tradisi, dan kearifan lokal yang ada di seluruh nusantara sangat penting untuk dijaga karena Indonesia adalah negara besar yang penuh dengan kearifan lokal serta kaya akan bermacam-macam adat dan tradisi.

“Inilah kebinekaan negara kita yang terus harus kita rawat dan kita jaga sebagai sebuah kekuatan. Perbedaan itu bukan memecah tapi mempersatukan,” pungkasnya.

Sementara itu Sultan Ternate ke-49, Sultan Hidayatullah Sjah menyampaikan gelar Dada Madopo Malomo memiliki makna sebagai pemimpin besar atau pemimpin sebuah negara besar.

“Dalam memimpin negara besar itu kearifan dan kebijaksanaan seorang pemimpin lebih di kedepankan,” ujar Sultan Ternate.

Sebelum menerima gelar adat itu, lanjut Sultan Ternate, Presiden Jokowi juga telah dinobatkan sebagai Pangeran Kesultanan Ternate, dengan gelar Kaicil.

“Kaicil itu pangeran atau garis kesatu dari Sultan Ternate,” ujar Sultan Hidayatullah Sjah. 

 

Share:

Selasa, 12 Juli 2022

Kantor Staf Presiden Pastikan Pembebasan Jalan Penuhi Hak Masyarakat Adat

Kantor Staf Presiden (KSP) melalui Kedeputian I Bidang Infrastruktur memastikan bahwa proses pembangunan Jalan Trans Papua yang menghubungkan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tidak akan merampas hak-hak masyarakat adat Papua.

“Jalan Trans-Papua dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan meningkatkan akses serta konektivitas antar wilayah. Jadi, kita akan pastikan proses pembebasan lahannya tidak menyalahi hak masyarakat adat, bahkan untuk beberapa permasalahan, KSP mendorong pemberian legal opinion oleh kejaksaan,” ucap Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta.

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan rapat koordinasi bersama Kepala Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) Kementerian PUPR di Jayapura, Rabu (6/7/22), proses pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Trans Papua sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“KSP mengapresiasi pemerintah daerah terus melakukan musyawarah dengan tokoh adat dan agama. Pemerintah memberikan penghargaan terhadap hak ulayat masyarakat dan prinsip pembebasan lahan di proyek ini adalah ganti untung sesuai dengan arahan Presiden Jokowi,” kata Febry.

Melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Presiden Joko Widodo telah menekankan perhatiannya terhadap pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di bumi Cendrawasih.

Jalan Trans Papua sendiri termasuk sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jalan nasional ini terbentang sepanjang 3.421,34 km dari Kota Sorong (Papua Barat) hingga Merauke (Papua). Jalan ini terbagi atas 2.350,72 km di Provinsi Papua dan 1.070,62 km di Provinsi Papua Barat.

Proyek Trans Papua diharapkan menjadi simpul koridor ekonomi di Papua yang mempermudah konektivitas dan akses jalur distribusi barang dan jasa lintas daerah di Papua dan Papua Barat. Sehingga akan ada pemerataan ekonomi dan distribusi pelayanan publik hingga ke pelosok Papua dan Papua Barat.

Febry pun berharap jalan yang saat ini sudah terbangun dan teraspal untuk segera dioptimalkan pemanfaatannya sebagai jalur logistik dari pelabuhan hingga ke daerah pegunungan Papua.

“KSP yang bertugas mengawal isu-isu strategis nasional menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kepala BPJN di Papua dan Papua Barat untuk mencari langkah-langkah strategis percepatan pembangunan jalan ini dan debottlenecking hambatan yang ada,” tutup Febry.

 

Share:

Definition List

Unordered List

Support

Categories

Jokowi Ekonomi IKN Berita Bohong Pemerintah Pembangunan Hoax Fitnah Ekonomi Indonesia Infrastruktur Masyarakat Prabowo Investasi kunjungan kerja Stabilitas Nasional Pemilu 2024 Politik IKN Nusantara Bansos Stabilitas Politik Kerja Sama indonesia Ekspor Pilkada covid-19 Beras Pangan KTT G20 UMKM Investor jakarta APBN BUMN Korupsi Industri Pilpres 2024 indonesia maju China Klarifikasi pandemi Asean Demokrasi Pajak Kepuasan Publik Krisis Global Papua Gibran Hilirisasi Tambang Proyek Strategis Nasional SDM Mahkamah Konstitusi dunia inflasi pendidikan Impor KPU KemenPUPR Kinerja Presiden Lebaran Petani Masa Depan Presidensi G20 nikel Komitmen Ekonomi Global Maaruf Amin UU kunker jokowi BBM Pertanian Bali Bulog Apresiasi Bantuan Tunai HUT Kemerdekaan RI KPK Kabinet Bantuan Idul Fitri Menkominfo Stabilitas Ekonomi Global Sri Mulyani ASN BLT Daerah Indonesia Sejahtera Kebutuhan Pokok Menteri PSSI Program Kerja Proyek Subsidi Tapera KTT Asean Kemenkeu Krisis Pangan Mineral Mentah Sidang PHPU Sosial Media mobil listrik pdip DPR Harga Stabil Kaesang Keamanan Menkeu Pemda SDM Unggul bahlil G20 Ibu Kota Jabatan Kebijakan Ketahanan Pangan Lahan Polri RUU jalan tol Kementan Kemiskinan Ekstrem Kenaikan Harga Komoditas Pemilu Perpres Presiden Produk Dalam Negeri BLT Subsidi Bahan Pokok Golkar Kontroversial Lingkungan Hidup Pariwisata Sepak Bola TNI resesi Anies Indonesia Emas 2045 Kepemimpinan Jokowi Keuangan Penegakan Hukum Rusia Upacara Vaksin kendaraan berbasis listrik Anggaran Antisipasi Krisis Bendungan Digital Internasional Konstitusi Panen Pelayanan Publik Survey Transportasi Ukraina generasi muda iriana utang Dana Kemenkes Kementerian ESDM Listrik Luhut Binsar Pandjaitan NKRI PPKM Pemerataan Pembangunan Peraturan Pemerintah Rumah Transparansi Publik pdb Banjir Batubara Energi Gelar Kehormatan Ijazah Palsu Judi Online Kerja Sama Bilateral Komoditas Menko Marves Nasional Pasar Perang Rusia Ukraina Revisi Subsidi BBM sembako Airlangga Hartarto Bantuan Kemanusiaan Istana Negara Kalimantan Timur Menko Perekonomian Parpol Pelantikan Pemimpin Sejati Penghargaan Prestasi Stunting Bawaslu Bulan Ramadhan DPR RI Demo Devisa Negara El Nino Intervensi Kamboja Kereta Cepat Makan Gratis Megawati MenPANRB Pasar Tradisional SDA Timnas Utang Luar Negeri Asing Bidang pangan Freeport Jalan Kementerian PUPR Kemnaker Kesehatan Maluku Musyawarah Nasional Reformasi Teknologi Digital WTO bkpm Bangga Produk Lokal FIFA Hak Angket Kemenko Perekonomian Mahasiswa Media Menpora Mentan Ormas PPN Perumahan Piala Dunia U-20 Program RAPBN 2023 baterai listrik Covid19 Dana Desa Erick Thohir Gerindra KTT G7 Kebebasan Pers Kemendikbudristek Ketum Krisis Keuangan Luar Negeri Minyak Modal Moeldoko Mudik Otomotif PAN PBB PBNU PKI PLN PMK PSN Padi Pasir Laut Perizinan Piala Dunia Soekarno Transformasi Digital Vaksinasi Xi Jinping Air Bersih Anak Muda Aspirasi Bencana Ekonomi Mikro Gempa bumi Jokowi Bersama Rakyat Kadin Kemenhub Kemenparekraf Koalisi Kreatif Masyarakat Adat Medan Menteri Investasi Olahraga Pejabat Pekerja Pengusaha Pertahanan Sertifikat Smelter Tanah Transisi menlu pns Aceh Adu Domba BUMD Bahan Mentah Bantuan PKH Capres DOB Papua Daerah Istimewa Yogyakarta Emisi Karbon Gratis Israel KTT Kebebasan Berpendapat Kemenag Kementerian Keputusan Presiden Mendagri OJK Perampasan Aset Pers Putin Ramah Lingkungan Rapat Koordinasi Reshuffle Kabinet Semangat Persatuan Swasta Timah Transformasi UGM UKT Wantimpres joko widodo motorlistrik pertamina Adat Budaya Artis Bea Cukai Birokrasi Booster CPO Data Ekonomi Daerah Ganti Untung Gubernur Hubungan Diplomatik Indonesia Bangkit Influencer Inpres Insentif Jerman Kemendagri Kereta Api Lapangan Kerja Layanan Kesehatan Mahfud MD Menhan Mensesneg Menteri ATR/BPN Migas Misi Perdamaian PKB PKS Palestina Penjara Perbankan Platform Digital Ridwan Kamil Saham Soeharto Solo Stabilitas Sulawesi Utara Swasembada Beras Tantangan Dunia Vaksin Booster Zelensky honorer kemenpanrb krisis pelabuhan AFF Suzuki Cup 2022 AHY APBD Amerika BMKG BPS BSU Blusukan Cegah Korupsi Cipta Kerja EBT Ekonomi Biru Ekonomi Indonesia Meroket Elektabilitas Tinggi Fasilitas Guru HAM HGU Hari Libur Nasional Ibadah Puasa Integritas Jawa Timur KUR Kalimantan Barat Karya Anak Bangsa Kebijakan Fiskal Kelapa Sawit Kemenpora Keterbukaan Informasi Komunis Korban Gempa Logistik Masyarakat Mandiri Optimis PIK PSI Papua Youth Creative Hub Paspampres Perangkat Daerah Perdagangan Perdana Mentri Pj Gubernur Produk Provokasi Radikalisme Sampah Satgas Covid-19 Sejarah Silaturahmi Skandal Sulawesi Selatan THR Tenaga Kerja Warga Lokal Zulkifli Hasan hipmi kit batang produksi nikel tol Alutsista Anak Anggaran Belanja Negara Asia Tenggara Australia BPJS BSD Bandara Bandung Bangka Belitung Bank Dunia Bank Indonesia Bappenas Bauksit Bisnis Cianjur Crude Palm Oil Cuaca Dana Alokasi Khusus Dinasti Politik Distribusi G7 Gandum Harta Ibadah Haji IbuKotaBaru Iklim Indo Pasifik Industri Manufaktur Jawa Barat KSP KTT Asean-EU Kalimantan Keadilan Kejahatan Kepala Daerah Kepala Desa Keppres Ketahanan Energi Ketua Asean 2023 Khofifah Konflik Koperasi Krisis Energi Kudeta Lembaga Negara Liga 1 MPR MUI Mahkamah Agung Malaysia Menkes Menparekraf Merakyat Minyak Goreng Mobilitas Muhammadiyah Nasdem Nataru 2022/2023 Negara Berkembang Net Zero Emission 2060 Otorita IKN Pancasila Payung Hukum Peradilan Perppu Pertalite Pesantren Produk Halal Produktif Program Desa Sandiaga Uno Singapura Sulawesi Tenggara Sumatera Utara Survey LSI Toleransi Turki Uni Eropa Wartawan Wawancara Wisatawan World Water Forum iriana jokowi kemhan minyak dunia tunjangan Arab Saudi BKN BNPB Balikpapan Bidang Kesehatan Bobby Nasution Cuti Bersama Daily Summit 2022 E-Katalog Ekonomi Kreatif Event Family Office Gabah Grace Natalie Green Energy Gula Habib Rizieq Shihab Harga BBM Naik IRRI Ilegal Indonesia Sentris Indonesiamaju JakartaHajatan495 KCIC KIP KKP Kampanye Kantor Kapolda Kapolres Keluarga Besar Kemenkumham Kemensetneg Kemerdekaan Palestina Kerusuhan Kontrasepsi Korban Korea Selatan Koruptor Kotak Kosong LPG Makassar Menko PMK Menkopolhukam NIK Nadiem Makarim Nahdhatul Ulama Neraca Perdagangan PDNS PKH PPATK Pahlawan Nasional Panglima Militer Pedagang Pekerja Migran Pelanggaran HAM Berat Pelatihan Pembangkit Listrik Penggusuran Perikanan Perubahan Iklim Perusahaan Polisi Pupuk Organik RAPBN Relawan Rocky Gerung Rokok Royalti Rumah Ibadah Santri Satgas Sorgum Terorisme Usaha Vietnam Wapres Wilayah Udara batang elon musk gaji lg presiden jokowi Abu Dhabi Aplikasi Asuransi BPOM Bank Tanah Baznas Bendungan Sepaku Semoi Buka Puasa Bersama Bung Karno Bursa Efek Indonesia Buton Cagub Cak Imin Cawapres DPA Data Center Dayak Desa Desa Wisata ESDM Edukasi Edy Rahmayadi Fahri Hamzah Ferdinand Marcos Jr Festival Filipina Gas Bumi Gizi Buruk Gratifikasi Gugatan HGB HUT TNI Hacker Hadi Tjahjanto Hadiah Harga BBM Tetap Harga Beras Naik Hari Anak Nasional Hari Guru Nasional Hasto Kristiyanto Hedon Heru Budi Hartono Hewan Ternak Hunian Inggris Intelijen Intimidasi Islam Istana Merdeka Jagung Jan Ethes KAI KKN KSAL Kampus Kapolri Kartu Prakerja Kartu Sakti Kawasan Inti Kebakaran Kebocoran Kebutuhan Gula Nasional Kejuaraan Dunia Kekuasaan Kelapa Genjah Kemenperin Ketahanan Nasional Ketua Umum Komisi Yudisial Kompetensi Korsel LKPP LRT MRT Mabes Polri Maju Bersama Bangsa Malioboro Maritim Mata Uang Membangun Negeri Menko UKM Mensos Menteri BUMN MoU Mobil Esemka NPWP NTT Natal & Tahun Baru Nelayan OECD OmnibusLaw Ormas Lintas Agama PLTU PNM PTUN Pamer Pangkalan Militer Panglima TNI Pemilu2024 Penerbangan Pengalihan Isu Pengangguran Pensiun Peretasan Perguruan Tinggi Perkuliahan Plumpang Polisi Cyber Pramono Anung Preman Presiden FIFA PresidenRI Ramadhan Revitalisasi Rupiah Menguat SPBE SPT Sawit Serangan Cyber Sidang Kabinet Skenario Sosialisasi Stadion Starlink Startup Swasembada Tahun Baru 2023 Tambang Emas Tebu Tembaga Tokoh Agama Tokoh Muslim Berpengaruh UEA WNA Wabah Wamenkeu Wirausaha X energi bersih reforma agraria tesla tol laut trans sumatera Adzan Magrib Alkes Anak Disabilitas Anti Kritik Anwar Usman Atlet Berprestasi Audit Aviasi BIN BKKBN BNPT BPIP BRICS Badminton Banten Bantuan Modal Kerja Bareskrim Baubau Beasiswa Bebas Aktif Bela Sungkawa Bercocok Tanam Biaya Biaya Persalinan Bibit Bima Arya Blok Masela Blok Rokan Blokir Budidaya Rumput Laut Budidaya Udang Bulu Tangkis Cawagub Cita - Cita Curang DOB Dalam Negeri Damai Dana Operasional Dekan Demak Demografi Deradikalisasi Design Diskusi Dokter Spesialis Domestik Dubes E-Goverment E-KTP Ecommerce Efek Rumah Kaca Ekonomi Hijau Ekonomi Sirkular Fakultas Kedokteran Food Estate Gangguan Ginjal Akut Gaza Gelar Pahlawan Nasional Geopolitik HargaMinyak Harun Masiku Hotman Paris Hujan Hutan Hutjokowi IHSG IIMS IMF IMI Idul Adha Independen India Indonesia Hebat Indonesia Merdeka Indovac Jawa Tengah Jenderal Jepang Joe Biden JokoWidodo Juara Juara Piala AFF U-16 Jurnalisme KAHMI Kalimantan Selatan Kanada Kebutuhan Petani Kejaksaan Tinggi Kekerasan Anak Kemenhan Kemenko Polhukam Kemenlu Kendaraan Kerja Nyata Keterampilan Digital Kinerja King Maker Kolaborasi Kolonialisme Komunikasi Konglomerat Kongres Konservasi Kualitas Kuliah Labuan Bajo Lalu Lintas Lembaga Liburan Litbang kompas Lumbung Pangan Raksasa MPRS Makan Bersama Mensetneg Milenial Militer Mineral Miskin MotoGP Motor Musik Musra NTB Narkoba Nasabah Nasionalisme Natuna Nepotisme Normalisasi Sungai Olimpiade 2036 Omicron Open House PHK PM Singapura PMN PON PTSL Pabrik Aspal Pabrik Pupuk Pandemic Fund Partai Demokrat Pasar Internasional Pemecatan Penajam Paser Utara Penataan Birokrasi Penerimaan Negara Pengawas Internal Pemerintah Pengobatan Pengungsi Perempuan Perjanjian Perkebunan Pertambangan Pesawat Jet Peternakan Petugas KPPS Pinjaman Online Piutang Negara Politikus Pornografi Potensi Prakerja Pramuka Presiden Indonesia Produksi Beras Provinsi Papua Baru Raja Salman Rawat Inap Rekonsiliasi Relokasi Rest Area Reuni Revolusi Pendidikan Riau Roadmap Rumah Sakit Rupiah SPAM SatgasPMK Sayembara Selandia Baru Sembako Murah Shell Sistem Pemerintahan Stasiun Televisi Subsidi LPG Sukarela Sumatera Barat Surplus Surya Paloh TBBM TKDN TMII TPST Tabalong Tabungan Tambak Udang Tata Ruang Teknologi Tim Nasional Indonesia U-16 Timor Leste Timur Tengah Tito Karnavian Tragedi Kanjuruhan Training Center Trans Sulawesi UUITE Undangan Vaksin Polio WHO Waketum Wakil Menteri World Water Council ZEE Zakat badan pengatur jalan tol bpn cpns danang parikesit gaji pns gtra summit haditjahjanto indonesia timur jokowi wakatobi kementerian pertahan lg energy solution lockdown megawati soekarnoputri mobilisasi rakernas AFC AS Aborsi Adil Afganistan Agenda Nasional Agri Bisnis Aktivis Alibaba Alim Ulama Alumunium Ambisi Amien Rais Anak Ridwan Kamil Anggota Dewan Pengawas Anthony Albanese Apartemen Apple Apriyani Rahayu Arema Arkeolog Arsitektur Asean Para Games 2022 AsetsitaanBLBI Asia Timur Aspirasi Mahasiswa Asumsi Aturan Baru B Universe BLBI BNN BPK BPKA BPKRI BPNT BSI BSSN BTS Badan Pelaksana BKPH Badan Pengarah Papua Baju Balas Dendam Bapak Olahraga Nasional Bapak Pembangunan Desa Bapak Pemuda Bappeda Basarnas Bawang Bedah Rumah Belawan Belgia Bendungan Ciawi Dan Sukamahi Benjamin Netanyahu Berdikari Berita Satu Berita Satu Media Holdings (BSMH) Bidang energi Bio Farma Bioetanol Bjorka Bogor Bonus Boris Johnson Brand Lokal Brunei Darussalam Bulutangkis Buruh Burung Garuda Cagar Budaya Caleg Ciliwung Ciri Khas Cocokologi Cucu Curhat DHL Dana Haji Dana Hibah Dana Pensiun Danau Toba Decacorn Defisit Delegasi Delta Denda Denmark Open 2022 Desentralisasi Dewas Dialog Diaspora Diktator Disiplin Diskriminasi Divestasi Dosen Dubai Dunia Kerja E-Wallet Ego Sektoral Ekonomi Eurasia Ekonomi Syariah Ekstrakurikuler Elpiji Emas Embarkasi Emil Dardak Emmanuel Macron Emmeril Khan Mumtadz Erdogan Eril Erina Etika FPTI Falsafah Syariat Islam Ferdy Sambo Film Fleksibel Flight Information Region Fluktuasi GDP Gagasan Gaji ASN Gaji Ke 13 Ganda Putra Ganda Putri Ganjar Gas Air Mata Gas Rumah Kaca Gasifikasi Gaya Hidup Gelora Bung Karno Gelora Bung Tomo Gereja Gimmick Global Citizen Award Gojek Grasberg Block Cave Gunung Kerinci Gus Yahya HMI HMID HPV HTI HUT Bhayangkara Ke-76 HUT Ke-76 Bhayangkara Habib Luthfi bin Yahya Haji 2022 Hak Prerogatif Halmahera HargaBBMTetap Hari Film Nasional Hari Ibu Hari Kesaktian Pancasila Hari Musik Nasional Hari Pahlawan Hari Perempuan Internasional Hari Raya Nyepi Harmonis Hemat Hilal Himbauan Hobi Human Trafficking Hyundai IOC IPDN IPI ISIS ITF Sunter IUAE-CEPA Ibu Hamil Ibu Negara Idul Adha 1443 Idul Adha 1443H Idul Adha 2022 Imigrasi Imlek Imunisasi Index Survey Indonesia Tertib 2045 IndonesiaEmas Industrialisasi Info BMKG Infrakstrktur Inklusi Instansi Pemerintah Institusi Modern Instrumen Internet Iran Isra Mi'raj Isu Global JHT JORR Jabodetabek Jagat Nusantara Jakarta Selatan Jalan Rusak Jalan Trans Papua Jalur Laut Jayabaya Jembatan Gantung Jenderal Mark Milley Jokowi Juru Damai Jokowi Peduli Jokowibersamarakyat Jombang Jual Jujur Justin Trudeau KKB KPPS KPPU KRL KSAD KSAU KSPSI KTP KTT Krimea Kadiv Propam Polri Kalimantan Tengah Kalimantan Utara KalimantanTimur Kanker Serviks Kapal Perang Karhutla Kartu Indonesia Pintar Kaskus Kedelai Kekerasan Seksual Kelaparan Akut Kemantan Kemendes Kemenkop Kemenristek Dikti Kemensos Kementerian Tenaga Kerja Kemitraan Kendaraan Dinas Kepala LKPP Kereta Gantung Kereta Semi Cepat Kericuhan Kertajati Kesultanan Buton Kesultanan Ternate Kiai Kimia Kirab Merah Putih Kitas Kodim 1503/Tual Koleksi Kominfo KomisiPemilihanUmum Komisioner Komite Olimpiade Komoditias Konferensi Konflik Agraria Kongres PMKRI Konsorsium Konstruksi Kopra Korea Kota Tual Kriminal Kripik Tempe Krisis Air Kuala Lumpur Kuota Haji Kurang Mampu Kurban Kuwait LHKPN LHP LKPP2021 Lahan Kosong Laksamana Yudo Margono Lampung Lansia Laporan Keuangan Lato-Lato Laut Dalam Laut Natuna Leadership Lebaran Haji Liga 2 Listyo Sigit Prabowo Literasi Lokal Lubang Buaya Lukas Enembe Mabes AL Mabes TNI Mafia Tanah Mahkamah Rakyat Mainan Majalah Time Majathir Mohamad Makan Makanan Malang Malaysia Open 2022 Manado Maruarar Sirait Masker Material Menkum HAM Menlu Vietnam Menteri KLHK Mesir Mesra Minangkabau Minyak Makan Merah Misi Dagang Mobilitias Modern Money Laundry Monopoli Muktamar Mulyono Musyawarah Myanmar NSPK Nakes Narapidana Narendra Modi Negarawan Net Zero Strategy 2045 Netizen Nias Norodom Sihamoni Nuklir Oksidasi Olaf Scholz Olimpiade Olimpiade Paris 2024 Oposisi Orde Baru Otoriter PGRI PLTS PM Australia PPH PPKaM PPPK PSAI PT Antam PT LIB PTN PUPN Pabrik Bahan Peledak Pabrik Baja Pabrik Sepatu Pabrik Tembaga Pabrik Vaksin Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Palung Jawa Pangdam Panglima Pajaji Panjat Tebing Papua Barat Papua Barat Daya Papua Football Academy Parade Senja Parlemen Partisipasi Pasar Hewan Pasar Modal Pasien Paskibraka Pasukan Berani Mati Patriot Paus Fransiskus Pawang Hujan Peduli Lindungi Pegawai Pelanggaran Pemain Keturunan Pemasyarakatan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pembohong Pemborosan Pemilihan Ketua Umum Pemukiman Penduduk Lokal Pengeras Suara Penggelapan Pengkhianat Pengolahan Ikan Penyakit Cacar Monyet Penyusup Perang Perbaikan Jalan Perdagangan Manusia Perhutani Peringatan Dini Permohonan Maaf Permukiman Persis Solo Pertamax Green Perumnas Perundungan Pesawat Hercules Pesawat Kf 21 Piala Asia 2023 Pidato Pilkades Pimpinan Pusat Pj Bupati Plt Gubernur Plt Presiden Politik Identitas Politisasi Agama Polusi Udara Pos Jailolo Prambanan Prancis Presiden Gagal Presiden IOC Produk Lokal Produksi Aspal Produksi Emas Profesional Program Taksi Alsintan Prolegnas Properti Protokol Kesehatan Puan Maharani Pulau Pura Pusat Perbelanjaan Puskesmas Qatar Quick Count R20 RAPBA RKUHP RSPAD Gatot Subroto RSUD Dr. Soedarso Raja Eswatini Ramalan Ratu Elizabeth II Reboisasi Recovery Reklamasi Renovasi Reserse Responden Revolusioner Rice Milling Ritel Rohingya Royal Family Ruang Syiar Islam Rumah Dinas Rusun SHM SNI SPAL SPKLU Samarinda Sampoerna Sapi Limosin Sapi Presiden Jokowi Sarinah Sastrawan SatgasBLBI Satria Piningit Satwa Sawah Scam Sekolah Sekretariat Presiden Sekuritas Seluler Seniman Sepatu Setkab Setneg Mantul Setya Novanto Sheikh Mohamed Bin Zayed Shiddiqiyah Shin Tae-Yong Sidang Isbat Sidang Paripurna Sipil Sirkuit Mandalika Siti Fadia Silva Ramadhanti Sosok Pemersatu Sri Sultan Hamengku Buwono X Stanford University Stasiun Stranas Suap Subang Subsidi Rumah SubsidiBBM Sudan Suku Bunga Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sungai Mahakam Suporter Surabaya Survey CPCS Susu Formula Swasembada Jagung Swasembada Pangan Swedia Swiss TNI AL TNI AU TPS Tahun Toleransi Takjil Talent Scouting Taman Safari Tanam Cabai Tarif Ojek Online Tax Amnesty Telekomunikasi Telkom Tembakau Tenaga Kesehatan Terminal Kijing Test Drive Thailand Thailand Master 2023 The Muslim 500 Tiket TimahIndonesia Timnas Sepak Bola Amputasi TitikNol Tjahjo Kumolo Tjahjo Kumolo meninggal Tol Terpanjang RI Jembatan Terpanjang RI Tony Blair Trade Expo Indonesia Tragedi 1998 Transaksi Keuangan Try Sutrisno Tugu Proklamasi UNHCR USG Uji Coba Unesco Uni Emirat Arab Unicorn United Kingdom Universitas Universitas Airlangga WCCE WSBK WTP Wakil KPK Wali Kota Bogor Walikota Warung Madura Wasdal Wisuda World Trade Organization Wushu Yasonna Yeni Wahid Ziarah abah dim antisipasi narkoba bern bpjt bu Kota Baru dimyati rois dimyati rois meninggal dunia foxconn google gtra summit 2022 jokowi lantik bpip kementrianpupr kendari kneks komite nasional ekonomi dan keuangan syariah kyiv panrb pasaman pelantikan bpip reshufflekabinet robot sitaaset ternak tjahjokumolo tunjangan jabatan pns wakatobi