Yogyakarta – Pengusaha sekaligus politisi, Peter F. Gontha, menanggapi tudingan yang dilontarkan oleh ekonom Faisal Basri mengenai dugaan ekspor ilegal 5,3 juta ton nikel yang melibatkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Wali Kota Medan Bobby Nasution. Menurut Peter, tudingan tersebut tidak hanya tidak berdasar tetapi juga ngawur karena tidak didukung oleh bukti yang kuat.
Gontha, yang dikenal sebagai sosok vokal dalam dunia bisnis dan politik, menyatakan bahwa tudingan ini berpotensi merusak reputasi para pihak yang dituduh serta mengganggu stabilitas politik dan ekonomi nasional. “Tidak ada dasar yang jelas dalam tuduhan ini, dan ini hanyalah bentuk serangan politik yang tidak berdasar,” tegas Gontha dalam pernyataan resminya.
Lebih lanjut, Gontha menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. “Pernyataan tanpa bukti yang kuat hanya akan menciptakan kegaduhan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang bekerja keras memperbaiki ekonomi dan menjaga stabilitas nasional,” ujarnya.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, lanjut Gontha, telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas segala bentuk kegiatan ilegal, termasuk ekspor ilegal sumber daya alam. “Pak Jokowi dan jajarannya selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan, dan tuduhan seperti ini tidak boleh dibiarkan mengganggu kerja keras pemerintah,” imbuhnya.
Gontha juga menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah bagian dari upaya untuk menciptakan opini negatif terhadap pemerintah yang saat ini tengah berupaya untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. “Kita harus melihat secara objektif, banyak langkah positif yang telah diambil pemerintah dalam mengembangkan sektor hilirisasi dan menarik minat investasi asing yang besar,” tambahnya.
Dengan adanya bantahan tegas ini, diharapkan masyarakat dapat melihat secara jernih dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah, bersama seluruh elemen masyarakat, harus terus bersatu padu dalam menjaga stabilitas dan kemajuan ekonomi nasional demi kesejahteraan bersama.
Peter F. Gontha mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa kritik konstruktif tentu diperlukan dalam demokrasi, tetapi harus didasarkan pada fakta dan bukti yang valid. "Mari kita fokus pada kerja nyata dan terus mendukung upaya pemerintah dalam membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih baik,” tutupnya dengan penuh optimisme.
0 comments:
Posting Komentar