Tampilkan postingan dengan label nikel. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label nikel. Tampilkan semua postingan

Selasa, 10 September 2024

Pernyataan Faisal Basri Yang Menuduh Adanya Keterlibatan Bobby Dalam Kasus Ekspor Ilegal Sebanyak 5 Juta Ton Nikel Ke China Akhirnya Terbantahkan

 

Yogyakarta – Belakangan ini, publik dihebohkan dengan pernyataan Faisal Basri yang menuduh adanya keterlibatan Bobby Nasution, Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Jokowi, dalam kasus ekspor ilegal 5 juta ton nikel ke China. Namun, setelah dilakukan penelusuran oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terbukti bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Isu yang diangkat oleh Faisal Basri ternyata hanya berdasarkan perbedaan HS Code antara Indonesia dan China, bukan mengenai ekspor ilegal.

Klarifikasi ini sangat penting untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat. Isu terkait ekspor ilegal nikel ini tidak lebih dari salah paham terkait perbedaan pencatatan kode Harmonized System (HS) antara Indonesia dan China. Berdasarkan penjelasan dari Dirjen Minerba ESDM, ekspor nikel yang disebut-sebut ilegal tersebut sebenarnya telah melalui prosedur resmi dan tercatat dengan baik. Perbedaan yang terjadi hanya pada klasifikasi dan pencatatan kode produk di kedua negara yang berbeda sistem.

Kabar tidak benar seperti ini tentu berpotensi menciptakan opini negatif dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, telah berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan. Upaya transparansi dan pengawasan ketat terus dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekspor dan impor berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kinerja positif ini seharusnya menjadi fokus perhatian publik, bukan tuduhan tanpa dasar yang justru merusak kepercayaan. Bobby Nasution sendiri, sebagai Wali Kota Medan, telah menunjukkan dedikasinya dalam memimpin kota tersebut dengan berbagai program pembangunan yang pro-rakyat, mulai dari revitalisasi infrastruktur hingga penataan pasar tradisional.

Masyarakat diharapkan untuk lebih kritis dalam menerima informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum terbukti kebenarannya. Klarifikasi dari Dirjen Minerba ESDM ini membuktikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga transparansi dan integritas dalam mengelola kekayaan alam negara.

Mari kita bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih baik dan menjaga stabilitas nasional dengan melawan hoaks dan fitnah yang dapat merusak persatuan bangsa.

 

Share:

Selasa, 03 September 2024

Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga Radiandra Menegaskan Kabar Bahwa Warga Halmahera Menjerit Karena Adanya Hilirisasi Nikel Itu Tidak Benar

 

Yogyakarta – Belakangan ini beredar kabar yang mengatakan bahwa warga Halmahera menjerit akibat adanya hilirisasi nikel. Namun, Direktur Eksekutif Energy Watch, Daymas Arangga Radiandra, menegaskan bahwa informasi tersebut tidaklah benar. Daymas mengatakan bahwa dengan adanya hilirisasi, justru banyak dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat setempat dibandingkan dampak negatif yang diembuskan oleh pihak-pihak tertentu.

Menurut Daymas, hilirisasi nikel di Halmahera telah membawa banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan adanya hilirisasi, banyak tercipta lapangan pekerjaan baru bagi penduduk setempat. "Peningkatan tenaga kerja lokal yang terlibat dalam proses hilirisasi nikel jelas terlihat. Mereka mendapatkan pelatihan dan keterampilan baru yang bermanfaat untuk masa depan mereka," ujar Daymas.

Lebih lanjut, Daymas juga menjelaskan bahwa hilirisasi nikel membawa pertumbuhan ekonomi yang signifikan di daerah tersebut. Dengan masuknya investasi dan peningkatan aktivitas ekonomi, Halmahera kini menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Pendapatan daerah meningkat, dan fasilitas publik, seperti jalan, sekolah, dan layanan kesehatan, menjadi lebih baik berkat dana yang dihasilkan dari sektor ini.

Daymas juga menepis anggapan bahwa hilirisasi nikel membawa kerusakan lingkungan yang masif. Menurutnya, pemerintah dan perusahaan yang beroperasi di sana telah mengikuti standar operasional yang ketat untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. "Pengawasan lingkungan sangat ketat, dan setiap perusahaan diwajibkan melakukan reklamasi dan restorasi pasca-penambangan. Ini membuktikan bahwa isu lingkungan tidak perlu dibesar-besarkan," tegas Daymas.

Dengan demikian, hilirisasi nikel di Halmahera tidak hanya membawa perubahan positif bagi ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membuktikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pemerintah terus berupaya memperkuat perekonomian nasional melalui hilirisasi sambil memastikan keberlanjutan dan keberpihakan pada masyarakat lokal.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil membuktikan kerja nyata dalam membangun negeri dan mematahkan opini-opini negatif yang tidak berdasar. Dengan dukungan dari masyarakat, stabilitas nasional dan kepercayaan terhadap pemerintah akan semakin kuat dan terjaga.

 
Share:

Senin, 19 Agustus 2024

Plt. Dirjen Minerba Muhammad Wafid Telah Memastikan Bahwa Kabar Adanya Kebocoran Ekspor Bijih Nikel Ilegal Ke China Itu Tidak Ada

 

Yogyakarta – Dalam beberapa waktu terakhir, muncul isu yang menyebutkan adanya kebocoran ekspor bijih nikel ilegal dari Indonesia ke China. Isu ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap pemerintah. Namun, Plt. Dirjen Minerba, Muhammad Wafid, segera memberikan klarifikasi bahwa kabar tersebut tidak benar dan hanya merupakan kesalahpahaman yang muncul akibat perbedaan pencatatan kode HS (Harmonized System) antara Indonesia dan China.

Muhammad Wafid menjelaskan bahwa perbedaan pencatatan kode HS adalah hal yang lumrah terjadi dalam perdagangan internasional, terutama antara dua negara yang memiliki sistem pencatatan berbeda. "Perbedaan ini bisa terjadi karena setiap negara memiliki standar dan kode tersendiri dalam mencatat jenis dan jumlah barang yang diekspor atau diimpor. Namun, ini bukan berarti ada kebocoran atau tindakan ilegal," tegasnya.

Lebih lanjut, Wafid juga menekankan bahwa pemerintah Indonesia selalu melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh aktivitas ekspor, termasuk biji nikel. Setiap kegiatan ekspor diawasi oleh berbagai pihak terkait untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Kabar tentang kebocoran ekspor biji nikel ilegal ke China adalah spekulasi yang tidak berdasar dan hanya didasarkan pada kesalahan data.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian ESDM, berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk nikel. Klarifikasi ini penting untuk mematahkan opini negatif yang berusaha menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya penjelasan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami situasi yang sebenarnya dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum tentu benar.

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung upaya pengawasan yang dilakukan demi menjaga stabilitas nasional. Dengan kepercayaan yang kuat dari masyarakat, pemerintah akan mampu terus melanjutkan pembangunan dan menjaga kepentingan nasional. Mari kita jaga kepercayaan ini demi kemajuan Indonesia yang lebih baik.

 

Share:

Rabu, 03 Juli 2024

Menteri Investasi Mengatakan Bahwa Dampak Ekonomi Global Membuat BASF dan Eramet Menunda Investasi Nikel Di Indonesia

 

Yogyakarta – Belakangan ini, muncul kabar yang cukup mengejutkan terkait penundaan proyek Electric Vehicle (EV) di Indonesia. Banyak pihak yang berspekulasi bahwa proyek ini dicabut karena adanya masalah internal. Namun, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dengan tegas mengklarifikasi bahwa informasi tersebut tidak benar dan hanya penundaan sementara.

“Saya kemarin baru dapat kabar itu dan sampai sekarang kita lagi berdiskusi dengan mereka. Sementara bukan dicabut tapi di pending sementara karena harga, daya beli masyarakat terhadap EV, mobil listrik di Eropa itu lagi turun,” ujar Bahlil Lahadalia dalam pernyataannya. Hal ini menunjukkan bahwa penundaan ini lebih disebabkan oleh faktor eksternal yang mempengaruhi pasar global, bukan karena ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam mengelola proyek tersebut.

Penurunan daya beli masyarakat terhadap mobil listrik di Eropa menjadi salah satu faktor utama penundaan ini. Harga kendaraan listrik yang masih tinggi dan belum stabilnya daya beli masyarakat global, terutama di Eropa, menjadi alasan kuat untuk menunda sementara proyek ini. Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, berkomitmen untuk terus memantau dan beradaptasi dengan perkembangan pasar global demi keberhasilan proyek EV ini.

Selain itu, pemerintah juga terus melakukan diskusi dan negosiasi dengan para investor untuk mencari solusi terbaik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan terus berupaya untuk mempertahankan investasi besar ini demi masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Presiden Jokowi juga telah menegaskan pentingnya proyek EV ini dalam rangka transformasi energi di Indonesia. Dengan mengembangkan industri kendaraan listrik, Indonesia tidak hanya berkontribusi dalam pengurangan emisi global tetapi juga membuka peluang besar bagi peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Penundaan sementara ini bukan berarti akhir dari proyek EV di Indonesia. Sebaliknya, ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan tetap menjaga komunikasi yang baik dengan para investor dan mengikuti dinamika pasar global, pemerintah yakin proyek ini akan kembali berjalan dan membawa Indonesia menjadi salah satu pemain utama dalam industri kendaraan listrik dunia.

Masyarakat diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah ini dan memahami bahwa setiap keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, stabilitas nasional dan kemajuan pembangunan akan terus terjaga, memperkuat citra kepemimpinan Jokowi sebagai presiden yang visioner dan proaktif dalam menghadapi tantangan global.

 

Share:

Minggu, 30 Juni 2024

Tudingan Faisal Basri Tentang Ekspor Ilegal 5,3 Juta Ton Nikel Dibantah Oleh Peter F Gontha Seorang Pengusaha & Politisi

 

Yogyakarta – Pengusaha sekaligus politisi, Peter F. Gontha, menanggapi tudingan yang dilontarkan oleh ekonom Faisal Basri mengenai dugaan ekspor ilegal 5,3 juta ton nikel yang melibatkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Wali Kota Medan Bobby Nasution. Menurut Peter, tudingan tersebut tidak hanya tidak berdasar tetapi juga ngawur karena tidak didukung oleh bukti yang kuat.

Gontha, yang dikenal sebagai sosok vokal dalam dunia bisnis dan politik, menyatakan bahwa tudingan ini berpotensi merusak reputasi para pihak yang dituduh serta mengganggu stabilitas politik dan ekonomi nasional. “Tidak ada dasar yang jelas dalam tuduhan ini, dan ini hanyalah bentuk serangan politik yang tidak berdasar,” tegas Gontha dalam pernyataan resminya.

Lebih lanjut, Gontha menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. “Pernyataan tanpa bukti yang kuat hanya akan menciptakan kegaduhan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang bekerja keras memperbaiki ekonomi dan menjaga stabilitas nasional,” ujarnya.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, lanjut Gontha, telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas segala bentuk kegiatan ilegal, termasuk ekspor ilegal sumber daya alam. “Pak Jokowi dan jajarannya selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan, dan tuduhan seperti ini tidak boleh dibiarkan mengganggu kerja keras pemerintah,” imbuhnya.

Gontha juga menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah bagian dari upaya untuk menciptakan opini negatif terhadap pemerintah yang saat ini tengah berupaya untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. “Kita harus melihat secara objektif, banyak langkah positif yang telah diambil pemerintah dalam mengembangkan sektor hilirisasi dan menarik minat investasi asing yang besar,” tambahnya.

Dengan adanya bantahan tegas ini, diharapkan masyarakat dapat melihat secara jernih dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah, bersama seluruh elemen masyarakat, harus terus bersatu padu dalam menjaga stabilitas dan kemajuan ekonomi nasional demi kesejahteraan bersama.

Peter F. Gontha mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa kritik konstruktif tentu diperlukan dalam demokrasi, tetapi harus didasarkan pada fakta dan bukti yang valid. "Mari kita fokus pada kerja nyata dan terus mendukung upaya pemerintah dalam membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih baik,” tutupnya dengan penuh optimisme.

 

Share:

Kamis, 09 Mei 2024

Keliru Jika Menganggap Hilirisasi Rugikan Indonesia Dan Untungkan China. Pasalnya Pemerintah Tetap Melakukan Pungutan Berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dan Royalti Atas Nikel Dan Produk Pemurniannya Sebagai Bagian Dari Kebijakan Hilirisasi

 

Yogyakarta – Seiring dengan upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri, muncul berbagai pandangan yang menyalahkan langkah ini sebagai kerugian bagi Indonesia dan keuntungan bagi China. Namun, pandangan ini keliru karena tidak mempertimbangkan pungutan berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya.

Hilirisasi merupakan strategi penting dalam mengoptimalkan nilai tambah produk di dalam negeri, sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia. Namun, keberhasilan hilirisasi tidaklah berarti bahwa Indonesia harus merugi atau kehilangan kedaulatan ekonomi.

Pemerintah Jokowi dengan tegas menegaskan bahwa pungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya tetap dilakukan sebagai bagian integral dari kebijakan hilirisasi. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa negara mendapatkan manfaat yang adil dari eksploitasi sumber daya alamnya.

Pungutan PNBP dan royalti adalah instrumen yang diperlukan untuk memperkuat pendapatan negara dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan memastikan adanya pungutan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam tidak hanya dinikmati oleh pihak asing, tetapi juga oleh rakyat Indonesia.

Sebaliknya, jika pungutan ini dihapuskan atau diubah menjadi bentuk lain yang lebih menguntungkan pihak asing, Indonesia justru akan merugi dan kehilangan kontrol atas kekayaan alamnya. Oleh karena itu, langkah pemerintah dalam tetap melakukan pungutan PNBP dan royalti adalah langkah yang bijak dan bertanggung jawab.

Pemahaman yang keliru tentang hilirisasi sering kali dipicu oleh informasi yang tidak akurat atau hoaks yang bertujuan untuk merusak citra pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dengan jelas bahwa langkah hilirisasi ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan melindungi kedaulatan ekonomi.

Dengan demikian, hilirisasi bukanlah ancaman bagi Indonesia, tetapi justru merupakan peluang untuk memperkuat ekonomi dan melindungi kepentingan negara. Melalui pungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya, pemerintah Jokowi menegaskan komitmennya dalam mengelola sumber daya alam secara bijaksana demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

 

Share:

Sabtu, 13 April 2024

HOAX! Narasi Video Yang Mengatakan Bahwa Investasi Dalam Bidang Hilirisasi Nikel Gagal Merupakan Tidak Benar, Faktanya Sejak Tahun 2020 Program Yang Digagas Jokowi Tersebut Telah Berhasil Memberikan Tambahan Pendapatan Kepada Negara Mencapai Rp 514 T Pada 2022

 

Yogyakarta – Klarifikasi resmi menegaskan bahwa narasi dalam video yang menyatakan investasi dalam bidang hilirisasi nikel gagal adalah hoaks dan tidak benar. Faktanya, sejak tahun 2020, program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut telah berhasil memberikan tambahan pendapatan kepada negara, mencapai Rp 514 triliun pada tahun 2022.

Program investasi dalam bidang hilirisasi nikel merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah produk tambang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui langkah-langkah ini, Indonesia bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya dan meraih manfaat ekonomi maksimal.

Hasil yang diperoleh sejak tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan kesuksesan program ini dalam memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia. Tambahan pendapatan sebesar Rp 514 triliun menjadi bukti nyata bahwa investasi dalam hilirisasi nikel telah memberikan hasil yang signifikan dan memberikan dorongan yang kuat bagi pembangunan ekonomi negara.

Klarifikasi ini penting untuk menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan dan dapat merugikan kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah. Dengan menyebarkan fakta yang sebenarnya, diharapkan masyarakat dapat memahami betapa pentingnya langkah-langkah strategis seperti investasi dalam bidang hilirisasi nikel untuk memperkuat perekonomian Indonesia.

Dengan demikian, klarifikasi ini diharapkan dapat membantah hoaks yang berkembang dan menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Ini juga menjadi bukti bahwa program-program yang digagas oleh pemerintah memiliki dampak positif yang nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

 

Share:

Bohong! Video Yang Mengatakan Bahwa China Memiliki Kendali Penuh Atas Ekspor Nikel Di Indonesia Itu Tidak Benar, Faktanya Mereka Hanya Memiliki Izin Untuk Melakukan Penambangan Serta Pengolahan Sedangkan Izin Ekspor Masih Berada Di Tangan Pemerintah

 

Yogyakarta – Klarifikasi pemerintah menegaskan bahwa video yang menyatakan China memiliki kendali penuh atas ekspor nikel di Indonesia adalah tidak benar dan merupakan hoaks. Faktanya, China hanya memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan nikel di Indonesia, sedangkan izin ekspor nikel tetap berada di tangan pemerintah.

Pemerintah Indonesia secara ketat mengatur dan mengawasi ekspor bahan tambang, termasuk nikel, untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam serta manfaat ekonomi yang adil bagi negara. Izin ekspor nikel diberikan melalui proses yang transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Klarifikasi ini bertujuan untuk membantah informasi yang menyesatkan dan dapat memicu kekhawatiran di masyarakat. Penyebaran hoaks tentang kendali China atas ekspor nikel dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah.

Pemerintah mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap informasi yang diterima, serta selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya lebih lanjut. Dalam era digital seperti sekarang ini, kehati-hatian dalam menyikapi informasi sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara.

Dengan demikian, klarifikasi ini diharapkan dapat menyampaikan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat dan menghindari penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks yang dapat merugikan banyak pihak.

 

Share:

Senin, 04 Maret 2024

Mulai Menunjukan Hasilnya, Program Hilirisasi Dan Industrialisasi Ekspor Nikel Yang Digagas Jokowi Telah Berhasil Membukukan Transaksi Dengan Nilai Mencapai Rp 500 T

 

Yogyakarta – Program hilirisasi dan industrialisasi ekspor nikel yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini telah membuahkan hasil yang menggembirakan. Dalam sebuah pencapaian luar biasa, transaksi ekspor nikel Indonesia telah mencapai nilai fantastis, mencapai Rp 500 triliun.

Keberhasilan ini merupakan bukti konkret dari komitmen pemerintahan Jokowi dalam meningkatkan nilai tambah industri di sektor pertambangan, khususnya nikel. Program hilirisasi dan industrialisasi ekspor nikel telah membantu meningkatkan kesejahteraan petani nikel, serta membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

Langkah strategis pemerintah dalam mendorong hilirisasi ekspor nikel membawa dampak positif yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dengan memperkuat industri pengolahan nikel di dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah produk ekspor.

Selain itu, melalui program ini, Indonesia juga mampu menarik investasi asing yang besar dalam sektor industri pengolahan nikel. Investasi ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga membawa teknologi dan pengetahuan baru yang dapat diterapkan dalam pengembangan industri dalam negeri.

Pencapaian transaksi ekspor nikel senilai Rp 500 triliun juga menjadi dorongan besar bagi Indonesia dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi mampu menjalankan kebijakan ekonomi yang progresif dan efektif dalam menghadapi tantangan global.

Dengan pencapaian ini, Indonesia semakin dikenal sebagai salah satu pemain utama dalam industri tambang nikel di tingkat global. Keberhasilan dalam menjalankan program hilirisasi dan industrialisasi ekspor nikel tidak hanya meningkatkan citra Indonesia di mata dunia, tetapi juga memperkuat posisinya dalam pasar internasional.

Pemerintahan Jokowi terus berkomitmen untuk melanjutkan program-program strategis seperti ini guna memperkuat ekonomi Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, Indonesia diyakini akan terus mengalami kemajuan yang signifikan di berbagai sektor, menuju visi Indonesia sebagai negara maju dan berdaulat secara ekonomi.

 

Share:

Jumat, 24 Maret 2023

Membuahkan Hasil! Program hilirisasi yang digagas Jokowi membuat Indonesia memanen buah manis berupa peningkatan nilai dari hasil ekspor nikel mencapai Rp 519 T pada tahun 2022

 

Yogyakarta – Pada tahun 2022 Jokowi mengeluarkan kebijakan yang membuat dunia internasional tercengang yakni larangan ekspor bijih mentah nikel. Jokowi melarang ekspor bijih mentah nikel dari Indonesia ke seluruh negara dunia, membuat perdebatan WTO.

Bijih nikel hanya boleh diekspor ketika sudah dilakukan pengolahan oleh Indonesia melalui hilirisasi yang sudah ada. Kebijakan hilirisasi Jokowi tersebut sekarang sudah terlihat hasilnya untuk Indonesia dan positif.

Hingga akhir 2022 Indonesia berhasil meningkatkan nilai ekspor bijih nikel yang sudah kelola lewat hilirisasi menjadi US$ 33,8 M atau Rp 519 T. keberhasilan karena tekad dan komitmen Jokowi dalam menjalankan kebijakan hilirisasi industri untuk mineral tambang.

Keberhasilan Jokowi dalam melakukan hilirisasi mineral tambang tersebut patut kita dukung terus dan apresiasi. Bahkan semejak Jokowi menjabat Indonesia telah berhasil melakukan ekspor besi dan baja barang jadi tidak lagi berupa bijih mentah.

Hingga tahun 2026 Indonesia berpeluang menarik investasi sebesar US$ 31,9 M untuk membangun industri baterai listrik tanah air.

 

Share:

Minggu, 05 Maret 2023

Siap Melawan! Jokowi tidak akan mundur terkait rencana pelarangan ekspor bijih mentah bauksit pada juni 2023, siap hadapi gugatan Tiongkok di WTO

 

Yogyakarta – Pada bulan Juni 2023 nanti Jokowi bakal memberlakukan larangan ekspor bijih mentah bauksit sesuai dengan janjinya di akhir tahun 2022. Jokowi sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi gugatan larangan ekspor bijih mentah bauksit di World Trade Organization (WTO).

Berdasarkan data dari kemenperindag menyatakan bahwa 90% bijih bauksit Indonesia selama ini di ekspor ke Tiongkok. Pihak Tiongkok sampai saat ini belum melakukan reaksi terkait rencana Jokowi melakukan pelarang bijih bauksit tersebut.

Tapi Jokowi sudah mempersiapkan diri bilamana memang Tiongkok mengajukan gugatan terkait larangan ekspor di WTO. Jokowi menyatakan siap menghadapi apapun yang terjadi ketika larangan ekspor bijih mentah diberlakukan, tapi hal in demi mendukung industri hilirisasi dalam negeri.

Jokowi berharap dengan adanya larangan ekspor bijih mentah bauksit tersebut bisa memberikan nilai tambah bagi Indonesia dengan melakukan pengolahan dalam negeri. Jokowi juga berkeinginan supaya Indonesia menjadi negara pengekspor prodak jadi dari pengolahan bauksit yakni berupa alumunium yang harga lebih mahal dibanding bijih bauksit mentah.

 

Share:

Rabu, 01 Maret 2023

Tidak Pernah Ragu! Jokowi bakal tetap jalankan kebijakan larangan ekspor bijih mentah mineral Indonesia meski dikeroyok ramai – ramai

 

Yogyakarta – Jokowi menegaskan bahwa Indonesia masih tetap melakukan larangan ekspor bijih mentah mineral demi kemajuan bangsa. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia tidak takut untuk terus melakukan larangan ekspor meski ditekan negara lain.

Menurut Jokowi kebijakan larangan ekspor ini merupakan upaya mewujudkan Indonesia menjadi bangsa besar dan maju dengan mengelola sumber daya alam yang melimpah secara optimal. 

Jokowi mencontohkan saat menghentikan ekspor nikel pada 2020 Indonesia digugat Uni Eropa dan kalah. Meski begitu, Indonesia tak bergeming dan terus menggulirkan kebijakan larangan ekspor nikel. 

Juni tahun ini, Jokowi berencana menghentikan ekspor Bauksit. Sebelumnya, 90% ekspor bauksit lari ke China. Jokowi bahkan mengaku siap bila harus menghadapi potensi adanya gugatan dari China.

Selanjutnya secara bertahap, Jokowi akan menghentikan ekspor bahan mentah timah, tembaga, emas dan lainnya. 

Dirinya membuktikan, penghentian ekspor bahan mentah mendatangkan keuntungan besar bagi Indonesia. Itu, kata Jokowi, tampak dari nilai ekspor. Ekspor bahan mentah nikel terakhir meraup Rp 17 T. 

Sementara setelah diolah sebagai bahan jadi dan setengah jadi, kini ekspor nikel mencapai Rp 450 T. 

 

Share:

Selasa, 28 Februari 2023

Maju Terus Pantang Mundur! Jokowi tegaskan tidak takut terkait gugatan negara eropa kepada Indonesia di WTO

 

Yogyakarta – Jokowi menekan kepada para menterinya untuk tidak takut dan tidak mundur dalam mengambil kebijakan melarang ekspor bahan mentah. Jokowi mengatakan keputusan terkait kebijakan larangan ekspor tersebut sudah sangat tepat demi kemajuan Indonesia.

Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan negara – negara eropa di WTO. Jokowi akan terus berupaya mengajukan banding supaya Indonesia menang dan mengelola mineralnya dalam negeri.

Jokowi menyatakan jika Indonesia takut dan mundur selamanya kita tidak bakal menjadi negara yang maju. Jokowi menyatakan dengan melakukan pelarangan ekspor bijih mentah mineral tersebut bakal lebih menguntungkan Indonesia.

Pasalnya jika bijih mentah mineral tersebut bisa diolah di dalam negeri bakal membuka peluang lapangan pekerjaan baru. Meningkatkan nilai investasi dalam negeri yang bakal meningkatkan kekuatan ekonomi negara.

Jokowi menyatakan sejak Indonesia menghentikan ekspor bijih mentah Nikel nilai ekspor naik menjadi Rp 450 T dari sebelumnya hanya Rp 17 T, besarnya angka tersebut bisa dibayangkan berapa kali lipat itu.

Pada Juni 2023 mendatang Jokowi kembali melakukan langkah penghentian ekspor bijih mentah kali ini Bauksit.

 

Share:

Rabu, 22 Februari 2023

Konsisten! Jokowi tetap melarang adanya ekspor produk bijih mentah mineral yang ada di Indonesia

 

Yogyakarta – Tampak Jokowi masih terus konsisten untuk melakukan larangan ekspor bijih mentah hasil mineral tambang secara langsung. Jokowi masih akan terus melanjutkan kebijakan terkait hilirisasi guna memberikan nilai tambah dan memperkuat ekonomi Indonesia.

Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak mundur terkait kebijakan hilirisasi meski sedang berhadapan dengan gugatan. Gugatan tersebut diterima Indonesia pada forum perdagangan dunia World Trade Organization (WTO).

Jokowi mendorong untuk kepada para pengusaha muda untuk bisa memiliki unit usaha pertambangan guna memperkuat posisi ekonomi Indonesia. Jokowi berharap dengan adanya unit tambang milik pengusaha muda ini nantinya akan membuat perputaran uangnya tidak lari ke negara lain.

Jokowi sedang berencana untuk melakukan larangan ekspor bijih mentah bauksit, tembaga, timah, hingga emas akan ikut dilarang ekspor juga seperti komoditas nikel. Jokowi optimis dengan adanya hillisasi ini bisa meningkat ekonomi Indonesia.

Selain meningkatnya ekonomi juga bakal memperbesar peluang lowongan pekerjaan yang bisa dihasilkan dari adanya pabrik baru.

 

Share:

Cuma ada satu jalan! Jokowi mengatakan hilirisasi jalan memperkuat ekonomi Indonesia dengan memberikan nilai tambah

 

Yogyakarta – Jokowi bertekad untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan berbagai sumber daya yang dimiliki. Jokowi terus berupaya melakukan peningkatan ekonomi melalui berbagai sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam.

Pengelolaan sumber daya alam dapat meningkatkan ekonomi dan kemakmuran Indonesia jika dilakukan dengan tepat.

Jokowi mengatakan satu – satunya cara untuk meningkatkan nilai jual SDA yang dimiliki Indonesia adalah dengan hilirisasi. Jokowi mengatakan melalui hilirisasi Indonesia bisa mendapatkan manfaat serta nilai tambah dari hasil penjual SDA tersebut.

Jokowi mengatakan perlu adanya peraturan pendukung guna untuk menjalankan kebijakan hilirisasi supaya lebih maksimal. Kebijakan pendukung tersebut dengan adanya pengesahan Perppu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja. 

Jokowi mendorong untuk segera melakukan pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU guna memperkuat kebijakan hilirisasi SDA. Melalui UU Cipta Kerja tersebut Jokowi bisa lebih fokus untuk fokus dan mudah untuk mengatur tentang hilirisasi. 

Jokowi akan terus mendukung rencana hilirisasi meski Indonesia digugat di World Trade Organization (WTO) akibat kebijakan larangan ekspor nikel. 

 

Share:

Kamis, 12 Januari 2023

Pantang Mundur! Jokowi Bertekad Akan Terus Melakukan Hilirisasi Industri Hasil Mineral Tambang

 

Yogyakarta – Jokowi mengatakan bahwa dirinya terus berkomitmen untuk melakukan program hilirisasi industri hasil mineral tambang. Adanya hilirisasi industri ini tentu akan memberikan lompatan besar terhadap kemajuan negara.

Kita tidak boleh mundur, tidak boleh gentar untuk mengelola kekayaan alam milik Indonesia secara mandiri. Semua ini demi kedaulatan negara dan seluruh rakyat Indonesia.

Meski Indonesia kalah dalam menghadapi gugatan yang dilayangkan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan Indonesia.

Pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Uni Eropa beberapa waktu lalu Jokowi mendorong adanya kesetaraan dalam kemitraan antarnegara. Sehingga tidak ada satu negara yang merasa lebih unggul daripada negara lain.

Seperti yang dikatakan Soekarno pada tahun 1965 Indonesia harus mampu berdikari dan tidak menggantungkan diri kepada negara mana pun. Selain itu, Soekarno juga mendorong negara untuk memperluas kerja sama yang sederajat dan saling menguntungkan dengan negara lain. lanjut Jokowi

 

Share:

Rabu, 11 Januari 2023

Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Memberikan Apresiasi Kepada Jokowi Terkait Pelarangan Ekspor Bijih Mentah Minerba, Pelarangan Ekspor Bijih Mentah Minerba Mendorong Industri Smelter dalam Negeri Lebih Berkembang

 

Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) memberikan apresiasi kepada Jokowi terkait keberanian memberlakukan larangan ekspor bijih mentah bahan tambang. Pasalnya dengan adanya larangan tersebut turut memberikan dorongan terhadap industri smelter di Indonesia jadi lebih berkembang.

Selain itu bila larangan ekspor bijih mentah ini konsisten dan dilanjutkan oleh penerus Jokowi kelak tentu ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Perbedaan harga penjualan bijih mentah dengan bijih setengah jadi memiliki perbedaan sangat jauh.

Meski ketika kita ingin mendapatkan lebih harus mengeluarkan anggaran atau modal itu bukan sebuah masalah. Karena semua itu akan berdampak positif ke Indonesia sendiri, dengan jual mencari selisih saja bisa mengamankan devisa negara.

Selain devisa juga membuka peluang kerja kepada masyarakat Indonesia menjadi semakin besar. Industry smelter itu tidak bisa hanya dijalankan oleh sedikit orang, pasti membutuhkan banyak tenaga kerja dan berbagai bidang keahlian.

Memang sudah waktunya Indonesia menaikkan harga tawar terkait penjualan bijih mineral yang ada di Indonesia dengan adanya smelter.

 

Share:

Jumat, 30 Desember 2022

Berhasil!! Strategi Jokowi melakukan larangan ekspor nikel mentah berbuah manis, harga nikel dunia naik menjadi 110% dengan perkiraan harga US$100.000/ton

 

Harga nikel dunia cetak rekor sepanjang sejarah, tembus US$100.000 per ton. Dalam sehari melonjak 110%. Pada Selasa pukul 13.14 WIB harga nikel tercatat di US$ 101.350/ton, naik 110,80% dibandingkan posisi sebelumnya.

Diketahui lonjakan tersebut disebabkan oleh short-covering oleh salah satu produsen top dunia tsingshan Holding Group Co. Saat itu, perusahaan asal China sedang berjuang untuk membayar margin call dari bank dan pialangnya.

Selain itu para pelaku pasar cemas kendala pasokan nikel dunia diperparah oleh hukuman Rusia yang merupakan salah satu produsen terbesar di dunia.

"Konflik Rusia dan Ukraina ini hanya mengobarkan api dari pasar logam dasar yang sudah membentang," kata analis ING Wenyu Yao.

Rusia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia.Rusia adalah produsen nikel terbesar nomor 3 di dunia dengan proyeksi produksi 250.000 ton pada 2021, mengacu data US Geological Survey (USGS). Jumlah ini setara dengan 9,25% produksi dunia.

Cadangan nikel Rusia mencapai 7,5 juta ton. Merupakan cadangan nikel terbesar keempat dunia dengan porsi 7,9% dari total cadangan seluruh dunia.
Potensi gangguan nikel dari Rusia hanya akan memperparah keadaan pasokan dunia yang sudah ketat.

"Nikel sudah dalam pasokan yang ketat, dan jika pemasok besar dikeluarkan dari pasar, itu akan berdampak besar dalam jangka pendek hingga menengah," kata Kunal Sawhney, chief executive officer di firma riset Kalkine.

"Lonjakan harga akan menambah tekanan lebih lanjut pada pasokan spot."

Persediaan nikel terus menyusut, cadangan nikel yang dipantau oleh bursa logam London (LME) tercatat 77.082 ton. Jumlah ini telah turun 71% dibandingkan puncak persediaan pada bulan April 2021.

"Penurunan persediaan LME yang berkelanjutan dan peningkatan masalah rantai pasokan mendorong harga kelangkaan pasar," ujar Yao.

Akibat lonjakan yang tajam, Bursa Logam London sebagai acuan harga nikel dunia langsung menangguhkan perdagangan. 

LME mengatakan dalam pemberitahuan bahwa mereka perlu menetapkan "prosedur operasional untuk melakukan pembukaan kembali yang aman" dan menjajaki kemungkinan posisi beli dan jual "netting-off" sebelum pembukaan kembali perdagangan nikel. Proses ini diperkirakan tidak akan selesai

Indonesia patut bersyukur karena dilimpahi sejumlah sumber daya energi dan tambang, termasuk nikel. Bahkan, 'harta karun' nikel Indonesia merupakan terbesar dibandingkan negara lainnya. Indonesia memiliki cadangan nikel sebesar 72 juta ton Ni (nikel).

Jumlah cadangan tersebut merupakan 52% dari total cadangan nikel dunia yang mencapai 139.419.000 ton Ni. Data tersebut berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2020 dalam booklet bertajuk "Peluang Investasi Nikel Indonesia" yang merupakan hasil olahan data dari USGS Januari 2020 dan Badan Geologi 2019.

 

Share:

Sabtu, 24 Desember 2022

Jokowi Guncang Cina!!! Larangan Ekspor Bauksit Pada 2023 Membuat pasar saham China tidak stabil

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang kegiatan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Yang akan terdampak besar dari kebijakan pelarangan ekspor bauksit ini adalah China.

Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (AB3I) mencatat, bijih bauksit diproduksi oleh 28 perusahaan dengan total produksi mencapai 56 juta ton per tahun. Sementara sampai sejauh ini, untuk penyerapan bijih bauksit di dalam negeri baru tertampung sebanyak 12 juta ton per tahun.

Hal itu karena sejauh ini baru terdapat dua fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) untuk bijih bauksit ini. Alhasil sisa bijih bauksit yang mencapai 44 juta ton harus di ekspor.

Adapun dalam catatan APB3I, penikmat bijih bauksit terbesar dari Indonesia adalah China, jumlahnya kurang lebih bisa mencapai 30 juta ton. "China yang terbesar," kata Pelaksana Harian Ketua Umum APB3I, Ronald Sulistyanto

Sebagaimana diketahui, bijih bauksit dapat diolah menjadi chemical grade alumina yang dimanfaatkan untuk industri alumina, kosmetika, farmasi, keramik dan plastic filler.

Kebijakan larangan ekspor bijih bauksit ke luar negeri sejatinya upaya pemerintah Indonesia untuk mendapatkan nilai tambah. Makanya, Presiden Jokowi meminta untuk mengembangkan hilirisasi di dalam negeri.

Hilirisasi terbukti menambah pendapatan negara yang besar. Misalnya saja nikel, pada tahun 2021 pendapatan negara dari hilirisasi nikel melejit menjadi US$ 30 miliar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya US$ 1,1 miliar.

 

Share:

Rabu, 21 Desember 2022

Tegas!!! Jokowi Tolak Segala Campur Tangan Asing Terkait Regulasi Ekspor SDA Indonesia

 

Presiden Joko Widodo menegaskan posisi Indonesia dalam hal ekspor komoditas sumber daya alam (SDA). Jokowi mengatakan Indonesia tak mau dipaksa untuk mengekspor sumber daya mentah yang dapat diolah di dalam negeri. 

"Masa-masa kolonial telah meninggalkan trauma panjang bangsa kita. Kita dipaksa kerja paksa, kita dipaksa tanam paksa. Saat ini kita tidak mau dipaksa-paksa, termasuk kita tidak mau dipaksa untuk ekspor paksa," kata Jokowi di Grha Sabha Pramana, UGM, Sleman

Adapun pemerintah tengah mengejar target hilirisasi SDA. Setelah melarang ekspor nikel ore atau bijih nikel, pemerintah mengemukakan bakal melarang ekspor mineral mentah lainnya. Dalam beberapa kali kesempatan, Jokowi menyinggung rencana pemerintah untuk menyetop keran ekspor bauksit hingga tembaga. 

Pada KTT ASEAN-Uni Eropa, Jokowi juga menyebut Indonesia telah mempertegas posisinya bahwa dalam kerja sama antarnegara, pemerintah tidak sekadar ingin maju bersama, tapi setara. Dengan demikian, kata dia, tidak ada satu pihak pun yang berhak memaksakan kehendak dan menggunakan standarnya untuk dipaksakan ke pihak lain.

Di sisi lain menurut Jokowi, Indonesia berpeluang menjadi lumbung pangan dan energi dunia. Apalagi energi hijau saat ini sangat dibutuhkan dunia. Melalui program hilirisasi atas sumber daya alam yang dimiliki, kata Jokowi, Indonesia berpeluang menjadi negara maju dengan nilai tambah di dalam negeri.

"Semua itu harus diperjuangkan dalam percaturan politik internasional, politik global, dan juga diperkuat oleh kapasitas internal di dalam negeri," kata Jokowi. 

Awal Desember lalu, Jokowi mengungkapkan ada upaya ekspor bijih nikel paksa setelah Indonesia menyetop pengiriman komoditas tersebut dalam bentuk ore atau mentah. Ekspor paksa itu muncul selepas Uni Eropa menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 

“Dulu zaman VOC, zaman kompeni, itu ada yang namanya kerja paksa, ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini, muncul lagi ekspor paksa,” kata Jokowi dalam Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 2 Desember 2022. 

Indonesia kalah gugatan larangan ekspor bijih nikel dalam final panel report dari WTO yang keluar per 17 Oktober 2022. Kebijakan Indonesia dianggap telah melanggar Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) XX (d) GATT 1994. Namun, Indonesia akan mengajukan banding. 

Jokowi menekankan bijih nikel yang dilarang ekspor tersebut adalah kekayaan alam Tanah Air. Karena itu, dia mempertanyakan alasan kewenangan pemerintah Indonesia terhadap kekayaan alamnya sendiri digugat oleh negara-negara lain. "Ekspor paksa. Kita dipaksa untuk ekspor. Lho ini barang kita kok," ujar dia.

Share:

Definition List

Unordered List

Support

Categories

Jokowi Ekonomi IKN Berita Bohong Pemerintah Pembangunan Hoax Fitnah Ekonomi Indonesia Infrastruktur Masyarakat Prabowo Investasi kunjungan kerja Stabilitas Nasional Pemilu 2024 Politik IKN Nusantara Bansos Stabilitas Politik Kerja Sama indonesia Ekspor Pilkada covid-19 Beras Pangan KTT G20 UMKM Investor jakarta APBN BUMN Korupsi Industri Pilpres 2024 indonesia maju China Klarifikasi pandemi Asean Demokrasi Pajak Kepuasan Publik Krisis Global Papua Gibran Hilirisasi Tambang Proyek Strategis Nasional SDM Mahkamah Konstitusi dunia inflasi pendidikan Impor KPU KemenPUPR Kinerja Presiden Lebaran Petani Masa Depan Presidensi G20 nikel Komitmen Ekonomi Global Maaruf Amin UU kunker jokowi BBM Pertanian Bali Bulog Apresiasi Bantuan Tunai HUT Kemerdekaan RI KPK Kabinet Bantuan Idul Fitri Menkominfo Stabilitas Ekonomi Global Sri Mulyani ASN BLT Daerah Indonesia Sejahtera Kebutuhan Pokok Menteri PSSI Program Kerja Proyek Subsidi Tapera KTT Asean Kemenkeu Krisis Pangan Mineral Mentah Sidang PHPU Sosial Media mobil listrik pdip DPR Harga Stabil Kaesang Keamanan Menkeu Pemda SDM Unggul bahlil G20 Ibu Kota Jabatan Kebijakan Ketahanan Pangan Lahan Polri RUU jalan tol Kementan Kemiskinan Ekstrem Kenaikan Harga Komoditas Pemilu Perpres Presiden Produk Dalam Negeri BLT Subsidi Bahan Pokok Golkar Kontroversial Lingkungan Hidup Pariwisata Sepak Bola TNI resesi Anies Indonesia Emas 2045 Kepemimpinan Jokowi Keuangan Penegakan Hukum Rusia Upacara Vaksin kendaraan berbasis listrik Anggaran Antisipasi Krisis Bendungan Digital Internasional Konstitusi Panen Pelayanan Publik Survey Transportasi Ukraina generasi muda iriana utang Dana Kemenkes Kementerian ESDM Listrik Luhut Binsar Pandjaitan NKRI PPKM Pemerataan Pembangunan Peraturan Pemerintah Rumah Transparansi Publik pdb Banjir Batubara Energi Gelar Kehormatan Ijazah Palsu Judi Online Kerja Sama Bilateral Komoditas Menko Marves Nasional Pasar Perang Rusia Ukraina Revisi Subsidi BBM sembako Airlangga Hartarto Bantuan Kemanusiaan Istana Negara Kalimantan Timur Menko Perekonomian Parpol Pelantikan Pemimpin Sejati Penghargaan Prestasi Stunting Bawaslu Bulan Ramadhan DPR RI Demo Devisa Negara El Nino Intervensi Kamboja Kereta Cepat Makan Gratis Megawati MenPANRB Pasar Tradisional SDA Timnas Utang Luar Negeri Asing Bidang pangan Freeport Jalan Kementerian PUPR Kemnaker Kesehatan Maluku Musyawarah Nasional Reformasi Teknologi Digital WTO bkpm Bangga Produk Lokal FIFA Hak Angket Kemenko Perekonomian Mahasiswa Media Menpora Mentan Ormas PPN Perumahan Piala Dunia U-20 Program RAPBN 2023 baterai listrik Covid19 Dana Desa Erick Thohir Gerindra KTT G7 Kebebasan Pers Kemendikbudristek Ketum Krisis Keuangan Luar Negeri Minyak Modal Moeldoko Mudik Otomotif PAN PBB PBNU PKI PLN PMK PSN Padi Pasir Laut Perizinan Piala Dunia Soekarno Transformasi Digital Vaksinasi Xi Jinping Air Bersih Anak Muda Aspirasi Bencana Ekonomi Mikro Gempa bumi Jokowi Bersama Rakyat Kadin Kemenhub Kemenparekraf Koalisi Kreatif Masyarakat Adat Medan Menteri Investasi Olahraga Pejabat Pekerja Pengusaha Pertahanan Sertifikat Smelter Tanah Transisi menlu pns Aceh Adu Domba BUMD Bahan Mentah Bantuan PKH Capres DOB Papua Daerah Istimewa Yogyakarta Emisi Karbon Gratis Israel KTT Kebebasan Berpendapat Kemenag Kementerian Keputusan Presiden Mendagri OJK Perampasan Aset Pers Putin Ramah Lingkungan Rapat Koordinasi Reshuffle Kabinet Semangat Persatuan Swasta Timah Transformasi UGM UKT Wantimpres joko widodo motorlistrik pertamina Adat Budaya Artis Bea Cukai Birokrasi Booster CPO Data Ekonomi Daerah Ganti Untung Gubernur Hubungan Diplomatik Indonesia Bangkit Influencer Inpres Insentif Jerman Kemendagri Kereta Api Lapangan Kerja Layanan Kesehatan Mahfud MD Menhan Mensesneg Menteri ATR/BPN Migas Misi Perdamaian PKB PKS Palestina Penjara Perbankan Platform Digital Ridwan Kamil Saham Soeharto Solo Stabilitas Sulawesi Utara Swasembada Beras Tantangan Dunia Vaksin Booster Zelensky honorer kemenpanrb krisis pelabuhan AFF Suzuki Cup 2022 AHY APBD Amerika BMKG BPS BSU Blusukan Cegah Korupsi Cipta Kerja EBT Ekonomi Biru Ekonomi Indonesia Meroket Elektabilitas Tinggi Fasilitas Guru HAM HGU Hari Libur Nasional Ibadah Puasa Integritas Jawa Timur KUR Kalimantan Barat Karya Anak Bangsa Kebijakan Fiskal Kelapa Sawit Kemenpora Keterbukaan Informasi Komunis Korban Gempa Logistik Masyarakat Mandiri Optimis PIK PSI Papua Youth Creative Hub Paspampres Perangkat Daerah Perdagangan Perdana Mentri Pj Gubernur Produk Provokasi Radikalisme Sampah Satgas Covid-19 Sejarah Silaturahmi Skandal Sulawesi Selatan THR Tenaga Kerja Warga Lokal Zulkifli Hasan hipmi kit batang produksi nikel tol Alutsista Anak Anggaran Belanja Negara Asia Tenggara Australia BPJS BSD Bandara Bandung Bangka Belitung Bank Dunia Bank Indonesia Bappenas Bauksit Bisnis Cianjur Crude Palm Oil Cuaca Dana Alokasi Khusus Dinasti Politik Distribusi G7 Gandum Harta Ibadah Haji IbuKotaBaru Iklim Indo Pasifik Industri Manufaktur Jawa Barat KSP KTT Asean-EU Kalimantan Keadilan Kejahatan Kepala Daerah Kepala Desa Keppres Ketahanan Energi Ketua Asean 2023 Khofifah Konflik Koperasi Krisis Energi Kudeta Lembaga Negara Liga 1 MPR MUI Mahkamah Agung Malaysia Menkes Menparekraf Merakyat Minyak Goreng Mobilitas Muhammadiyah Nasdem Nataru 2022/2023 Negara Berkembang Net Zero Emission 2060 Otorita IKN Pancasila Payung Hukum Peradilan Perppu Pertalite Pesantren Produk Halal Produktif Program Desa Sandiaga Uno Singapura Sulawesi Tenggara Sumatera Utara Survey LSI Toleransi Turki Uni Eropa Wartawan Wawancara Wisatawan World Water Forum iriana jokowi kemhan minyak dunia tunjangan Arab Saudi BKN BNPB Balikpapan Bidang Kesehatan Bobby Nasution Cuti Bersama Daily Summit 2022 E-Katalog Ekonomi Kreatif Event Family Office Gabah Grace Natalie Green Energy Gula Habib Rizieq Shihab Harga BBM Naik IRRI Ilegal Indonesia Sentris Indonesiamaju JakartaHajatan495 KCIC KIP KKP Kampanye Kantor Kapolda Kapolres Keluarga Besar Kemenkumham Kemensetneg Kemerdekaan Palestina Kerusuhan Kontrasepsi Korban Korea Selatan Koruptor Kotak Kosong LPG Makassar Menko PMK Menkopolhukam NIK Nadiem Makarim Nahdhatul Ulama Neraca Perdagangan PDNS PKH PPATK Pahlawan Nasional Panglima Militer Pedagang Pekerja Migran Pelanggaran HAM Berat Pelatihan Pembangkit Listrik Penggusuran Perikanan Perubahan Iklim Perusahaan Polisi Pupuk Organik RAPBN Relawan Rocky Gerung Rokok Royalti Rumah Ibadah Santri Satgas Sorgum Terorisme Usaha Vietnam Wapres Wilayah Udara batang elon musk gaji lg presiden jokowi Abu Dhabi Aplikasi Asuransi BPOM Bank Tanah Baznas Bendungan Sepaku Semoi Buka Puasa Bersama Bung Karno Bursa Efek Indonesia Buton Cagub Cak Imin Cawapres DPA Data Center Dayak Desa Desa Wisata ESDM Edukasi Edy Rahmayadi Fahri Hamzah Ferdinand Marcos Jr Festival Filipina Gas Bumi Gizi Buruk Gratifikasi Gugatan HGB HUT TNI Hacker Hadi Tjahjanto Hadiah Harga BBM Tetap Harga Beras Naik Hari Anak Nasional Hari Guru Nasional Hasto Kristiyanto Hedon Heru Budi Hartono Hewan Ternak Hunian Inggris Intelijen Intimidasi Islam Istana Merdeka Jagung Jan Ethes KAI KKN KSAL Kampus Kapolri Kartu Prakerja Kartu Sakti Kawasan Inti Kebakaran Kebocoran Kebutuhan Gula Nasional Kejuaraan Dunia Kekuasaan Kelapa Genjah Kemenperin Ketahanan Nasional Ketua Umum Komisi Yudisial Kompetensi Korsel LKPP LRT MRT Mabes Polri Maju Bersama Bangsa Malioboro Maritim Mata Uang Membangun Negeri Menko UKM Mensos Menteri BUMN MoU Mobil Esemka NPWP NTT Natal & Tahun Baru Nelayan OECD OmnibusLaw Ormas Lintas Agama PLTU PNM PTUN Pamer Pangkalan Militer Panglima TNI Pemilu2024 Penerbangan Pengalihan Isu Pengangguran Pensiun Peretasan Perguruan Tinggi Perkuliahan Plumpang Polisi Cyber Pramono Anung Preman Presiden FIFA PresidenRI Ramadhan Revitalisasi Rupiah Menguat SPBE SPT Sawit Serangan Cyber Sidang Kabinet Skenario Sosialisasi Stadion Starlink Startup Swasembada Tahun Baru 2023 Tambang Emas Tebu Tembaga Tokoh Agama Tokoh Muslim Berpengaruh UEA WNA Wabah Wamenkeu Wirausaha X energi bersih reforma agraria tesla tol laut trans sumatera Adzan Magrib Alkes Anak Disabilitas Anti Kritik Anwar Usman Atlet Berprestasi Audit Aviasi BIN BKKBN BNPT BPIP BRICS Badminton Banten Bantuan Modal Kerja Bareskrim Baubau Beasiswa Bebas Aktif Bela Sungkawa Bercocok Tanam Biaya Biaya Persalinan Bibit Bima Arya Blok Masela Blok Rokan Blokir Budidaya Rumput Laut Budidaya Udang Bulu Tangkis Cawagub Cita - Cita Curang DOB Dalam Negeri Damai Dana Operasional Dekan Demak Demografi Deradikalisasi Design Diskusi Dokter Spesialis Domestik Dubes E-Goverment E-KTP Ecommerce Efek Rumah Kaca Ekonomi Hijau Ekonomi Sirkular Fakultas Kedokteran Food Estate Gangguan Ginjal Akut Gaza Gelar Pahlawan Nasional Geopolitik HargaMinyak Harun Masiku Hotman Paris Hujan Hutan Hutjokowi IHSG IIMS IMF IMI Idul Adha Independen India Indonesia Hebat Indonesia Merdeka Indovac Jawa Tengah Jenderal Jepang Joe Biden JokoWidodo Juara Juara Piala AFF U-16 Jurnalisme KAHMI Kalimantan Selatan Kanada Kebutuhan Petani Kejaksaan Tinggi Kekerasan Anak Kemenhan Kemenko Polhukam Kemenlu Kendaraan Kerja Nyata Keterampilan Digital Kinerja King Maker Kolaborasi Kolonialisme Komunikasi Konglomerat Kongres Konservasi Kualitas Kuliah Labuan Bajo Lalu Lintas Lembaga Liburan Litbang kompas Lumbung Pangan Raksasa MPRS Makan Bersama Mensetneg Milenial Militer Mineral Miskin MotoGP Motor Musik Musra NTB Narkoba Nasabah Nasionalisme Natuna Nepotisme Normalisasi Sungai Olimpiade 2036 Omicron Open House PHK PM Singapura PMN PON PTSL Pabrik Aspal Pabrik Pupuk Pandemic Fund Partai Demokrat Pasar Internasional Pemecatan Penajam Paser Utara Penataan Birokrasi Penerimaan Negara Pengawas Internal Pemerintah Pengobatan Pengungsi Perempuan Perjanjian Perkebunan Pertambangan Pesawat Jet Peternakan Petugas KPPS Pinjaman Online Piutang Negara Politikus Pornografi Potensi Prakerja Pramuka Presiden Indonesia Produksi Beras Provinsi Papua Baru Raja Salman Rawat Inap Rekonsiliasi Relokasi Rest Area Reuni Revolusi Pendidikan Riau Roadmap Rumah Sakit Rupiah SPAM SatgasPMK Sayembara Selandia Baru Sembako Murah Shell Sistem Pemerintahan Stasiun Televisi Subsidi LPG Sukarela Sumatera Barat Surplus Surya Paloh TBBM TKDN TMII TPST Tabalong Tabungan Tambak Udang Tata Ruang Teknologi Tim Nasional Indonesia U-16 Timor Leste Timur Tengah Tito Karnavian Tragedi Kanjuruhan Training Center Trans Sulawesi UUITE Undangan Vaksin Polio WHO Waketum Wakil Menteri World Water Council ZEE Zakat badan pengatur jalan tol bpn cpns danang parikesit gaji pns gtra summit haditjahjanto indonesia timur jokowi wakatobi kementerian pertahan lg energy solution lockdown megawati soekarnoputri mobilisasi rakernas AFC AS Aborsi Adil Afganistan Agenda Nasional Agri Bisnis Aktivis Alibaba Alim Ulama Alumunium Ambisi Amien Rais Anak Ridwan Kamil Anggota Dewan Pengawas Anthony Albanese Apartemen Apple Apriyani Rahayu Arema Arkeolog Arsitektur Asean Para Games 2022 AsetsitaanBLBI Asia Timur Aspirasi Mahasiswa Asumsi Aturan Baru B Universe BLBI BNN BPK BPKA BPKRI BPNT BSI BSSN BTS Badan Pelaksana BKPH Badan Pengarah Papua Baju Balas Dendam Bapak Olahraga Nasional Bapak Pembangunan Desa Bapak Pemuda Bappeda Basarnas Bawang Bedah Rumah Belawan Belgia Bendungan Ciawi Dan Sukamahi Benjamin Netanyahu Berdikari Berita Satu Berita Satu Media Holdings (BSMH) Bidang energi Bio Farma Bioetanol Bjorka Bogor Bonus Boris Johnson Brand Lokal Brunei Darussalam Bulutangkis Buruh Burung Garuda Cagar Budaya Caleg Ciliwung Ciri Khas Cocokologi Cucu Curhat DHL Dana Haji Dana Hibah Dana Pensiun Danau Toba Decacorn Defisit Delegasi Delta Denda Denmark Open 2022 Desentralisasi Dewas Dialog Diaspora Diktator Disiplin Diskriminasi Divestasi Dosen Dubai Dunia Kerja E-Wallet Ego Sektoral Ekonomi Eurasia Ekonomi Syariah Ekstrakurikuler Elpiji Emas Embarkasi Emil Dardak Emmanuel Macron Emmeril Khan Mumtadz Erdogan Eril Erina Etika FPTI Falsafah Syariat Islam Ferdy Sambo Film Fleksibel Flight Information Region Fluktuasi GDP Gagasan Gaji ASN Gaji Ke 13 Ganda Putra Ganda Putri Ganjar Gas Air Mata Gas Rumah Kaca Gasifikasi Gaya Hidup Gelora Bung Karno Gelora Bung Tomo Gereja Gimmick Global Citizen Award Gojek Grasberg Block Cave Gunung Kerinci Gus Yahya HMI HMID HPV HTI HUT Bhayangkara Ke-76 HUT Ke-76 Bhayangkara Habib Luthfi bin Yahya Haji 2022 Hak Prerogatif Halmahera HargaBBMTetap Hari Film Nasional Hari Ibu Hari Kesaktian Pancasila Hari Musik Nasional Hari Pahlawan Hari Perempuan Internasional Hari Raya Nyepi Harmonis Hemat Hilal Himbauan Hobi Human Trafficking Hyundai IOC IPDN IPI ISIS ITF Sunter IUAE-CEPA Ibu Hamil Ibu Negara Idul Adha 1443 Idul Adha 1443H Idul Adha 2022 Imigrasi Imlek Imunisasi Index Survey Indonesia Tertib 2045 IndonesiaEmas Industrialisasi Info BMKG Infrakstrktur Inklusi Instansi Pemerintah Institusi Modern Instrumen Internet Iran Isra Mi'raj Isu Global JHT JORR Jabodetabek Jagat Nusantara Jakarta Selatan Jalan Rusak Jalan Trans Papua Jalur Laut Jayabaya Jembatan Gantung Jenderal Mark Milley Jokowi Juru Damai Jokowi Peduli Jokowibersamarakyat Jombang Jual Jujur Justin Trudeau KKB KPPS KPPU KRL KSAD KSAU KSPSI KTP KTT Krimea Kadiv Propam Polri Kalimantan Tengah Kalimantan Utara KalimantanTimur Kanker Serviks Kapal Perang Karhutla Kartu Indonesia Pintar Kaskus Kedelai Kekerasan Seksual Kelaparan Akut Kemantan Kemendes Kemenkop Kemenristek Dikti Kemensos Kementerian Tenaga Kerja Kemitraan Kendaraan Dinas Kepala LKPP Kereta Gantung Kereta Semi Cepat Kericuhan Kertajati Kesultanan Buton Kesultanan Ternate Kiai Kimia Kirab Merah Putih Kitas Kodim 1503/Tual Koleksi Kominfo KomisiPemilihanUmum Komisioner Komite Olimpiade Komoditias Konferensi Konflik Agraria Kongres PMKRI Konsorsium Konstruksi Kopra Korea Kota Tual Kriminal Kripik Tempe Krisis Air Kuala Lumpur Kuota Haji Kurang Mampu Kurban Kuwait LHKPN LHP LKPP2021 Lahan Kosong Laksamana Yudo Margono Lampung Lansia Laporan Keuangan Lato-Lato Laut Dalam Laut Natuna Leadership Lebaran Haji Liga 2 Listyo Sigit Prabowo Literasi Lokal Lubang Buaya Lukas Enembe Mabes AL Mabes TNI Mafia Tanah Mahkamah Rakyat Mainan Majalah Time Majathir Mohamad Makan Makanan Malang Malaysia Open 2022 Manado Maruarar Sirait Masker Material Menkum HAM Menlu Vietnam Menteri KLHK Mesir Mesra Minangkabau Minyak Makan Merah Misi Dagang Mobilitias Modern Money Laundry Monopoli Muktamar Mulyono Musyawarah Myanmar NSPK Nakes Narapidana Narendra Modi Negarawan Net Zero Strategy 2045 Netizen Nias Norodom Sihamoni Nuklir Oksidasi Olaf Scholz Olimpiade Olimpiade Paris 2024 Oposisi Orde Baru Otoriter PGRI PLTS PM Australia PPH PPKaM PPPK PSAI PT Antam PT LIB PTN PUPN Pabrik Bahan Peledak Pabrik Baja Pabrik Sepatu Pabrik Tembaga Pabrik Vaksin Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Palung Jawa Pangdam Panglima Pajaji Panjat Tebing Papua Barat Papua Barat Daya Papua Football Academy Parade Senja Parlemen Partisipasi Pasar Hewan Pasar Modal Pasien Paskibraka Pasukan Berani Mati Patriot Paus Fransiskus Pawang Hujan Peduli Lindungi Pegawai Pelanggaran Pemain Keturunan Pemasyarakatan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pembohong Pemborosan Pemilihan Ketua Umum Pemukiman Penduduk Lokal Pengeras Suara Penggelapan Pengkhianat Pengolahan Ikan Penyakit Cacar Monyet Penyusup Perang Perbaikan Jalan Perdagangan Manusia Perhutani Peringatan Dini Permohonan Maaf Permukiman Persis Solo Pertamax Green Perumnas Perundungan Pesawat Hercules Pesawat Kf 21 Piala Asia 2023 Pidato Pilkades Pimpinan Pusat Pj Bupati Plt Gubernur Plt Presiden Politik Identitas Politisasi Agama Polusi Udara Pos Jailolo Prambanan Prancis Presiden Gagal Presiden IOC Produk Lokal Produksi Aspal Produksi Emas Profesional Program Taksi Alsintan Prolegnas Properti Protokol Kesehatan Puan Maharani Pulau Pura Pusat Perbelanjaan Puskesmas Qatar Quick Count R20 RAPBA RKUHP RSPAD Gatot Subroto RSUD Dr. Soedarso Raja Eswatini Ramalan Ratu Elizabeth II Reboisasi Recovery Reklamasi Renovasi Reserse Responden Revolusioner Rice Milling Ritel Rohingya Royal Family Ruang Syiar Islam Rumah Dinas Rusun SHM SNI SPAL SPKLU Samarinda Sampoerna Sapi Limosin Sapi Presiden Jokowi Sarinah Sastrawan SatgasBLBI Satria Piningit Satwa Sawah Scam Sekolah Sekretariat Presiden Sekuritas Seluler Seniman Sepatu Setkab Setneg Mantul Setya Novanto Sheikh Mohamed Bin Zayed Shiddiqiyah Shin Tae-Yong Sidang Isbat Sidang Paripurna Sipil Sirkuit Mandalika Siti Fadia Silva Ramadhanti Sosok Pemersatu Sri Sultan Hamengku Buwono X Stanford University Stasiun Stranas Suap Subang Subsidi Rumah SubsidiBBM Sudan Suku Bunga Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sungai Mahakam Suporter Surabaya Survey CPCS Susu Formula Swasembada Jagung Swasembada Pangan Swedia Swiss TNI AL TNI AU TPS Tahun Toleransi Takjil Talent Scouting Taman Safari Tanam Cabai Tarif Ojek Online Tax Amnesty Telekomunikasi Telkom Tembakau Tenaga Kesehatan Terminal Kijing Test Drive Thailand Thailand Master 2023 The Muslim 500 Tiket TimahIndonesia Timnas Sepak Bola Amputasi TitikNol Tjahjo Kumolo Tjahjo Kumolo meninggal Tol Terpanjang RI Jembatan Terpanjang RI Tony Blair Trade Expo Indonesia Tragedi 1998 Transaksi Keuangan Try Sutrisno Tugu Proklamasi UNHCR USG Uji Coba Unesco Uni Emirat Arab Unicorn United Kingdom Universitas Universitas Airlangga WCCE WSBK WTP Wakil KPK Wali Kota Bogor Walikota Warung Madura Wasdal Wisuda World Trade Organization Wushu Yasonna Yeni Wahid Ziarah abah dim antisipasi narkoba bern bpjt bu Kota Baru dimyati rois dimyati rois meninggal dunia foxconn google gtra summit 2022 jokowi lantik bpip kementrianpupr kendari kneks komite nasional ekonomi dan keuangan syariah kyiv panrb pasaman pelantikan bpip reshufflekabinet robot sitaaset ternak tjahjokumolo tunjangan jabatan pns wakatobi