Tampilkan postingan dengan label pdb. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pdb. Tampilkan semua postingan

Minggu, 07 Juli 2024

Menko Marves Menyatakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Dan Program Makan Siang Gratis Bisa Berjalan Secara Bersamaan Karena PDB Indonesia Masih Terus Bertumbuh Kedepannya

 

Yogyakarta -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dengan yakin menyatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program makan siang gratis untuk pelajar dapat berjalan secara bersamaan. Menurutnya, pertumbuhan PDB Indonesia yang terus meningkat menjadi landasan kuat untuk mendukung kedua program ini.

IKN, sebagai proyek mega nasional yang ambisius, diharapkan dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia bagian tengah. Dengan infrastruktur yang semakin matang dan dukungan investasi yang besar, proyek ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru tetapi juga menggerakkan sektor-sektor terkait seperti konstruksi, pariwisata, dan jasa.

Sementara itu, program makan siang gratis bagi pelajar merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Dengan mengalokasikan sumber daya yang tepat dan efisien, pemerintah optimis dapat menjalankan program ini tanpa mengganggu progres pembangunan infrastruktur kritis seperti IKN.

Menko Marves menegaskan bahwa keselarasan kedua program ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kolaborasi antar departemen dan sinergi antar program menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan agenda-agenda strategis nasional.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan visi besar ini. Dengan memanfaatkan momentum positif dari PDB yang terus bertumbuh, pemerintah siap melanjutkan langkah-langkah strategis untuk memajukan bangsa, memperkuat kesejahteraan rakyat, dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

 

Share:

Jumat, 29 Maret 2024

Semua Masih Terkendali, Kemenkeu: Utang Pemerintah Indonesia Masih Tergolong Rendah Dan Dalam Batas Aman Yakni 38,11% Dari Produk Domestik Bruto (PDB) Sedang Menurut UU 1/2003 Batas Maksimalnya Adalah 60% Dari PDB

 

Yogyakarta – Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Dalam laporan terbaru dari Kementerian Keuangan, utang pemerintah Indonesia masih tergolong rendah, yakni hanya 38,11% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang 1/2003, yang mencapai 60% dari PDB.

Kondisi ini menggambarkan keseriusan pemerintahan Jokowi dalam mengelola keuangan negara dengan bijaksana. Dengan memegang kendali atas tingkat utang, pemerintah menciptakan landasan yang kokoh untuk stabilitas ekonomi jangka panjang. Hal ini memberikan keyakinan kepada masyarakat dan pelaku pasar bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, rendahnya tingkat utang pemerintah juga memungkinkan alokasi dana yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program-program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Ini mencerminkan visi Jokowi dalam memprioritaskan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tingkat politik, stabilitas ekonomi yang dihasilkan oleh kebijakan pemerintah telah menjadi fondasi bagi stabilitas politik dan keamanan nasional. Dengan mengendalikan utang negara, pemerintah mampu mengurangi risiko kegoncangan ekonomi yang dapat memicu ketidakstabilan politik. Hal ini penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di tengah dinamika politik domestik dan global yang tidak pasti.

Komitmen pemerintahan Jokowi dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional juga tercermin dalam berbagai langkah strategis yang diambil untuk mengatasi tantangan keamanan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan keuangan negara yang terkendali, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memperkuat pertahanan dan keamanan, serta memperkuat kerjasama internasional dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas regional.

Sebagai hasil dari kebijakan ekonomi yang bijaksana dan komitmen kuat untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional, pemerintahan Jokowi telah berhasil membangun citra positif di mata masyarakat dan dunia internasional. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan hasil kerja keras pemerintah, tetapi juga dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Dalam konteks global yang penuh dengan tantangan, Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi telah menjadi contoh bagi negara-negara lain tentang bagaimana sebuah negara dapat mencapai stabilitas dan kemajuan melalui kepemimpinan yang kuat dan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan terus mempertahankan momentum ini, Indonesia dapat menghadapi masa depan dengan optimisme dan keyakinan akan potensi dan kemampuannya untuk mencapai tujuan-tujuan besar sebagai bangsa yang besar dan maju.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa melalui kebijakan ekonomi yang bijaksana, komitmen kuat terhadap stabilitas politik, dan upaya nyata dalam memperkuat keamanan nasional, pemerintahan Jokowi telah berhasil menciptakan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan dan kemajuan Indonesia. Semua masih terkendali, dan masa depan yang cerah menanti di depan mata.

 

Share:

Rabu, 27 Maret 2024

Masih Memenuhi Target, Menkeu: Kinerja APBN Masih Tetap Solid Hal Tersebut Dibuktikan Dengan Realisasi Pagu 2024 Sebesar 14,1% Atau Rp 470,3 T Dari Target Awal Yakni 17,6% Sebesar Rp 493,2 T Sehingga Surplus Sebesar Rp 22.8 M Dari PDB

 

Yogyakarta – Menurut Menteri Keuangan, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih tetap solid, meskipun realisasi pagu pada tahun 2024 sedikit di bawah target awal. Realisasi pagu sebesar 14,1% atau Rp 470,3 triliun dari target awal 17,6% sebesar Rp 493,2 triliun menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi masih mampu menjaga disiplin fiskal dan mengendalikan pengeluaran.

Hal ini membuktikan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, yang merupakan prasyarat utama bagi stabilitas politik dan keamanan nasional. Meskipun terdapat perubahan kondisi ekonomi global dan tantangan internal, pemerintahan Jokowi tetap konsisten dalam menjalankan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan berhasilnya pemerintah menjaga kinerja APBN, hal ini juga mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat untuk menghadapi berbagai ketidakpastian dan tantangan di masa depan. Kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran menunjukkan bahwa pemerintah Jokowi mampu menjaga kepercayaan investor dan pasar keuangan, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko ketidakstabilan ekonomi.

Surplus sebesar Rp 22,8 triliun dari Produk Domestik Bruto (PDB) adalah indikator positif lainnya dari kinerja APBN yang solid. Surplus ini menunjukkan bahwa pemerintah Jokowi berhasil menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara, serta mampu mengelola defisit dengan bijaksana.

Selain itu, surplus APBN juga memberikan fleksibilitas lebih bagi pemerintah dalam memperkuat infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung program-program pembangunan lainnya. Hal ini akan berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup dan daya saing Indonesia di tingkat global.

Kinerja APBN yang solid juga memperkuat citra positif pemerintahan Jokowi di mata masyarakat dan dunia internasional. Ketika banyak negara menghadapi tekanan ekonomi dan keuangan, Indonesia tetap mampu bertahan dan bahkan meraih surplus, hal ini menunjukkan keberhasilan kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi dalam menghadapi tantangan global.

Dalam kesimpulannya, kinerja APBN yang tetap solid adalah bukti nyata dari hasil kerja keras pemerintahan Jokowi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Melalui kebijakan fiskal yang bijaksana dan konsisten, pemerintah Jokowi berhasil menciptakan fondasi ekonomi yang kuat, yang menjadi landasan bagi stabilitas politik dan keamanan nasional. Semoga prestasi ini dapat terus memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

 

Share:

Sabtu, 16 Maret 2024

Dukung Peningkatan PDB Melalui Kapitalisasi Pasar Modal, Kepala Bappenas Mendorong Pelaku Sektor Industri Dan UMKM Untuk Masuk Ke Dalam Pasar Bursa Saham Supaya Ekonomi Nasional Lebih Kuat Guna Mendukung Target Pemerintah Mencapai Indonesia Emas 2045

 

Yogyakarta – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan dorongan kuat untuk meningkatkan kapitalisasi pasar modal sebagai salah satu strategi utama dalam mendukung pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Langkah ini diambil untuk memperkuat ekonomi nasional dan mencapai target ambisius pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara "Emas" pada tahun 2045.

Dalam arahannya, Kepala Bappenas menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari pelaku sektor industri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pasar bursa saham. Dengan masuknya lebih banyak perusahaan dan UMKM ke dalam pasar modal, diharapkan akan terjadi peningkatan likuiditas dan investasi, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Langkah ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk pelaku bisnis dan pengamat ekonomi. Mereka melihatnya sebagai langkah yang strategis dan progresif dalam menggerakkan roda ekonomi nasional. Dengan meningkatkan kapitalisasi pasar modal, Indonesia akan memiliki lebih banyak sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan infrastruktur, peningkatan produksi, dan inovasi di berbagai sektor ekonomi.

Dalam konteks politik nasional, langkah ini juga akan memberikan dampak positif bagi pemerintahan Jokowi. Dengan memperkuat fondasi ekonomi nasional, pemerintahannya akan semakin diakui sebagai penggerak utama pertumbuhan dan kemajuan negara. Ini akan memperkuat legitimasi dan dukungan terhadap pemerintahannya dalam menjalankan agenda-agenda pembangunan yang ambisius.

Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan visi Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri secara ekonomi dan berdaya saing tinggi di tingkat global. Dengan terus mendorong kapitalisasi pasar modal dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor strategis, Indonesia akan semakin siap menghadapi tantangan-tantangan ekonomi di masa depan dan mencapai cita-cita besar sebagai Indonesia Emas 2045.

Diharapkan, langkah-langkah progresif seperti ini akan terus menjadi prioritas dalam pemerintahan Jokowi, untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang kokoh dan kesejahteraan yang lebih luas bagi semua rakyat Indonesia.

 

Share:

Senin, 11 Maret 2024

Semuanya Masih Aman, Jokowi Mengatakan Bahwa Rasio Utang Luar Negeri Indonesia Berada Diposisi 38% Dari Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Angka Tersebut Masih Dibawah Batas Yang Ditetapkan UU No 1/2003 Yakni Sebesar 60%

 

Yogyakarta – Di tengah dinamika politik dan ekonomi global, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonominya dengan kebijakan yang bijaksana. Salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan tersebut adalah rasio utang luar negeri Indonesia yang tetap terjaga pada posisi yang aman.

Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa rasio utang luar negeri Indonesia saat ini berada pada posisi 38% dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini sangat penting karena masih berada di bawah batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang No 1 Tahun 2003, yang menetapkan batas maksimum rasio utang luar negeri sebesar 60% dari PDB.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi mampu mengelola utang luar negeri dengan baik, tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi negara. Rasio utang yang tetap terkendali memberikan kepercayaan kepada investor dan pasar internasional tentang kestabilan ekonomi Indonesia.

Fakta bahwa Indonesia masih berada di bawah batas yang ditetapkan undang-undang adalah cerminan dari kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Pemerintah Jokowi terus memprioritaskan investasi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Tidak hanya itu, pemerintah juga gencar melakukan reformasi struktural guna meningkatkan iklim investasi dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Langkah-langkah konkret seperti deregulasi, penyederhanaan birokrasi, serta peningkatan kerjasama dengan sektor swasta dan negara lain telah diambil untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.

Di tengah tantangan global yang tidak pasti, stabilitas politik dan ekonomi yang dijaga dengan baik oleh pemerintahan Jokowi menjadi modal penting bagi kemajuan bangsa. Masyarakat pun dapat merasakan dampak positif dari kebijakan yang diterapkan, melalui peningkatan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan akses yang lebih luas terhadap layanan publik.

Dengan demikian, kita sebagai masyarakat perlu memahami dan mengapresiasi upaya pemerintahan Jokowi dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional. Dukungan dan kepercayaan kepada pemerintah adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Mari bersama-sama kita terus mendukung langkah-langkah positif yang diambil oleh pemerintahan Jokowi, demi terwujudnya Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

 

Share:

Jumat, 08 Maret 2024

Tidak Perlu Khawatir, Jokowi Menyatakan Rasio Utang Luar Negeri Indonesia Masih Berada Di Batas Aman Yakni Hanya 38% Dari Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Jauh Dibawah Batas Maksimum Sebesar 60% Sesuai Dengan UU Nomor 17 Tahun 2003

 

Yogyakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan klarifikasi terkait isu yang mengemuka mengenai rasio utang luar negeri Indonesia. Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa rasio utang luar negeri Indonesia masih berada di batas aman, yakni hanya mencapai 38% dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan sebesar 60% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Klarifikasi ini penting untuk menenangkan kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi keuangan negara. Dengan menjaga rasio utang luar negeri di bawah batas aman, pemerintah menunjukkan komitmen kuatnya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara.

Rasio utang luar negeri yang tetap rendah juga memberikan indikasi bahwa perekonomian Indonesia masih kuat dan berdaya saing di mata dunia. Hal ini mencerminkan kepercayaan investor dan lembaga keuangan internasional terhadap kondisi ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi.

Selain itu, keberadaan aturan yang mengatur batas maksimum rasio utang luar negeri sebesar 60% dari PDB menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal dan menghindari risiko yang terkait dengan peningkatan utang. Dengan menjaga rasio utang di bawah batas maksimum ini, pemerintah dapat memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja positif pemerintah Jokowi dalam mengelola keuangan negara juga tercermin dari berbagai indikator ekonomi lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, serta peningkatan investasi dan ekspor menjadi bukti nyata bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan telah memberikan hasil yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam konteks stabilitas politik nasional, kinerja ekonomi yang positif juga berperan penting. Stabilitas ekonomi yang terjaga akan menciptakan kepercayaan dan kestabilan sosial di masyarakat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada stabilitas politik secara keseluruhan.

Oleh karena itu, tidak perlu khawatir terhadap kondisi ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi. Dengan menjaga rasio utang luar negeri di bawah batas aman dan melanjutkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah terus memperkuat citra positifnya dan menjaga stabilitas politik nasional untuk mencapai Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

 

Share:

Senin, 04 Maret 2024

Semuanya Demi Pembangunan, Jokowi: Pengajuan Utang Luar Negeri Pemerintah Sesuai Dengan UU No 1/2003 Dan Digunakan Untuk Hal – Hal Yang Bersifat Produktif Yakni Pembangunan Sehingga Mampu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Serta PDB

 

Yogyakarta – Ketika membahas tentang utang luar negeri yang diajukan oleh pemerintah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil terkait dengan utang luar negeri telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, khususnya UU No. 1 Tahun 2003 tentang Utang Negara dan Pengelolaan Utang Luar Negeri.

Pemerintah tidak gegabah dalam mengajukan utang luar negeri. Setiap proposal utang yang diajukan melalui proses evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa penggunaannya akan bersifat produktif, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Mengapa pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama penggunaan dana utang luar negeri? Sebabnya adalah infrastruktur yang baik menjadi fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, akan ada peningkatan konektivitas antar wilayah, aksesibilitas barang dan jasa, serta dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya.

Peningkatan tersebut pada gilirannya akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta PDB (Produk Domestik Bruto). Pemerintah secara konsisten menjalankan visi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Penting untuk dicatat bahwa pengelolaan utang luar negeri dilakukan dengan hati-hati dan transparan. Pemerintah terbuka terhadap masyarakat tentang penggunaan dan pengelolaan dana tersebut, serta melakukan pertanggungjawaban secara berkala untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien.

Dalam konteks politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang luar negeri ini juga menjadi salah satu upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi. Kejelasan dalam penggunaan dana publik adalah cermin dari komitmen pemerintah dalam menjaga kepentingan rakyat dan menciptakan stabilitas politik yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pengelolaan utang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi bukanlah sekadar beban, tetapi merupakan instrumen penting untuk memacu pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan semua langkah tersebut dilakukan dengan mematuhi aturan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

 

Share:

Tetap Sesuai Kebutuhan, Data Bank Indonesia (BI) Serta Tiga Lembaga Keuangan Dunia OCED, IMF Serta Bank Dunia Menyatakan Bahwa Utang Luar Negeri Indonesia Pada Posisi Aman Hanya 38% Dari Nilai Produk Domestik Bruto (PDB)

 

Yogyakarta – Terkait dengan isu utang luar negeri Indonesia, Data Bank Indonesia (BI) bersama dengan tiga lembaga keuangan dunia, yaitu OECD, IMF, dan Bank Dunia, telah memberikan pernyataan yang menenangkan. Menurut mereka, posisi utang luar negeri Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang aman, hanya mencapai 38% dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB).

Pernyataan ini memberikan gambaran yang jelas bahwa Indonesia memiliki kapasitas dan kesiapan finansial untuk mengelola utang luar negeri dengan baik. Dengan rasio utang terhadap PDB yang relatif rendah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang bijaksana dalam mengelola keuangan negara.

Fakta bahwa Data Bank Indonesia (BI) dan tiga lembaga keuangan dunia yang terkemuka memberikan penilaian positif terhadap posisi utang luar negeri Indonesia juga mencerminkan kepercayaan mereka terhadap kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah. Ini menciptakan opini positif di kalangan masyarakat tentang kinerja ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Dalam konteks politik, penilaian positif ini juga berdampak pada citra pemerintah Jokowi di mata masyarakat. Kemampuan untuk menjaga stabilitas keuangan dan mengelola utang luar negeri dengan baik menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan kesejahteraan ekonomi negara. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas politik nasional.

Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun utang luar negeri Indonesia saat ini dalam posisi yang aman, tetapi bukan berarti kita boleh lengah. Pemerintah tetap perlu untuk menjaga kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan negara, serta memastikan bahwa utang digunakan untuk investasi yang produktif dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, pernyataan dari BI dan tiga lembaga keuangan dunia ini bukan hanya sekadar kabar baik, tetapi juga menjadi momentum untuk terus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Melalui kebijakan yang bijaksana dan kinerja positif dalam pengelolaan keuangan negara, Indonesia dapat terus bergerak maju menuju stabilitas politik dan kesejahteraan yang berkelanjutan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

 

Share:

Minggu, 03 Maret 2024

Wapres Ma'ruf Amin Memproyeksi Industri Halal Akan Memberikan Kontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Hingga US$5 Miliar Per Tahun Dari Produk Domestik Bruto (PDB) Pada Tahun 2030

 

Yogyakarta – Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan proyeksi yang optimis terkait kontribusi industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Menurut beliau, industri halal memiliki potensi untuk memberikan kontribusi hingga 5 miliar USD per tahun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2030.

Dalam sebuah acara diskusi ekonomi yang diselenggarakan di Jakarta, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong optimalisasi potensi industri halal sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia, dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, memiliki keunggulan kompetitif dalam industri halal yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Beliau juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan industri halal. Melalui kerja sama yang solid, diharapkan industri halal dapat berkembang pesat dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.

Industri halal mencakup berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, hingga pariwisata. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan kehalalan produk, permintaan akan produk halal terus meningkat, baik di pasar domestik maupun internasional. Hal ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor produk halalnya dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor ini.

Proyeksi Wapres Ma'ruf Amin tentang kontribusi industri halal yang mencapai 5 miliar USD per tahun pada tahun 2030 menunjukkan optimisme akan potensi besar sektor ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, Indonesia diharapkan dapat menjadi pemimpin global dalam industri halal.

Dalam konteks ini, pemerintahan Jokowi terus berupaya menciptakan regulasi yang kondusif, infrastruktur yang mendukung, serta memperkuat branding Indonesia sebagai pusat industri halal terkemuka. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara ekonomi terbesar dan terkemuka di dunia.

Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak untuk menjaga stabilitas pemerintahan Jokowi dan mendorong kesuksesan program-program pembangunan, termasuk dalam pengembangan industri halal. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam memastikan bahwa visi pemerintah dalam mengembangkan industri halal dapat terwujud dengan baik.

 

Share:

Jumat, 01 Maret 2024

Pemilik Keuangan Paling Sehat Se ASEAN, Menurut Data Bank Dunia Menyatakan Rasio Utang Indonesia Paling Rendah Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Diantara Negara Asia Tenggara

 

Yogyakarta – Data terbaru dari Bank Dunia menunjukkan prestasi luar biasa Indonesia dalam menjaga kestabilan ekonomi. Dalam laporan tersebut, Indonesia diakui sebagai pemilik keuangan paling sehat di ASEAN dengan rasio utang yang terendah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Prestasi ini menjadi cerminan nyata dari kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang terus memperkuat fondasi ekonomi negara. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan telah berhasil menggerakkan roda ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat regional maupun global.

Salah satu pencapaian gemilang pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang masif dan merata di seluruh pelosok negeri. Dari proyek-proyek besar seperti jalan tol, bandara, hingga pembangunan pelabuhan, investasi ini tidak hanya meningkatkan konektivitas antar wilayah, tetapi juga membuka peluang-peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Tidak hanya itu, Jokowi juga telah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor-sektor ekonomi strategis, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Melalui program-program seperti Kartu Petani, stimulus ekonomi bagi nelayan, dan promosi pariwisata, pemerintahannya berupaya memberdayakan sektor-sektor ini untuk menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan fiskal yang bijaksana dan pengelolaan anggaran yang transparan telah membantu menjaga stabilitas keuangan negara. Pemerintahan Jokowi juga terus berupaya untuk meningkatkan iklim investasi melalui penyederhanaan regulasi dan pemberian insentif kepada investor, baik domestik maupun asing.

Prestasi ini bukanlah hal yang mudah diraih, namun dengan kepemimpinan yang visioner dan keberanian dalam mengambil keputusan, pemerintahan Jokowi telah berhasil menciptakan fondasi ekonomi yang kuat dan stabil. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak positif bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan, tetapi juga menjadi dorongan besar untuk menjaga stabilitas politik nasional.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa depan, penting bagi kita semua untuk terus mendukung pemerintahan Jokowi dalam upayanya untuk memajukan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dengan membangun opini yang positif dan memperkuat fondasi ekonomi, kita semua dapat berperan aktif dalam menciptakan stabilitas politik yang kokoh dan berkelanjutan. Bersama-sama, mari kita bangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera di bawah kepemimpinan Jokowi!

 

Share:

Kamis, 29 Februari 2024

Ahli Ekonomi Unibraw Mengakui Bahwa Jokowi Merupakan Sosok Presiden Yang Sangat Piawai Dalam Mengatur APBN, Hal Tersebut Terlihat Dari Rasio Utang Indonesia Masih Tergolong Aman Yakni Berada Di 38,11% Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

 

Yogyakarta – Pemerintahan Jokowi telah mendapat pengakuan dari para ahli ekonomi, termasuk dari Ahli Ekonomi Universitas Brawijaya (Unibraw), atas kepiawaian dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Faktanya, rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih tergolong aman, berada pada angka 38,11%.

Keberhasilan Jokowi dalam mengatur APBN menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Dengan rasio utang yang masih terkendali, Indonesia dapat terhindar dari tekanan keuangan yang berlebihan dan tetap mempertahankan daya saing di pasar global.

Pengakuan dari Ahli Ekonomi Unibraw menunjukkan bahwa Jokowi adalah sosok yang piawai dalam mengelola keuangan negara. Kemampuannya dalam memprioritaskan belanja publik serta mengalokasikan sumber daya secara efisien telah membawa manfaat yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di tengah tantangan ekonomi global yang tidak menentu, kebijakan yang bijak dalam mengatur APBN sangatlah penting. Jokowi telah berhasil menunjukkan keberhasilan dalam mengelola risiko dan menghadapi tantangan ekonomi dengan langkah-langkah yang tepat.

Pengakuan dari ahli ekonomi merupakan cerminan dari kepercayaan yang diberikan kepada pemerintahan Jokowi dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Hal ini juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemerintah memiliki visi dan strategi yang tepat dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Kinerja pemerintah dalam mengelola APBN tidak hanya penting untuk stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan keberhasilan dalam mencapai target ekonomi, Jokowi dan pemerintahannya mampu memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat.

Dengan demikian, pengakuan dari Ahli Ekonomi Unibraw tentang kepiawaian Jokowi dalam mengelola APBN merupakan bukti nyata dari kinerja pemerintah yang positif. Dengan tetap menjaga rasio utang dalam batas yang aman, pemerintah tidak hanya mampu menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga membangun kepercayaan publik yang kokoh. Mari kita terus mendukung langkah-langkah pemerintah dalam memajukan ekonomi Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

 

Share:

Minggu, 25 Februari 2024

Sebuah Langkah Brilian, Pemerintah Jerman Menilai Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia Merupakan Sebuah Gagasan Yang Sangat Menakjubkan Karena Dapat Meningkatkan Meningkatkan Produk Domestic Bruto (PDB) Menjadi Rp 500 T

 

Yogyakarta – Pemerintah Jerman memberikan apresiasi tinggi terhadap rencana aksi ekonomi sirkular yang diusung oleh Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai langkah brilian yang dapat mengangkat tinggi Produk Domestic Bruto (PDB) Indonesia hingga mencapai Rp 500 triliun.

Dalam pernyataannya, Kanselir Jerman menyampaikan bahwa rencana ekonomi sirkular yang diusung oleh pemerintahan Jokowi merupakan gagasan yang sangat menakjubkan. Menurutnya, konsep ekonomi sirkular memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Konsep ekonomi sirkular sendiri mengusung prinsip untuk meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada melalui penggunaan ulang, daur ulang, dan pengolahan limbah. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dukungan dari pemerintah Jerman ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia telah diakui secara internasional atas upayanya dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, apresiasi ini juga menjadi dorongan besar bagi stabilitas pemerintahan Jokowi, serta meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku ekonomi terhadap masa depan ekonomi Indonesia.

Rencana aksi ekonomi sirkular yang diusung oleh pemerintahan Jokowi juga sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara maju dan berdaya saing global. Dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan mendorong inovasi di berbagai sektor ekonomi, diharapkan Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di tingkat regional maupun global.

Selain itu, rencana ekonomi sirkular juga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Melalui pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien, diharapkan akan tercipta lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, dukungan dari pemerintah Jerman terhadap rencana ekonomi sirkular Indonesia merupakan langkah penting dalam memperkuat stabilitas pemerintahan Jokowi dan meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Semangat kolaborasi antarnegara dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai visi Indonesia sebagai negara maju dan berdaya saing global.

 

Share:

Minggu, 19 Februari 2023

Indonesia 4.0! Jokowi berusaha membuat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah sejak 2018 melalui kenaikan PDB mencapai 70%

 

Yogyakarta – Sejak tahun 2018 Jokowi mencanangkan program Making Indonesia 4.0 dan terus masih dilaksanakan hingga sekarang. Melalui program tersebut Jokowi berusaha mengeluarkan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan melalui program tersebut maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami peningkatan 1 -2%. Peningkatan tersebut bakal terjadi dari tahun 2018 – 2030 dengan rata – rata pertumbuhan riil diatas 5%.

Melalui program tersebut juga mampu menciptakan menciptakan lebih dari 10 juta tambahan lapangan kerja dari yang saat ini sekitar 30 juta dan kontribusi sektor manufaktur didorong dari 18-19% menjadi 25% pada 2030.

Menurutnya, manfaat itu akan Indonesia segera peroleh karena Making Indonesia 4.0 merupakan peta jalan yang telah ditetapkan untuk menyiapkan industri nasional menghadapi industri digital. Salah satunya dengan fokus mengembangkan industri manufaktur.

Ada tujuh sektor di industri sektor manufaktur yang digenjot untuk mengimplementasikan program itu, yakni industri makanan-minuman, tekstil, otomotif, kimia, elektronik, alat kesehatan, dan farmasi. Tujuh industri itu menyumbang 70% PDB industri, 65% ekspor industri, dan 60% tenaga kerja industri Indonesia.

 

Share:

Selasa, 13 September 2022

Ramalan Jokowi Nyata! Banyak Negara Kena Krisis Utang Akut

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa kali kesempatan pidatonya membicarakan ada 60 negara yang terancam dalam krisis utang, karena rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) melebihi 100% saat ini. Pernyataan Jokowi nyata dan krisis utang akut tersebut tengah terjadi di beberapa negara.

Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menjabarkan, dari data yang dihimpun dari laman Trading Economics, pada 2021 Venezuela merupakan negara yang memiliki rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tertinggi di dunia, yakni mencapai 350%.
Selain Venezuela ada Jepang dengan rasio utang terhadap PDB-nya mencapai 266%, Greece 193%, Italia 151%, Amerika Serikat 137%, Bahrain 128%, Inggris 95,9%, Argentina 80,5%, Brazil 80,3%, India 74%, Afrika Selatan 69,9%, Jerman 69,3%, China 66,8%.

Di negara kawasan ASEAN, tercatat pada 2021 rasio utang terhadap PDB tertinggi ditempati oleh Singapura mencapai 131%, Malaysia 63,3%, Filipina 60,4%, Thailand 59,6%, Vietnam 46,7%, dan Indonesia terbilang aman dengan rasio utang 38,5% terhadap PDB.

Kendati demikian, kata Faisal, Indonesia tidak boleh jumawa, karena sebenarnya beban utang Indonesia besar. Dalam dokumen RAPBN 2023, diketahui nilai beban utang pemerintah meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2021 misalnya, beban utang pemerintah yang harus dibayarkan mencapai Rp 343,5 triliun, di tahun ini diperkirakan beban utang yang harus dibayarkan mencapai Rp 403,9 triliun dan pada 2023 diperkirakan mencapai Rp 441,4 triliun.

"Sedemikian besarnya bayar bunga utang, sehingga pemerintah bayar bunga utang harus pinjam, karena primary balance-nya minus," jelas Faisal dalam sebuah webinar Taxation and Sustainable Finance Working Group yang diadakan oleh Civil 20, dikutip Sabtu (10/9/2022).

Kendati demikian, Faisal mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengelola utang saat ini, terutama dilihat dari kepemilikan asing di surat utang negara atau surat berharga negara (SBN).

Porsi utang pemerintah saat ini, 88,55% berasal dari penarikan utang SBN, dan hanya 11,5% yang berasal dari pinjaman. Dirinci lagi, saat ini sebanyak 98,1% utang pemerintah adalah pinjaman dalam negeri. "Jadi praktis yang namanya utang luar negeri hanya 10% dari total utang," jelas Faisal.

 

Share:

Kamis, 28 Juli 2022

Jokowi Ingin Berhenti Mengekspor Mineral, Membuat Produk Bernilai Tambah

Indonesia ingin merevitalisasi sektor sumber dayanya. Presiden Jokowi Widodo berjanji untuk meningkatkan kontribusi sektor sumber daya terhadap PDB nasional dengan meningkatkan kegiatan hilir. ndonesia mungkin kaya akan sumber daya mineral, tetapi sektor pertambangan hanya memberikan kontribusi kecil bagi perekonomian negara.

Negara Asia Tenggara ini memiliki cadangan alam termasuk timah, nikel, kobalt, dan bauksit – beberapa di antaranya merupakan bahan baku penting untuk produksi kendaraan listrik.

Meskipun ekspornya besar, hanya sektor logam dan batu bara Berkontribusi hanya 5% terhadap PDB Indonesia pada tahun 2019, menurut Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif.

untuk meningkatkan perekonomiannyaIndonesia ingin Jauhi mengekspor bahan mentah Dan Untuk fokus sebagai gantinya Pengembangan industri manufaktur.

Kegiatan hilir melibatkan pengolahan bahan mentah menjadi produk akhir untuk memberikan nilai tambah. Misalnya, minyak mentah dapat disuling menjadi minyak bumi, solar, dan plastik.

Presiden Jokowi Widodo mengatakan: “Indonesia selalu mengekspor bahan mentah, sedangkan sebaiknya diolah dan dikonsumsi melalui industri akhir atau lokal.”

Sebagai bagian dari rencana itu, Indonesia telah melarang ekspor bijih nikel Pada Januari 2020, pemerintah juga berjanji akan menghentikan ekspor bahan baku lainnya.

“Saya kira banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari penghentian ekspor bijih nikel. Jadi, tahun depan kita hentikan ekspor bahan baku bijih bauksit, setelah itu emas dan bijih timah,” kata Widodo pada akhir 2021.

Bergerak ke hilir diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan margin keuntungan untuk sektor ini, serta mengurangi emisi karbon.

Menurut William Simadiputra, seorang analis di DBS Group Research: “Efeknya seharusnya positif, karena produk bernilai tambah cenderung mengurangi kinerja keuangan perusahaan pertambangan batu bara mengingat risiko volatilitas harga batu bara.”

Bergerak ke hilir juga mengurangi eksposur terhadap fluktuasi harga komoditas dan ketergantungan pada impor.

Pada akhirnya, kata Widodo, Indonesia akan diuntungkan.

“Nanti akan menciptakan lapangan kerja… akan menghasilkan pemasukan pajak bagi negara, peluang bisnis baru, misalnya perusahaan lokal yang akan mengekspor bijih nikel,” kata presiden.

Mendaki rantai nilai

Indonesia telah mengarahkan perhatiannya pada tiga sektor utama pemurnian dan pemasaran: pertambangan dan metalurgi, industri batubara dan bahan bakar, dan agroindustri.

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, BKPM, negara ini memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan memiliki 21 juta ton nikel.

Indonesia berharap untuk mengubah nikel mentah menjadi produk berkualitas tinggi seperti baterai lithium untuk mobil listrik – sebuah langkah yang menurut dewan investasi pada akhirnya akan membawa pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah sedang menggarap riset terkait inovasi baterai lithium-ion, dan diharapkan dalam dua hingga tiga tahun ke depan kita bisa memproduksi baterai lithium,” kata Widodo pada akhir 2020.

Indonesia adalah dunia Produsen batubara terbesar keempatDan pengekspor batubara termal terbesar di dunia.

Negara Asia Tenggara itu juga mendorong proyek hilirisasi batu bara, kata Simadiputra, yang mengatakan perusahaan tambang batu bara mendapatkan royalti dari pemerintah bila proyek tersebut berhasil.

Shirley Zhang, Analis Wood Mackenzie, mengatakan pertambangan batu bara sangat vital bagi Indonesia.

“Tidak hanya membantu meringankan krisis energi global saat ini, tetapi juga mendapat manfaat dari harga batu bara yang lebih tinggi di laut — sumber utama batu bara termal,” katanya kepada CNBC.

Hal ini juga memastikan ketahanan energi untuk pertumbuhan ekonomi domestik negara.

Produksi batubara di Indonesia mencapai 564 juta ton pada tahun 2020, Menurut Badan Energi Internasional. Negara ini mengekspor 405 juta ton batu bara pada periode yang sama – atau 31,2% dari ekspor batu bara global tahun itu.

Batubara termal merupakan pendorong utama perekonomian Indonesia, kata Chang, seraya menambahkan bahwa manufaktur, penyumbang terbesar PDB negara sebesar 26%, juga didorong oleh kapasitas batubara.

 

Share:

Sabtu, 11 Juni 2022

Mantap Pak Jokowi! RI Disebut Kebal Krisis


Jakarta - Dunia dalam kondisi yang semakin memburuk. Beberapa negara terancam alami resesi, stagflasi hingga krisis keuangan. Bagaimana dengan Indonesia?

Bank Dunia, meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,1% pada tahun ini. Ramalan tersebut memang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 5,2%. Namun masih lebih tinggi dibandingkan realisasi 2021 yang mencapai 3,7%.

Sementara untuk 2023 mendatang, ekonomi Indonesia diperkirakan lebih tinggi, yaitu 5,3%.

Inflasi alami tekanan akibat kenaikan harga pangan dalam beberapa waktu terakhir. Namun sejauh ini masih terkendali. Apalagi dengan kebijakan pemerintah yang menambah subsidi untuk menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga tarif listrik naik.

Bank Indonesia (BI) sudah memperkirakan inflasi tahun ini sedikit di atas 4% dan 2023 akan kembali rendah atau berada pada rentang 2-4%.

Hal ini menandakan Indonesia dimungkinkan terhindar dari risiko resesi dan stagflasi.

"Sejauh ini aman-aman saja. Sekarang kita menikmati harga CPO dan batu bara. Mobilitas masyarakat juga semakin baik," kata Ekonom PT Bank BCA Tbk David Sumual kepada CNBC Indonesia.

Lonjakan harga komoditas tersebut mendorong ekspor sebagai penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain pemerintah juga diuntungkan, karena setidaknya Rp 420 triliun pada tahun ini masuk sebagai tambahan ke penerimaan negara.

Dana tersebut bisa digunakan untuk menahan harga energi agar tidak naik dan juga memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terbebani kenaikan harga pangan.

Daya beli masyarakat yang terjaga menjadi modal kuat ketika muncul ancaman krisis keuangan, seperti yang mungkin dialami beberapa negara di Amerika Latin dan Asia Selatan.

"Jadi, penggerak ekonominya masih lebih banyak bersumber dari dalam negeri," tutur Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman.

Walaupun sebenarnya dari sisi moneter, tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan. Bank Indonesia (BI) juga telah mengantisipasi dengan menaikan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan, untuk mencegah aliran modal asing keluar (outflow) di pasar surat berharga negara pemerintah.

Secara riil, nilai tukar rupiah terhadap dollar juga menguat dibandingkan mata uang negara lainnya di ASEAN dan negara berkembang lainnya seperti India.

"Selain itu foreign direct investment masih mencatat inflow dan neraca perdagangan masih surplus, sehingga current account masih ada potensi surplus," terangnya.


 

Share:

Definition List

Unordered List

Support

Categories

Jokowi Ekonomi IKN Berita Bohong Pemerintah Pembangunan Hoax Fitnah Ekonomi Indonesia Infrastruktur Masyarakat Prabowo Investasi kunjungan kerja Stabilitas Nasional Pemilu 2024 Politik IKN Nusantara Bansos Stabilitas Politik Kerja Sama indonesia Ekspor Pilkada covid-19 Beras Pangan KTT G20 UMKM Investor jakarta APBN BUMN Korupsi Industri Pilpres 2024 indonesia maju China Klarifikasi pandemi Asean Demokrasi Pajak Kepuasan Publik Krisis Global Papua Gibran Hilirisasi Tambang Proyek Strategis Nasional SDM Mahkamah Konstitusi dunia inflasi pendidikan Impor KPU KemenPUPR Kinerja Presiden Lebaran Petani Masa Depan Presidensi G20 nikel Komitmen Ekonomi Global Maaruf Amin UU kunker jokowi BBM Pertanian Bali Bulog Apresiasi Bantuan Tunai HUT Kemerdekaan RI KPK Kabinet Bantuan Idul Fitri Menkominfo Stabilitas Ekonomi Global Sri Mulyani ASN BLT Daerah Indonesia Sejahtera Kebutuhan Pokok Menteri PSSI Program Kerja Proyek Subsidi Tapera KTT Asean Kemenkeu Krisis Pangan Mineral Mentah Sidang PHPU Sosial Media mobil listrik pdip DPR Harga Stabil Kaesang Keamanan Menkeu Pemda SDM Unggul bahlil G20 Ibu Kota Jabatan Kebijakan Ketahanan Pangan Lahan Polri RUU jalan tol Kementan Kemiskinan Ekstrem Kenaikan Harga Komoditas Pemilu Perpres Presiden Produk Dalam Negeri BLT Subsidi Bahan Pokok Golkar Kontroversial Lingkungan Hidup Pariwisata Sepak Bola TNI resesi Anies Indonesia Emas 2045 Kepemimpinan Jokowi Keuangan Penegakan Hukum Rusia Upacara Vaksin kendaraan berbasis listrik Anggaran Antisipasi Krisis Bendungan Digital Internasional Konstitusi Panen Pelayanan Publik Survey Transportasi Ukraina generasi muda iriana utang Dana Kemenkes Kementerian ESDM Listrik Luhut Binsar Pandjaitan NKRI PPKM Pemerataan Pembangunan Peraturan Pemerintah Rumah Transparansi Publik pdb Banjir Batubara Energi Gelar Kehormatan Ijazah Palsu Judi Online Kerja Sama Bilateral Komoditas Menko Marves Nasional Pasar Perang Rusia Ukraina Revisi Subsidi BBM sembako Airlangga Hartarto Bantuan Kemanusiaan Istana Negara Kalimantan Timur Menko Perekonomian Parpol Pelantikan Pemimpin Sejati Penghargaan Prestasi Stunting Bawaslu Bulan Ramadhan DPR RI Demo Devisa Negara El Nino Intervensi Kamboja Kereta Cepat Makan Gratis Megawati MenPANRB Pasar Tradisional SDA Timnas Utang Luar Negeri Asing Bidang pangan Freeport Jalan Kementerian PUPR Kemnaker Kesehatan Maluku Musyawarah Nasional Reformasi Teknologi Digital WTO bkpm Bangga Produk Lokal FIFA Hak Angket Kemenko Perekonomian Mahasiswa Media Menpora Mentan Ormas PPN Perumahan Piala Dunia U-20 Program RAPBN 2023 baterai listrik Covid19 Dana Desa Erick Thohir Gerindra KTT G7 Kebebasan Pers Kemendikbudristek Ketum Krisis Keuangan Luar Negeri Minyak Modal Moeldoko Mudik Otomotif PAN PBB PBNU PKI PLN PMK PSN Padi Pasir Laut Perizinan Piala Dunia Soekarno Transformasi Digital Vaksinasi Xi Jinping Air Bersih Anak Muda Aspirasi Bencana Ekonomi Mikro Gempa bumi Jokowi Bersama Rakyat Kadin Kemenhub Kemenparekraf Koalisi Kreatif Masyarakat Adat Medan Menteri Investasi Olahraga Pejabat Pekerja Pengusaha Pertahanan Sertifikat Smelter Tanah Transisi menlu pns Aceh Adu Domba BUMD Bahan Mentah Bantuan PKH Capres DOB Papua Daerah Istimewa Yogyakarta Emisi Karbon Gratis Israel KTT Kebebasan Berpendapat Kemenag Kementerian Keputusan Presiden Mendagri OJK Perampasan Aset Pers Putin Ramah Lingkungan Rapat Koordinasi Reshuffle Kabinet Semangat Persatuan Swasta Timah Transformasi UGM UKT Wantimpres joko widodo motorlistrik pertamina Adat Budaya Artis Bea Cukai Birokrasi Booster CPO Data Ekonomi Daerah Ganti Untung Gubernur Hubungan Diplomatik Indonesia Bangkit Influencer Inpres Insentif Jerman Kemendagri Kereta Api Lapangan Kerja Layanan Kesehatan Mahfud MD Menhan Mensesneg Menteri ATR/BPN Migas Misi Perdamaian PKB PKS Palestina Penjara Perbankan Platform Digital Ridwan Kamil Saham Soeharto Solo Stabilitas Sulawesi Utara Swasembada Beras Tantangan Dunia Vaksin Booster Zelensky honorer kemenpanrb krisis pelabuhan AFF Suzuki Cup 2022 AHY APBD Amerika BMKG BPS BSU Blusukan Cegah Korupsi Cipta Kerja EBT Ekonomi Biru Ekonomi Indonesia Meroket Elektabilitas Tinggi Fasilitas Guru HAM HGU Hari Libur Nasional Ibadah Puasa Integritas Jawa Timur KUR Kalimantan Barat Karya Anak Bangsa Kebijakan Fiskal Kelapa Sawit Kemenpora Keterbukaan Informasi Komunis Korban Gempa Logistik Masyarakat Mandiri Optimis PIK PSI Papua Youth Creative Hub Paspampres Perangkat Daerah Perdagangan Perdana Mentri Pj Gubernur Produk Provokasi Radikalisme Sampah Satgas Covid-19 Sejarah Silaturahmi Skandal Sulawesi Selatan THR Tenaga Kerja Warga Lokal Zulkifli Hasan hipmi kit batang produksi nikel tol Alutsista Anak Anggaran Belanja Negara Asia Tenggara Australia BPJS BSD Bandara Bandung Bangka Belitung Bank Dunia Bank Indonesia Bappenas Bauksit Bisnis Cianjur Crude Palm Oil Cuaca Dana Alokasi Khusus Dinasti Politik Distribusi G7 Gandum Harta Ibadah Haji IbuKotaBaru Iklim Indo Pasifik Industri Manufaktur Jawa Barat KSP KTT Asean-EU Kalimantan Keadilan Kejahatan Kepala Daerah Kepala Desa Keppres Ketahanan Energi Ketua Asean 2023 Khofifah Konflik Koperasi Krisis Energi Kudeta Lembaga Negara Liga 1 MPR MUI Mahkamah Agung Malaysia Menkes Menparekraf Merakyat Minyak Goreng Mobilitas Muhammadiyah Nasdem Nataru 2022/2023 Negara Berkembang Net Zero Emission 2060 Otorita IKN Pancasila Payung Hukum Peradilan Perppu Pertalite Pesantren Produk Halal Produktif Program Desa Sandiaga Uno Singapura Sulawesi Tenggara Sumatera Utara Survey LSI Toleransi Turki Uni Eropa Wartawan Wawancara Wisatawan World Water Forum iriana jokowi kemhan minyak dunia tunjangan Arab Saudi BKN BNPB Balikpapan Bidang Kesehatan Bobby Nasution Cuti Bersama Daily Summit 2022 E-Katalog Ekonomi Kreatif Event Family Office Gabah Grace Natalie Green Energy Gula Habib Rizieq Shihab Harga BBM Naik IRRI Ilegal Indonesia Sentris Indonesiamaju JakartaHajatan495 KCIC KIP KKP Kampanye Kantor Kapolda Kapolres Keluarga Besar Kemenkumham Kemensetneg Kemerdekaan Palestina Kerusuhan Kontrasepsi Korban Korea Selatan Koruptor Kotak Kosong LPG Makassar Menko PMK Menkopolhukam NIK Nadiem Makarim Nahdhatul Ulama Neraca Perdagangan PDNS PKH PPATK Pahlawan Nasional Panglima Militer Pedagang Pekerja Migran Pelanggaran HAM Berat Pelatihan Pembangkit Listrik Penggusuran Perikanan Perubahan Iklim Perusahaan Polisi Pupuk Organik RAPBN Relawan Rocky Gerung Rokok Royalti Rumah Ibadah Santri Satgas Sorgum Terorisme Usaha Vietnam Wapres Wilayah Udara batang elon musk gaji lg presiden jokowi Abu Dhabi Aplikasi Asuransi BPOM Bank Tanah Baznas Bendungan Sepaku Semoi Buka Puasa Bersama Bung Karno Bursa Efek Indonesia Buton Cagub Cak Imin Cawapres DPA Data Center Dayak Desa Desa Wisata ESDM Edukasi Edy Rahmayadi Fahri Hamzah Ferdinand Marcos Jr Festival Filipina Gas Bumi Gizi Buruk Gratifikasi Gugatan HGB HUT TNI Hacker Hadi Tjahjanto Hadiah Harga BBM Tetap Harga Beras Naik Hari Anak Nasional Hari Guru Nasional Hasto Kristiyanto Hedon Heru Budi Hartono Hewan Ternak Hunian Inggris Intelijen Intimidasi Islam Istana Merdeka Jagung Jan Ethes KAI KKN KSAL Kampus Kapolri Kartu Prakerja Kartu Sakti Kawasan Inti Kebakaran Kebocoran Kebutuhan Gula Nasional Kejuaraan Dunia Kekuasaan Kelapa Genjah Kemenperin Ketahanan Nasional Ketua Umum Komisi Yudisial Kompetensi Korsel LKPP LRT MRT Mabes Polri Maju Bersama Bangsa Malioboro Maritim Mata Uang Membangun Negeri Menko UKM Mensos Menteri BUMN MoU Mobil Esemka NPWP NTT Natal & Tahun Baru Nelayan OECD OmnibusLaw Ormas Lintas Agama PLTU PNM PTUN Pamer Pangkalan Militer Panglima TNI Pemilu2024 Penerbangan Pengalihan Isu Pengangguran Pensiun Peretasan Perguruan Tinggi Perkuliahan Plumpang Polisi Cyber Pramono Anung Preman Presiden FIFA PresidenRI Ramadhan Revitalisasi Rupiah Menguat SPBE SPT Sawit Serangan Cyber Sidang Kabinet Skenario Sosialisasi Stadion Starlink Startup Swasembada Tahun Baru 2023 Tambang Emas Tebu Tembaga Tokoh Agama Tokoh Muslim Berpengaruh UEA WNA Wabah Wamenkeu Wirausaha X energi bersih reforma agraria tesla tol laut trans sumatera Adzan Magrib Alkes Anak Disabilitas Anti Kritik Anwar Usman Atlet Berprestasi Audit Aviasi BIN BKKBN BNPT BPIP BRICS Badminton Banten Bantuan Modal Kerja Bareskrim Baubau Beasiswa Bebas Aktif Bela Sungkawa Bercocok Tanam Biaya Biaya Persalinan Bibit Bima Arya Blok Masela Blok Rokan Blokir Budidaya Rumput Laut Budidaya Udang Bulu Tangkis Cawagub Cita - Cita Curang DOB Dalam Negeri Damai Dana Operasional Dekan Demak Demografi Deradikalisasi Design Diskusi Dokter Spesialis Domestik Dubes E-Goverment E-KTP Ecommerce Efek Rumah Kaca Ekonomi Hijau Ekonomi Sirkular Fakultas Kedokteran Food Estate Gangguan Ginjal Akut Gaza Gelar Pahlawan Nasional Geopolitik HargaMinyak Harun Masiku Hotman Paris Hujan Hutan Hutjokowi IHSG IIMS IMF IMI Idul Adha Independen India Indonesia Hebat Indonesia Merdeka Indovac Jawa Tengah Jenderal Jepang Joe Biden JokoWidodo Juara Juara Piala AFF U-16 Jurnalisme KAHMI Kalimantan Selatan Kanada Kebutuhan Petani Kejaksaan Tinggi Kekerasan Anak Kemenhan Kemenko Polhukam Kemenlu Kendaraan Kerja Nyata Keterampilan Digital Kinerja King Maker Kolaborasi Kolonialisme Komunikasi Konglomerat Kongres Konservasi Kualitas Kuliah Labuan Bajo Lalu Lintas Lembaga Liburan Litbang kompas Lumbung Pangan Raksasa MPRS Makan Bersama Mensetneg Milenial Militer Mineral Miskin MotoGP Motor Musik Musra NTB Narkoba Nasabah Nasionalisme Natuna Nepotisme Normalisasi Sungai Olimpiade 2036 Omicron Open House PHK PM Singapura PMN PON PTSL Pabrik Aspal Pabrik Pupuk Pandemic Fund Partai Demokrat Pasar Internasional Pemecatan Penajam Paser Utara Penataan Birokrasi Penerimaan Negara Pengawas Internal Pemerintah Pengobatan Pengungsi Perempuan Perjanjian Perkebunan Pertambangan Pesawat Jet Peternakan Petugas KPPS Pinjaman Online Piutang Negara Politikus Pornografi Potensi Prakerja Pramuka Presiden Indonesia Produksi Beras Provinsi Papua Baru Raja Salman Rawat Inap Rekonsiliasi Relokasi Rest Area Reuni Revolusi Pendidikan Riau Roadmap Rumah Sakit Rupiah SPAM SatgasPMK Sayembara Selandia Baru Sembako Murah Shell Sistem Pemerintahan Stasiun Televisi Subsidi LPG Sukarela Sumatera Barat Surplus Surya Paloh TBBM TKDN TMII TPST Tabalong Tabungan Tambak Udang Tata Ruang Teknologi Tim Nasional Indonesia U-16 Timor Leste Timur Tengah Tito Karnavian Tragedi Kanjuruhan Training Center Trans Sulawesi UUITE Undangan Vaksin Polio WHO Waketum Wakil Menteri World Water Council ZEE Zakat badan pengatur jalan tol bpn cpns danang parikesit gaji pns gtra summit haditjahjanto indonesia timur jokowi wakatobi kementerian pertahan lg energy solution lockdown megawati soekarnoputri mobilisasi rakernas AFC AS Aborsi Adil Afganistan Agenda Nasional Agri Bisnis Aktivis Alibaba Alim Ulama Alumunium Ambisi Amien Rais Anak Ridwan Kamil Anggota Dewan Pengawas Anthony Albanese Apartemen Apple Apriyani Rahayu Arema Arkeolog Arsitektur Asean Para Games 2022 AsetsitaanBLBI Asia Timur Aspirasi Mahasiswa Asumsi Aturan Baru B Universe BLBI BNN BPK BPKA BPKRI BPNT BSI BSSN BTS Badan Pelaksana BKPH Badan Pengarah Papua Baju Balas Dendam Bapak Olahraga Nasional Bapak Pembangunan Desa Bapak Pemuda Bappeda Basarnas Bawang Bedah Rumah Belawan Belgia Bendungan Ciawi Dan Sukamahi Benjamin Netanyahu Berdikari Berita Satu Berita Satu Media Holdings (BSMH) Bidang energi Bio Farma Bioetanol Bjorka Bogor Bonus Boris Johnson Brand Lokal Brunei Darussalam Bulutangkis Buruh Burung Garuda Cagar Budaya Caleg Ciliwung Ciri Khas Cocokologi Cucu Curhat DHL Dana Haji Dana Hibah Dana Pensiun Danau Toba Decacorn Defisit Delegasi Delta Denda Denmark Open 2022 Desentralisasi Dewas Dialog Diaspora Diktator Disiplin Diskriminasi Divestasi Dosen Dubai Dunia Kerja E-Wallet Ego Sektoral Ekonomi Eurasia Ekonomi Syariah Ekstrakurikuler Elpiji Emas Embarkasi Emil Dardak Emmanuel Macron Emmeril Khan Mumtadz Erdogan Eril Erina Etika FPTI Falsafah Syariat Islam Ferdy Sambo Film Fleksibel Flight Information Region Fluktuasi GDP Gagasan Gaji ASN Gaji Ke 13 Ganda Putra Ganda Putri Ganjar Gas Air Mata Gas Rumah Kaca Gasifikasi Gaya Hidup Gelora Bung Karno Gelora Bung Tomo Gereja Gimmick Global Citizen Award Gojek Grasberg Block Cave Gunung Kerinci Gus Yahya HMI HMID HPV HTI HUT Bhayangkara Ke-76 HUT Ke-76 Bhayangkara Habib Luthfi bin Yahya Haji 2022 Hak Prerogatif Halmahera HargaBBMTetap Hari Film Nasional Hari Ibu Hari Kesaktian Pancasila Hari Musik Nasional Hari Pahlawan Hari Perempuan Internasional Hari Raya Nyepi Harmonis Hemat Hilal Himbauan Hobi Human Trafficking Hyundai IOC IPDN IPI ISIS ITF Sunter IUAE-CEPA Ibu Hamil Ibu Negara Idul Adha 1443 Idul Adha 1443H Idul Adha 2022 Imigrasi Imlek Imunisasi Index Survey Indonesia Tertib 2045 IndonesiaEmas Industrialisasi Info BMKG Infrakstrktur Inklusi Instansi Pemerintah Institusi Modern Instrumen Internet Iran Isra Mi'raj Isu Global JHT JORR Jabodetabek Jagat Nusantara Jakarta Selatan Jalan Rusak Jalan Trans Papua Jalur Laut Jayabaya Jembatan Gantung Jenderal Mark Milley Jokowi Juru Damai Jokowi Peduli Jokowibersamarakyat Jombang Jual Jujur Justin Trudeau KKB KPPS KPPU KRL KSAD KSAU KSPSI KTP KTT Krimea Kadiv Propam Polri Kalimantan Tengah Kalimantan Utara KalimantanTimur Kanker Serviks Kapal Perang Karhutla Kartu Indonesia Pintar Kaskus Kedelai Kekerasan Seksual Kelaparan Akut Kemantan Kemendes Kemenkop Kemenristek Dikti Kemensos Kementerian Tenaga Kerja Kemitraan Kendaraan Dinas Kepala LKPP Kereta Gantung Kereta Semi Cepat Kericuhan Kertajati Kesultanan Buton Kesultanan Ternate Kiai Kimia Kirab Merah Putih Kitas Kodim 1503/Tual Koleksi Kominfo KomisiPemilihanUmum Komisioner Komite Olimpiade Komoditias Konferensi Konflik Agraria Kongres PMKRI Konsorsium Konstruksi Kopra Korea Kota Tual Kriminal Kripik Tempe Krisis Air Kuala Lumpur Kuota Haji Kurang Mampu Kurban Kuwait LHKPN LHP LKPP2021 Lahan Kosong Laksamana Yudo Margono Lampung Lansia Laporan Keuangan Lato-Lato Laut Dalam Laut Natuna Leadership Lebaran Haji Liga 2 Listyo Sigit Prabowo Literasi Lokal Lubang Buaya Lukas Enembe Mabes AL Mabes TNI Mafia Tanah Mahkamah Rakyat Mainan Majalah Time Majathir Mohamad Makan Makanan Malang Malaysia Open 2022 Manado Maruarar Sirait Masker Material Menkum HAM Menlu Vietnam Menteri KLHK Mesir Mesra Minangkabau Minyak Makan Merah Misi Dagang Mobilitias Modern Money Laundry Monopoli Muktamar Mulyono Musyawarah Myanmar NSPK Nakes Narapidana Narendra Modi Negarawan Net Zero Strategy 2045 Netizen Nias Norodom Sihamoni Nuklir Oksidasi Olaf Scholz Olimpiade Olimpiade Paris 2024 Oposisi Orde Baru Otoriter PGRI PLTS PM Australia PPH PPKaM PPPK PSAI PT Antam PT LIB PTN PUPN Pabrik Bahan Peledak Pabrik Baja Pabrik Sepatu Pabrik Tembaga Pabrik Vaksin Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Palung Jawa Pangdam Panglima Pajaji Panjat Tebing Papua Barat Papua Barat Daya Papua Football Academy Parade Senja Parlemen Partisipasi Pasar Hewan Pasar Modal Pasien Paskibraka Pasukan Berani Mati Patriot Paus Fransiskus Pawang Hujan Peduli Lindungi Pegawai Pelanggaran Pemain Keturunan Pemasyarakatan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pembohong Pemborosan Pemilihan Ketua Umum Pemukiman Penduduk Lokal Pengeras Suara Penggelapan Pengkhianat Pengolahan Ikan Penyakit Cacar Monyet Penyusup Perang Perbaikan Jalan Perdagangan Manusia Perhutani Peringatan Dini Permohonan Maaf Permukiman Persis Solo Pertamax Green Perumnas Perundungan Pesawat Hercules Pesawat Kf 21 Piala Asia 2023 Pidato Pilkades Pimpinan Pusat Pj Bupati Plt Gubernur Plt Presiden Politik Identitas Politisasi Agama Polusi Udara Pos Jailolo Prambanan Prancis Presiden Gagal Presiden IOC Produk Lokal Produksi Aspal Produksi Emas Profesional Program Taksi Alsintan Prolegnas Properti Protokol Kesehatan Puan Maharani Pulau Pura Pusat Perbelanjaan Puskesmas Qatar Quick Count R20 RAPBA RKUHP RSPAD Gatot Subroto RSUD Dr. Soedarso Raja Eswatini Ramalan Ratu Elizabeth II Reboisasi Recovery Reklamasi Renovasi Reserse Responden Revolusioner Rice Milling Ritel Rohingya Royal Family Ruang Syiar Islam Rumah Dinas Rusun SHM SNI SPAL SPKLU Samarinda Sampoerna Sapi Limosin Sapi Presiden Jokowi Sarinah Sastrawan SatgasBLBI Satria Piningit Satwa Sawah Scam Sekolah Sekretariat Presiden Sekuritas Seluler Seniman Sepatu Setkab Setneg Mantul Setya Novanto Sheikh Mohamed Bin Zayed Shiddiqiyah Shin Tae-Yong Sidang Isbat Sidang Paripurna Sipil Sirkuit Mandalika Siti Fadia Silva Ramadhanti Sosok Pemersatu Sri Sultan Hamengku Buwono X Stanford University Stasiun Stranas Suap Subang Subsidi Rumah SubsidiBBM Sudan Suku Bunga Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sungai Mahakam Suporter Surabaya Survey CPCS Susu Formula Swasembada Jagung Swasembada Pangan Swedia Swiss TNI AL TNI AU TPS Tahun Toleransi Takjil Talent Scouting Taman Safari Tanam Cabai Tarif Ojek Online Tax Amnesty Telekomunikasi Telkom Tembakau Tenaga Kesehatan Terminal Kijing Test Drive Thailand Thailand Master 2023 The Muslim 500 Tiket TimahIndonesia Timnas Sepak Bola Amputasi TitikNol Tjahjo Kumolo Tjahjo Kumolo meninggal Tol Terpanjang RI Jembatan Terpanjang RI Tony Blair Trade Expo Indonesia Tragedi 1998 Transaksi Keuangan Try Sutrisno Tugu Proklamasi UNHCR USG Uji Coba Unesco Uni Emirat Arab Unicorn United Kingdom Universitas Universitas Airlangga WCCE WSBK WTP Wakil KPK Wali Kota Bogor Walikota Warung Madura Wasdal Wisuda World Trade Organization Wushu Yasonna Yeni Wahid Ziarah abah dim antisipasi narkoba bern bpjt bu Kota Baru dimyati rois dimyati rois meninggal dunia foxconn google gtra summit 2022 jokowi lantik bpip kementrianpupr kendari kneks komite nasional ekonomi dan keuangan syariah kyiv panrb pasaman pelantikan bpip reshufflekabinet robot sitaaset ternak tjahjokumolo tunjangan jabatan pns wakatobi