Tampilkan postingan dengan label Bidang pangan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bidang pangan. Tampilkan semua postingan

Minggu, 26 Februari 2023

Pastikan Stok aman! Jokowi perintahkan kepada Badan Pangan Nasional dan Bulog untuk mempersiapkan stok beras pada puasa dan lebaran

 

Yogyakarta – Segala upaya terus dilakukan Jokowi guna menyambut bulan suci ramadhan dan hari raya idul fitri supaya tetap kondusif. Salah satu upaya yang dilakukan Jokowi untuk menjaga situasi dan kondisi selama puasa serta lebaran adalah tentang jaminan stok bahan pangan.

Maka dari itu Jokowi memerintahkan Kementerian, Badan Pangan Nasional dan Bulog untuk memastikan stok bahan pangan bisa terpenuhi. Jokowi meminta selam puasa dan lebaran pastikan stok beras yang berada di pasaran aman terkendali.

Arif Prasetyo kepala Badan Pangan Nasional pihaknya akan berusaha untuk mematikan stok ketersedian beras selama puasa dan lebaran aman.

Jokowi juga perintahkan Bulog untuk mengambil langkah berupa melakukan kanikan terhadap harga beli gabah dari petani, baik kering maupun giling. Harga gabah kering yang semula Rp 4.200/kg menjadi Rp 4.650/kg sedangkan untuk harga gabah giling dari Rp 8.300/kg menjadi Rp 9.000/kg hal ini supaya Bulog bisa menyerap seluruh hasil panen petani.

Jokowi juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk bisa memastikan kecukupan stok di masing – masing daerah.

 

Share:

Rabu, 08 Februari 2023

Jaga Pasokan! Jokowi perintahkan BUMN serap hasil pertanian dan peternakan rakyat

 

1.    Yogyakarta – Jokowi memerintahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan untuk mempersiapkan proses penyerapan (offtaker) hasil pertanian dan peternakan dari rakyat. Upaya tersebut dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan dan meminimalisir anjloknya harga di tingkat petani dan peternak.

Arief Prasetyo Adi Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menambahkan, dalam pertemuan dengan Jokowi juga membahas terkait persiapan dari mulai dana hingga infrastruktur yang harus tersedia dalam program tersebut. Terkait dana, kata Arief, nantinya akan dianggarkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga pinjaman murah dari bank-bank BUMN.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan bahwa ketersediaan infrastruktur menjadi hal yang vital dalam keberlangsungan offtaker tersebut. Sebab, hal tersebut dapat menjaga kualitas bahan pangan itu sendiri. 

Menurut Arief nantinya Perum Bulog akan menjadi offtaker komoditas kedelai dan jagung, sedangkan ID Food akan menyerap komoditas beras, peternakan, dan juga jagung. 

Adapun, PTPN nantinya akan melakukan penyerapan mulai dari gula dan minyak sawit. Untuk itu, Arief menyampaikan dalam 2 minggu ini pihaknya sedang mempersiapkan sinkronisasi peraturan antara lembaga dan kementerian terkait.

Share:

Jumat, 25 November 2022

JAGA KETAHANAN PANGAN, JOKOWI MINTA OPTIMALKAN LAHAN PERTANIAN

Pemerintah melakukan langkah strategis untuk mengoptimalisasi tata kelola pupuk bersubsidi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 terkait tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk subsidi di sektor pertanian.

Secara resmi hal tersebut disosialisasikan dalam Press Conference yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  Jum’at (15/7/2022) yang disampaikan oleh Deputi Pangan dan Agribisnis serta Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan didampingi oleh Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden, Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia Holding Company, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag dan Ombudsman.

Hal tersebut dilakukan sebagai langkah komitmen pemerintah untuk hadir membantu petani ditengah gejolak kenaikan harga pangan dan energi global yang disebabkan oleh terganggunya rantai pasok barang dan jasa  akibat dari situasi geopolitik duniaakibat perang Rusia-Ukraina.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil menyatakan, saat ini dunia termasuk Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit. "Saat ini kita sedang memulihkan kondisi akibat Covid-19 dan juga dibebani dengan disprapsi pasokan rantai global yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa,"tutur Ali.

Tak berhenti sampai di situ, Ali menyebut kita juga dihadapkan pada gejolak geopolitik global akibat adanya perang Rusia dan Ukraina yang turut menaikan harga pangan dan energi yang menyebabkan kenaikan biaya produksi serta menaikkan inflasi diberbagai negara.

"Point-nya adalah dari kenaikan harga energi ini baik minyak maupun gas turut berdampak pada kenaikan harga pupuk global. Mengingat bahwa salah satu bahan pupuk mengalami kenaikan, sehingga tentu menggeret kenaikan harga pupuk dunia," terang Ali.

Dikatakannya, pembatasan ekspor bahan baku pupuk dari laporan yang diketahuinya menyebutkan bahwa kenaikan harga pupuk sudah mencapai sekitar 30 persen di tahun 2022. Selain itu, perubahan iklim dan bencana alam menjadi hal yang ekstrem yang turut berkontribusi terhadap kenaikan harga pangan global.

"Melihat kondisi tersebut bahwa perekonomian dunia memang sedang menghadapi kondisi yang sulit. Situasi ini tentu menuntut kita terus berbenah dan meningkatkan optimalisasi dari pupuk bersubsidi agar tepat guna dan sasaran," katanya.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Ali menyebut pemerintah tentunya harus mengambil langkah-langkah tepat dan strategis untuk menjaga ketahanan pangan.

Salah satunya adalah dengan melakukan subsidi pupuk yang merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk hadir membantu petani, di mana pupuk merupakan salah satu komponen biaya dalam usaha tani nya.

"Di sisi lain diperlukan optimalisasi penyaluran subsidi tentu yang memang di-desain untuk membantu petani agar tetap mampu memiliki akses terhadap pupuk yang terjangkau.Itulah sebenarnya kita melakukan perbaikan atau menerbitkan Permentan nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penempatan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Sektor Pertanian," kata Ali.

Dipaparkannya, jumlah anggaran alokasi pupuk bersubsidi yang diberikan tetap hampir sama dari tahun lalu dan tidak ada perubahan.

"Tentu hal ini harus kita efektifkan, efisienkan seluruhnya supaya bagaimana nanti produksi kita terutama bahan pangan pokok bisa terjaga dengan baik," tutur dia.

Petani, Ali melanjutkan, tentu berhak mendapatkan pupuk bersubsidi selama melakukan usaha tani di sektor usaha tanam pangan holtikultura perkebunan dengan luas lahan 2 hektar maksimal per musim tanam yang tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar.

Selain itu, pupuk subsidi ini diprioritaskan untuk sembilan komoditas berdasarkan bahan pangan pokok yang strategis yang sudah disepakati dalam arahan pertemuan dengan Panja Pupuk Bersubsidi di Komisi IV DPR RI . Untuk tanam pangan ada padi, jagung, kedelai di holtikultura ada cabai, bawang merah, bawang putih, perkebunan adalah tebu rakyat, kakao, kopi. "Untuk jenispupuknya sendiri adalah urea dan NPK. Tentu harapan kita dari segi teknis atau ilmiahnya pupuk ini tentu tidak hanya urea saja, karena kita panen bunga, buah, biji dan sebagainya. Maka itu harus ada dan kita siapkan NPK-nya," jelas dia.

Dengan demikian, dua jenis pupuk ini itu menjadi ketetapan dalam Permentan ini yang juga sudah dibahas cukup lama dengan semua unsur-unsur baik awalnya dengan Tim Panja Pupuk Bersubsidi di Komisi IV DPR RI bersama dengan Ombudsman, Kemenko Perekonomian dan beberapa kali kita laporkan untuk sampai ditetapkan atau diundangkannya Permentan Nomor 10 Tahun 2022.

"Tentu mekanisme pengusulan pupuk bersubsidi dengan menggunakan data luas lahan sama Simluhtan dengan tetap mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi. Jadi sesuai dengan UU 41 Tahun 2009 untuk lahan pangan pertanian berkelanjutan. Ini yang menjadi dasar kita menjadi bagian yang harus dikawal terus untuk berproduksi padi khususnya sebagai bahan pangan pokok," kata Ali.

Ali berharap dengan adanya perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi ini, program-program harus terintegrasi di semua sektor. "Tentu kami berharap pemerintah yakin bahwa masyarakat Indonesia sebagai insan yang kuat serta memiliki jiwa tangguh untuk mewujudkan ketahanan pangan," papar Ali.

 

Share:

Sabtu, 19 November 2022

Jokowi Dorong Perwujudan APEC Food Security Towards 2030

Jokowi mendorong perwujudan APEC Food Security Roadmap Towards 2030 untuk memastikan ketahanan pangan melalui teknologi yang inovatif dan digitalisasi, peningkatan produktivitas dan efisiensi sistem pangan, serta kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.


dalam menghadapi krisis global mulai dari krisis pangan, krisis energi, krisis lingkungan, hingga ancaman resesi, Joko Widodo mendorong pemimpin ekonomi APEC untuk memperkuat kerja sama konkret.

Hal tersebut Jokowi sampaikan saat menyampaikan intervensinya pada pertemuan pemimpin APEC sesi 1 di Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok.

“Dalam jangka pendek, kolaborasi mutlak diperlukan untuk atasi inflasi dan pastikan ketahanan pangan,” kata Jokowi.

Jokowi mendorong perwujudan APEC Food Security Roadmap Towards 2030 untuk memastikan ketahanan pangan melalui teknologi yang inovatif dan digitalisasi, peningkatan produktivitas dan efisiensi sistem pangan, serta kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.
 
“Ketersediaan pupuk dan pakan ternak juga perlu diperhatikan untuk cegah krisis pangan menyerang lebih dari tiga miliar masyarakat,” ucap Jokowi.

Dalam jangka panjang, Jokowi mendorong penguatan kemitraan ekonomi digital dan ekonomi hijau. Menurut Jokowi, ekonomi digital dan transformasi digital penting untuk pemulihan ekonomi yang inklusif.

“Sejak pandemi manfaat ekonominya semakin dirasakan, mulai dari telemedisin, jasa antar makanan, pembayaran digital, hingga keterlibatan UMKM di marketplace. Kita harus bangun ekosistem ekonomi digital yang ramah bagi UMKM dan start-ups khususnya melalui penguatan keterampilan dan literasi digital,” jelas Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga mendorong ekonomi hijau bagi pemulihan ekonomi kawasan. Menurut Jokowi, ekonomi hijau adalah masa depan ekonomi kawasan dan sudah lebih 90 miliar dolar AS digunakan untuk membangun berbagai proyek hijau di APEC.

“Untuk itu, saya menyambut baik inisiatif Thailand The Bangkok Goals for the Bio-Circular-Green Economy. Inisiatif ini akan membuka akses terhadap pembiayaan, teknologi, inovasi, dan penguatan kapasitas,” ungkap Jokowi.

Jokowi menegaskan, penguatan kolaborasi antaranggota APEC merupakan kunci untuk mencapai semua hal tersebut.

Sebelum memulai sesi pertemuan, saat tiba di Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Presiden Jokowi disambut langsung Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha dan dilanjutkan sesi foto bersama.

 

Share:

Selasa, 08 November 2022

Pengamat: Jokowi pastikan pangan stabil dalam inisiatif biji-bijian

Jokowi melihat peluang atas terjadinya perang antara Rusia-Ukraina sebagai salah satu upaya untuk melakukan stabilitas pangan dan energi dalam negeri dengan jalan Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam (Black Sea Grain Initiative).

Keterlibatan Joko Widodo dalam Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam (Black Sea Grain Initiative) lebih pada memastikan stabilitas pangan dalam negeri, dan tidak semata untuk menyelamatkan negara lain dari krisis pangan. Ujar Ali Armunanto Pengamat politik dan Dosen ilmu politik Universitas Hasanuddin Makassar

Hal itu dia katakan menanggapi Jokowi yang menjadi media komunikasi dua pemimpin dunia yakni antara Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky melalui panggilan telepon terkait pengiriman gandum dari Ukraina dalam Black Sea Grain Initiative.

“Saya rasa bukan semata dalam rangka menyelamatkan krisis pangan global, tetapi juga dalam rangka mengamankan stabilitas pangan dalam negeri,” kata Armunanto, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Jokowi, kata dia, mencoba melihat peluang yang bisa menguntungkan Indonesia bila suatu ketika terjadi embargo internasional terhadap Rusia.

Pasalnya, ujarnya, hingga saat ini Rusia masih terus melakukan invasi kepada Ukraina, di mana jika hal tersebut terjadi tidak hanya berimbas pada ancaman krisis pangan namun berimbas pula pada melonjaknya harga minyak dan gas. “Untuk mencegah krisis serta mengambil keuntungan atas embargo internasional terhadap Rusia dengan memanfaatkan harga minyak dan gas yg murah,” ujarnya.

Ia menilai dengan langkah tersebut, Jokowi telah memastikan stabilitas pangan dan energi bagi Indonesia, serta memperkuat kerjasama internasional.Jokowi aktif dalam permasalahan Rusia dan Ukraina sangat tepat dan membawa keuntungan bagi Indonesia secara khusus.

Menurut dia, hal itu bisa menciptakan stabilitas ekonomi di Indonesia maupun memperkuat hubungan antara Indonesia-Rusia dan Indonesia-Ukraina. “Di sisi lain stabilitas pangan dan energi akan menciptakan stabilitas ekonomi dan memperkuat stabilitas kepemimpinan Jokowi,” kata dia.

"Barusan (saya) melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Putin dan membicarakan kesepakatan biji-bijian Laut Hitam. Menyambut baik keputusan Rusia bergabung kembali dalam inisiatif ini," cuit Jokowi dalam bahasa Inggris melalui akun Twitter resmi, @jokowi, pada Rabu malam.

Sehari setelahnya, Jokowi mengungkapkan bahwa dia dan Zelensky pada Kamis (3/11) sempat membicarakan sejumlah hal seperti situasi di Ukraina hingga kesepakatan biji-bijian Laut Hitam.

"Berbicara dengan Presiden Ukraina Zelensky terkait dengan situasi di Ukraina dan inisiatif kesepakatan biji-bijian laut Hitam," demikian cuit Presiden dalam bahasa Inggris melalui akun Twitter resminya, @jokowi, Jumat.

 

Share:

Jumat, 23 September 2022

Susul Beras, Anak Buah Jokowi Pede RI Swasembada Jagung

Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan, tahun 2023, Indonesia bisa mencapai swasembada jagung.

Hal itu disampaikan Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan M Ismail Wahab dalam diskusi PATAKA tentang Pro Kontra Ekspor Jagung, Kamis (22/9/2022).

"Tugas dan fungsi kami adalah menjaga produksi jagung nasional bisa tercapai sasaran yang dibuat untuk tahun 2022," ujar Ismail, ditayangkan akun Youtube PATAKA.

Tahun ini, ujarnya, Indonesia sudah mencapai posisi swasembada beras. Berikutnya, kata dia, pemerintah membidik swasembada jagung segera terwujud."Tahun 2022-2024, terutama tahun 2023, tahun depan, sudah disampaikan di depan DPR oleh pak Menteri (Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo) pada rapat kerja kemarin, bahwa tahun depan kita targetkan swasembada jagung," kata Ismail.

"Karena tahun ini kita sudah berswasembada beras, Insyaallah tahun depan berswasembada jagung. Mudah-mudahan kondisi iklimnya seperti sebelum-sebelumnya. Artinya, curah hujannya bagus sepanjang tahun," tambah Ismail.

Dia menjabarkan, sejak tahun 2017, Indonesia tidak pernah lagi impor jagung untuk kebutuhan pakan. Namun, masih impor untuk kebutuhan pangan dan minuman.

"Sebagai gambaran, tahun 2016 masih ada impor jagung untuk pakan sebesar 884.679. Sejak tahun 2017 seluruh kebutuhan dari lokal," katanya.

Menurut Ismail, sasaran produksi jagung tahun 2022 adalah 4,26 juta ha luas tanam, 4,11 juta luas panen, produktivitas mencapai 56,11 kuintal per ha. Dengan begitu, produksi jagung nasional tahun 2022 ditaksir mencapai 23,10 juta ton.

 

Share:

Sabtu, 27 Agustus 2022

Jokowi Kampanye Tanam Sorgum, Begini Peluangnya di RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong substitusi impor agar tidak menggerus devisa negara. Apalagi, jika produk yang diimpor rentan dengan gejolak di pasar global.

Salah satu produk yang didorong segera memenuhi substitusi adalah gandum. Di mana, menurut Jokowi, Indonesia mengimpor sekitar 11 juta ton gandum. Sementara, gandum saat ini tengah terkena efek domino perang Rusia-Ukraina hingga memicu lonjakan harga dan keterbatasan pasokan.

Untuk itu, Jokowi mendorong penanaman sorgum, tanaman penghasil biji-bijian yang dapat diolah menjadi tepung seperti gandum.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika mengungkapkan, produksi sorgum hingga kini masih tergolong sedikit sehingga membuat industri belum bisa menyerap secara maksimal.

"Sesuai perkembangan, kan belum banyak, dan ini sudah ada beberapa yang tumbuh, terutama di industri menengah dan kecil. Jadi kalau kebutuhan terpenuhi bisa masuk ke industri-industri, kita coba matchmaking -an dengan industri besar. Kalau sekarang suplainya (dikit), namun mulai tumbuh beberapa industri sorgum yang menengah kecil," katanya kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (25/8/2022).

Indonesia sendiri belum masuk sebagai negara penghasil sorgum dunia.

Saat ini, menurut Indexmundi, produsen utama sorgum dunia adalah Amerika Serikat, Niggeria, Sudan, Meksiko, Etiopia, India, Argentina, China, Brasilm dan Burkina Faso. Sedikitnya stok membuat industri di dalam negeri belum leluasa untuk mengandalkan sorgum sebagai bahan baku.

"Di industri pasti inovasi, kreatif akan tumbuh kalau bahannya, kesediaan bahan baku sudah ada. Nggak akan sulit berkreasi kalau bahan bakunya (tersedia)," kata Putu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengatakan, luas tanam sorgum hingga Juni 4.355 hektar (ha) yang tersebar di 6 provinsi. Adapun produksinya 15.243 ton atau dengan produktivitas 3,63 ton per ha.

Jumlah ini masih kalah jauh dari negara lain seperti Amerika Serikat yang mencetak 9,67 juta ton, Nigeria 7 juta ton dan Sudan 5 juta ton.

"Ini sedang didorong untuk penyediaan bahan baku, paling nggak jadi tepung, jadi jajanan, makanan, banyak itu," ujar Putu Juli.

Sebelumnya, di hadapan pengusaha KADIN, Jokowi kembali mengajak pengusaha berinvestasi di Sorgum. Banyak lahan yang bisa dijadikan untuk berbisnis ini, apalagi menurutnya bisnis pangan menjadi yang menguntungkan saat ini.

"Dalam kondisi sesulit apa pun pasti ada peluang. Dan yang bisa memakai peluang itu adalah entrepreneur, wirausahawan, bapak ibu sekalian, nggak ada yang lain. Peluangnya apa? Ada krisis pangan berarti peluangnya ada di pangan. Jualan pangan itu paling cepat sekali," kata Jokowi saat perayaan HUT Kemerdekaan RI bersama KADIN.

 

Share:

Kamis, 25 Agustus 2022

Jokowi Tiba-tiba Tolak China-Arab untuk Kirim Ekspor Beras

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Dan turut memacu produksi pangan termasuk beras di dalam negeri.

Dengan begitu, kata Jokowi, Indonesia bisa lebih leluasa untuk mengekspor pangan, seperti beras. Tidak seperti saat ini, Indonesia belum bisa mengekspor pangan pokok seperti beras.

Seruan serupa sempat diungkapkan Jokowi dalam kesempatan berbeda. Apalagi, jika melihat penghargaan yang baru diberikan IRRI karena menilai sistem ketahanan pangan RI baik dan sudah swasembada beras sejak 2019.

Hanya saja, imbuhnya, saat ini Indonesia belum bisa mengekspor beras.

"China minta beras 2,5 juta ton. Dari Saudi minta sebulan 100 ribu ton beras. Saat ini kita belum berani. Tapi begitu produksinya melompat karena bapak ibu terjun ke situ bisa saja melimpah dan bisa kita ekspor. Dengan harga yang sangat feasible, harga sangat baik," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada KADIN, dikutip Rabu (24/8/2022).

Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya merilis, hasil Survei Cadangan Beras Nasional tahun 2022. Hasil survei menunjukkan, per akhir Juni 2022, tercatat stok beras di Indonesia mencapai 9,71 juta ton.

Di mana stok beras nasional per akhir Juni 2022 adalah sebanyak 67,94% ada di rumah tangga, sebanyak 11,40% lainnya ada di Bulog. Sedangkan, di penggilingan ada 7,15% dan pedagang ada 10,67%. Proporsi stok beras di rumah tangga dan Bulog cenderung meningkat selama Maret-Juni 2022.

 

Share:

Senin, 08 Agustus 2022

Jokowi Ingin Kembangkan Sorgum Sebagai Subtitusi Gandum, Ekonom: Belum Bisa

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai langkah pemerintah untuk mengembangkan sorgum untuk mengalahkan gandum sebagai substitusi impor tidak akan mudah.

"Belum bisa. Skala produksinya masih terlalu kecil," ujar Bhima kepada Tempo pada Sabtu, 6 Agustus 2022.

Persoalan skala produksi ini menurutnya penting karena hanya sebagian wilayah di Nusa Tenggara atau di Indonesia bagian Timur yang bisa ditanami sorgum. Sementara di wilayah lainnya, masyarakat lebih tertarik menanam beras karena faktor stabilitas harga.

"Ada harga pembelian beras atau gabah dari Bulog misalnya. Jadi ada kepastian lanjutan bisnis jangka panjang bagi petani," ucapnya.

Selain masalah lahan, menurut Bhima jika pemerintah ingin membuat food estate sorgum seharusnya perbaiki dulu food estate yang sudah ada sekarang. Sebab, banyak food estate yang masih belum baik dari segi on farm maupun off farm-nya, juga pada saat pengerjaan maupun saat pengolahan paska panennya.

Kegagalan dalam proyek food estate saat ini, kata dia, harus menjadi pelajaran terlebih dahulu bagi pemerintah agar bisa menata kekurangannya. Seperti masalah irigasi, masalah manajemen, maupun persoalan kerja sama dengan para petani yang terjadi di banyak daerah food estate.

"Sehingga aneh sebenarnya ketika food estate rame gitu. Padahal dalam dua tahun terakhir luas lahan panen padi itu turun 2 persen di tahun 2021, data dari BPS," tuturnya.

Untuk tanaman beras saja, menurutnya, food estate itu terbukti gagal, apalagi ketika mengembangman sorgum. Terlebih mimpi pemerintah besar sekali untuk menjadikan sorgum sebagai pengganti dari gandum.

Bhima menjelaskan komoditas sorgum itu banyak juga digunakan untuk bio ethanol atau untuk bahan bakar, sama halnya dengan tebu. Jadi kegunaan sorgum terbagi dua, sehingga pemerintah harus memilih ke arah mana pengembangan yang akan dilakukan, apakah untuk energi atau untuk pangan.

Ia berpendapat jika proyek pemerintah ini hanya sebagai inisiasi, maka masih memungkinkan tercapai. Namun apabila targetnya untuk mengantikan posisi gandum, menurutnya belum bisa. "Dan saya kira yang paling penting sekarang kalau mau serius gausah muluk-muluk lah, untuk sorgum bisa menjadi pangan yang bisa menggantikan beras di kawasan NTB NTT itu sudah lebih dari bagus," ujarnya. 

Bhima berharap pemerintah dapat memperbaiki dulu food estate yang sudah ada sekarang, baru membahas soal komoditas lainnya. Sehingga anggaran untuk proyek tersebut tidak terbuang percuma. Apalagi jika pemerintah ingin menjawab krisis pangan, perlu dipikirkan jangka waktu proyek ini membuahkan hasil. 

 

Share:

Sabtu, 06 Agustus 2022

Jokowi Minta Jajarannya Siapkan Peta Jalan Produksi Sorgum hingga 2024

Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk membuat peta jalan atau roadmap terkait produksi dan hilirisasi sorgum hingga 2024 mendatang Arahan tersebut disampaikan presiden saat menggelar rapat internal dengan jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

"Bapak Presiden minta agar dibuatkan roadmap sampai tahun 2024," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya usai rapat.

a menuturkan, hingga saat ini realisasi pengembangan sorgum masih sekitar 4.355 hektare yang tersebar di enam provinsi dengan hasil produksi mencapai 15.243 ton atau sekitar 3,36 ton per hektare. Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga melaporkan target musim sasaran tanam sorgum pada 2022 sebesar 15.000 hektare. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pengembangan sasaran tanam sorgum hingga 154.000 hektare pada 2024 mendatang.

"Bapak Presiden minta bahwa diprioritaskan untuk daerah Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Waingapu yang kemarin sudah dilihat oleh Bapak Presiden," kata Airlangga. "Dan di tahun 2023 dipersiapkan lahan sejumlah 115.000 hektare, dan di tahun 2024 sebesar 154.000 hektare," ungkapnya. Airlangga menjelaskan bahwa saat ini produksi sorgum di Indonesia masih tergolong rendah. Padahal tanaman tersebut diyakini mampu menjadi komoditas pengganti tanaman lainnya, seperti penganti jagung dalam bahan baku pembuatan pakan ternak, dan bisa juga dijadikan bioetanol.

"Industri pakan ternak sekarang bahan bakunya 50 persen jagung dan 50 persen protein lain. Tentu dari protein lain ini salah satunya sorgum bisa dijadikan untuk off-taker, untuk pakan ternak," tutur Airlangga. Selain itu, sorgum juga bisa menjadi alternatif pengganti gandum yang saat ini mengalami permasalahan di dunia. Menurut Airlangga, sejumlah negara telah mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor gandum, antara lain Kazakhstan, India, Afganistan, Serbia, hingga Ukraina.

"Dengan demikian tentu kita harus mengembangkan tanaman pengganti ataupun subtitusi dari gandum. Indonesia tentu punya beberapa alternatif, selain sorgum itu bisa juga dari tanaman sagu dan singkong," tambahnya.

 

Share:

Kamis, 21 Juli 2022

JAGA KETAHANAN PANGAN, JOKOWI MINTA OPTIMALKAN LAHAN PERTANIAN

Pemerintah melakukan langkah strategis untuk mengoptimalisasi tata kelola pupuk bersubsidi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 terkait tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk subsidi di sektor pertanian.

Secara resmi hal tersebut disosialisasikan dalam Press Conference yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  Jum’at (15/7/2022) yang disampaikan oleh Deputi Pangan dan Agribisnis serta Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan didampingi oleh Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden, Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia Holding Company, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag dan Ombudsman.

Hal tersebut dilakukan sebagai langkah komitmen pemerintah untuk hadir membantu petani ditengah gejolak kenaikan harga pangan dan energi global yang disebabkan oleh terganggunya rantai pasok barang dan jasa  akibat dari situasi geopolitik duniaakibat perang Rusia-Ukraina.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil menyatakan, saat ini dunia termasuk Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit. "Saat ini kita sedang memulihkan kondisi akibat Covid-19 dan juga dibebani dengan disprapsi pasokan rantai global yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa,"tutur Ali.

Tak berhenti sampai di situ, Ali menyebut kita juga dihadapkan pada gejolak geopolitik global akibat adanya perang Rusia dan Ukraina yang turut menaikan harga pangan dan energi yang menyebabkan kenaikan biaya produksi serta menaikkan inflasi diberbagai negara.

"Point-nya adalah dari kenaikan harga energi ini baik minyak maupun gas turut berdampak pada kenaikan harga pupuk global. Mengingat bahwa salah satu bahan pupuk mengalami kenaikan, sehingga tentu menggeret kenaikan harga pupuk dunia," terang Ali.

Dikatakannya, pembatasan ekspor bahan baku pupuk dari laporan yang diketahuinya menyebutkan bahwa kenaikan harga pupuk sudah mencapai sekitar 30 persen di tahun 2022. Selain itu, perubahan iklim dan bencana alam menjadi hal yang ekstrem yang turut berkontribusi terhadap kenaikan harga pangan global.

"Melihat kondisi tersebut bahwa perekonomian dunia memang sedang menghadapi kondisi yang sulit. Situasi ini tentu menuntut kita terus berbenah dan meningkatkan optimalisasi dari pupuk bersubsidi agar tepat guna dan sasaran," katanya.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Ali menyebut pemerintah tentunya harus mengambil langkah-langkah tepat dan strategis untuk menjaga ketahanan pangan.

Salah satunya adalah dengan melakukan subsidi pupuk yang merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk hadir membantu petani, di mana pupuk merupakan salah satu komponen biaya dalam usaha tani nya.

"Di sisi lain diperlukan optimalisasi penyaluran subsidi tentu yang memang di-desain untuk membantu petani agar tetap mampu memiliki akses terhadap pupuk yang terjangkau.Itulah sebenarnya kita melakukan perbaikan atau menerbitkan Permentan nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penempatan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Sektor Pertanian," kata Ali.

Dipaparkannya, jumlah anggaran alokasi pupuk bersubsidi yang diberikan tetap hampir sama dari tahun lalu dan tidak ada perubahan.

"Tentu hal ini harus kita efektifkan, efisienkan seluruhnya supaya bagaimana nanti produksi kita terutama bahan pangan pokok bisa terjaga dengan baik," tutur dia.

Petani, Ali melanjutkan, tentu berhak mendapatkan pupuk bersubsidi selama melakukan usaha tani di sektor usaha tanam pangan holtikultura perkebunan dengan luas lahan 2 hektar maksimal per musim tanam yang tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar.

Selain itu, pupuk subsidi ini diprioritaskan untuk sembilan komoditas berdasarkan bahan pangan pokok yang strategis yang sudah disepakati dalam arahan pertemuan dengan Panja Pupuk Bersubsidi di Komisi IV DPR RI . Untuk tanam pangan ada padi, jagung, kedelai di holtikultura ada cabai, bawang merah, bawang putih, perkebunan adalah tebu rakyat, kakao, kopi. "Untuk jenispupuknya sendiri adalah urea dan NPK. Tentu harapan kita dari segi teknis atau ilmiahnya pupuk ini tentu tidak hanya urea saja, karena kita panen bunga, buah, biji dan sebagainya. Maka itu harus ada dan kita siapkan NPK-nya," jelas dia.

Dengan demikian, dua jenis pupuk ini itu menjadi ketetapan dalam Permentan ini yang juga sudah dibahas cukup lama dengan semua unsur-unsur baik awalnya dengan Tim Panja Pupuk Bersubsidi di Komisi IV DPR RI bersama dengan Ombudsman, Kemenko Perekonomian dan beberapa kali kita laporkan untuk sampai ditetapkan atau diundangkannya Permentan Nomor 10 Tahun 2022.

"Tentu mekanisme pengusulan pupuk bersubsidi dengan menggunakan data luas lahan sama Simluhtan dengan tetap mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi. Jadi sesuai dengan UU 41 Tahun 2009 untuk lahan pangan pertanian berkelanjutan. Ini yang menjadi dasar kita menjadi bagian yang harus dikawal terus untuk berproduksi padi khususnya sebagai bahan pangan pokok," kata Ali.

Ali berharap dengan adanya perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi ini, program-program harus terintegrasi di semua sektor. "Tentu kami berharap pemerintah yakin bahwa masyarakat Indonesia sebagai insan yang kuat serta memiliki jiwa tangguh untuk mewujudkan ketahanan pangan," papar Ali.

 

Share:

Sabtu, 25 Juni 2022

Antisipasi Krisis Ekonomi Global, Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?


Presiden Jokowi beberapa waktu lalu mengintruksi jajarannya untuk mewaspadai Krisis Global yang sedang melanda dunia saat ini, terutama di bidang pangan dan energi.

Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP), di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/06/2022)

“Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Ada kurang lebih 60 negara yang dalam proses menghadapi tekanan karena utang, sehingga menekan ekonominya, tidak ada devisa, dan masuk pada yang namanya krisis ekonomi, krisis keuangan negara itu. Contohnya satu, dua, tiga sudah mulai kelihatan dan diperkirakan nanti akan sampai ke angka tadi. Inilah yang harus betul-betul kita antisipasi,” ujar Presiden.

 Jokowi juga meminta jajaran terkait untuk melakukan penghematan sekaligus mencegah terjadinya kebocoran pada dua sektor tersebut.“ Mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa dihemat, kemudian mana kebocoran-kebocoran yang bisa dicegah, semuanya harus dilakukan posisi-posisi seperti ini,”tegasnya.

Jokowi mencontohkan  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi yaitu Pertamina dan PLN harus melakukan efisiensi, tidak hanya bergantung dari subsidi pemerintah.

“Jadi terkait dengan krisis energi, baik itu yang namanya BBM, gas, solar, pertalite, pertamax, listrik, ini jangan sampai terlalu mengharapkan, utamanya Pertamina, terutama juga PLN, terlalu mengharapkan dan kelihatan sekali hanya mengharapkan subsidinya di Kementerian Keuangan. Mestinya di sana juga ada upaya-upaya efisiensi, jadi dua-duanya berjalan,” pungkasan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, Komite Stabilitas Sistem keuangan (KSSK) harus melakukan beberapa upaya jangka pendek.

 

Misalnya, melakukan stress test terhadap perbankan, asuransi, dan Lembaga keuangan lain terutama berkaitan dengan dampak resesi di AS, keluarnya modal asing, dan kenaikan suku bunga yang eksesif.

Selain itu, KSSK harus segera menaikan suku bunga 50 bps sebagai Langkah menghadapi tekanan inflasi di semester kedua 2022. Bps atau basis point merupakan unit pengukuran yang digunakan untuk menjelaskan perubahan persentase dari suatu instrumen keuangan.


Share:

Definition List

Unordered List

Support

Categories

Jokowi Ekonomi IKN Berita Bohong Pemerintah Pembangunan Hoax Fitnah Ekonomi Indonesia Infrastruktur Masyarakat Prabowo Investasi kunjungan kerja Stabilitas Nasional Pemilu 2024 Politik IKN Nusantara Bansos Stabilitas Politik Kerja Sama indonesia Ekspor Pilkada covid-19 Beras Pangan KTT G20 UMKM Investor jakarta APBN BUMN Korupsi Industri Pilpres 2024 indonesia maju China Klarifikasi pandemi Asean Demokrasi Pajak Kepuasan Publik Krisis Global Papua Gibran Hilirisasi Tambang Proyek Strategis Nasional SDM Mahkamah Konstitusi dunia inflasi pendidikan Impor KPU KemenPUPR Kinerja Presiden Lebaran Petani Masa Depan Presidensi G20 nikel Komitmen Ekonomi Global Maaruf Amin UU kunker jokowi BBM Pertanian Bali Bulog Apresiasi Bantuan Tunai HUT Kemerdekaan RI KPK Kabinet Bantuan Idul Fitri Menkominfo Stabilitas Ekonomi Global Sri Mulyani ASN BLT Daerah Indonesia Sejahtera Kebutuhan Pokok Menteri PSSI Program Kerja Proyek Subsidi Tapera KTT Asean Kemenkeu Krisis Pangan Mineral Mentah Sidang PHPU Sosial Media mobil listrik pdip DPR Harga Stabil Kaesang Keamanan Menkeu Pemda SDM Unggul bahlil G20 Ibu Kota Jabatan Kebijakan Ketahanan Pangan Lahan Polri RUU jalan tol Kementan Kemiskinan Ekstrem Kenaikan Harga Komoditas Pemilu Perpres Presiden Produk Dalam Negeri BLT Subsidi Bahan Pokok Golkar Kontroversial Lingkungan Hidup Pariwisata Sepak Bola TNI resesi Anies Indonesia Emas 2045 Kepemimpinan Jokowi Keuangan Penegakan Hukum Rusia Upacara Vaksin kendaraan berbasis listrik Anggaran Antisipasi Krisis Bendungan Digital Internasional Konstitusi Panen Pelayanan Publik Survey Transportasi Ukraina generasi muda iriana utang Dana Kemenkes Kementerian ESDM Listrik Luhut Binsar Pandjaitan NKRI PPKM Pemerataan Pembangunan Peraturan Pemerintah Rumah Transparansi Publik pdb Banjir Batubara Energi Gelar Kehormatan Ijazah Palsu Judi Online Kerja Sama Bilateral Komoditas Menko Marves Nasional Pasar Perang Rusia Ukraina Revisi Subsidi BBM sembako Airlangga Hartarto Bantuan Kemanusiaan Istana Negara Kalimantan Timur Menko Perekonomian Parpol Pelantikan Pemimpin Sejati Penghargaan Prestasi Stunting Bawaslu Bulan Ramadhan DPR RI Demo Devisa Negara El Nino Intervensi Kamboja Kereta Cepat Makan Gratis Megawati MenPANRB Pasar Tradisional SDA Timnas Utang Luar Negeri Asing Bidang pangan Freeport Jalan Kementerian PUPR Kemnaker Kesehatan Maluku Musyawarah Nasional Reformasi Teknologi Digital WTO bkpm Bangga Produk Lokal FIFA Hak Angket Kemenko Perekonomian Mahasiswa Media Menpora Mentan Ormas PPN Perumahan Piala Dunia U-20 Program RAPBN 2023 baterai listrik Covid19 Dana Desa Erick Thohir Gerindra KTT G7 Kebebasan Pers Kemendikbudristek Ketum Krisis Keuangan Luar Negeri Minyak Modal Moeldoko Mudik Otomotif PAN PBB PBNU PKI PLN PMK PSN Padi Pasir Laut Perizinan Piala Dunia Soekarno Transformasi Digital Vaksinasi Xi Jinping Air Bersih Anak Muda Aspirasi Bencana Ekonomi Mikro Gempa bumi Jokowi Bersama Rakyat Kadin Kemenhub Kemenparekraf Koalisi Kreatif Masyarakat Adat Medan Menteri Investasi Olahraga Pejabat Pekerja Pengusaha Pertahanan Sertifikat Smelter Tanah Transisi menlu pns Aceh Adu Domba BUMD Bahan Mentah Bantuan PKH Capres DOB Papua Daerah Istimewa Yogyakarta Emisi Karbon Gratis Israel KTT Kebebasan Berpendapat Kemenag Kementerian Keputusan Presiden Mendagri OJK Perampasan Aset Pers Putin Ramah Lingkungan Rapat Koordinasi Reshuffle Kabinet Semangat Persatuan Swasta Timah Transformasi UGM UKT Wantimpres joko widodo motorlistrik pertamina Adat Budaya Artis Bea Cukai Birokrasi Booster CPO Data Ekonomi Daerah Ganti Untung Gubernur Hubungan Diplomatik Indonesia Bangkit Influencer Inpres Insentif Jerman Kemendagri Kereta Api Lapangan Kerja Layanan Kesehatan Mahfud MD Menhan Mensesneg Menteri ATR/BPN Migas Misi Perdamaian PKB PKS Palestina Penjara Perbankan Platform Digital Ridwan Kamil Saham Soeharto Solo Stabilitas Sulawesi Utara Swasembada Beras Tantangan Dunia Vaksin Booster Zelensky honorer kemenpanrb krisis pelabuhan AFF Suzuki Cup 2022 AHY APBD Amerika BMKG BPS BSU Blusukan Cegah Korupsi Cipta Kerja EBT Ekonomi Biru Ekonomi Indonesia Meroket Elektabilitas Tinggi Fasilitas Guru HAM HGU Hari Libur Nasional Ibadah Puasa Integritas Jawa Timur KUR Kalimantan Barat Karya Anak Bangsa Kebijakan Fiskal Kelapa Sawit Kemenpora Keterbukaan Informasi Komunis Korban Gempa Logistik Masyarakat Mandiri Optimis PIK PSI Papua Youth Creative Hub Paspampres Perangkat Daerah Perdagangan Perdana Mentri Pj Gubernur Produk Provokasi Radikalisme Sampah Satgas Covid-19 Sejarah Silaturahmi Skandal Sulawesi Selatan THR Tenaga Kerja Warga Lokal Zulkifli Hasan hipmi kit batang produksi nikel tol Alutsista Anak Anggaran Belanja Negara Asia Tenggara Australia BPJS BSD Bandara Bandung Bangka Belitung Bank Dunia Bank Indonesia Bappenas Bauksit Bisnis Cianjur Crude Palm Oil Cuaca Dana Alokasi Khusus Dinasti Politik Distribusi G7 Gandum Harta Ibadah Haji IbuKotaBaru Iklim Indo Pasifik Industri Manufaktur Jawa Barat KSP KTT Asean-EU Kalimantan Keadilan Kejahatan Kepala Daerah Kepala Desa Keppres Ketahanan Energi Ketua Asean 2023 Khofifah Konflik Koperasi Krisis Energi Kudeta Lembaga Negara Liga 1 MPR MUI Mahkamah Agung Malaysia Menkes Menparekraf Merakyat Minyak Goreng Mobilitas Muhammadiyah Nasdem Nataru 2022/2023 Negara Berkembang Net Zero Emission 2060 Otorita IKN Pancasila Payung Hukum Peradilan Perppu Pertalite Pesantren Produk Halal Produktif Program Desa Sandiaga Uno Singapura Sulawesi Tenggara Sumatera Utara Survey LSI Toleransi Turki Uni Eropa Wartawan Wawancara Wisatawan World Water Forum iriana jokowi kemhan minyak dunia tunjangan Arab Saudi BKN BNPB Balikpapan Bidang Kesehatan Bobby Nasution Cuti Bersama Daily Summit 2022 E-Katalog Ekonomi Kreatif Event Family Office Gabah Grace Natalie Green Energy Gula Habib Rizieq Shihab Harga BBM Naik IRRI Ilegal Indonesia Sentris Indonesiamaju JakartaHajatan495 KCIC KIP KKP Kampanye Kantor Kapolda Kapolres Keluarga Besar Kemenkumham Kemensetneg Kemerdekaan Palestina Kerusuhan Kontrasepsi Korban Korea Selatan Koruptor Kotak Kosong LPG Makassar Menko PMK Menkopolhukam NIK Nadiem Makarim Nahdhatul Ulama Neraca Perdagangan PDNS PKH PPATK Pahlawan Nasional Panglima Militer Pedagang Pekerja Migran Pelanggaran HAM Berat Pelatihan Pembangkit Listrik Penggusuran Perikanan Perubahan Iklim Perusahaan Polisi Pupuk Organik RAPBN Relawan Rocky Gerung Rokok Royalti Rumah Ibadah Santri Satgas Sorgum Terorisme Usaha Vietnam Wapres Wilayah Udara batang elon musk gaji lg presiden jokowi Abu Dhabi Aplikasi Asuransi BPOM Bank Tanah Baznas Bendungan Sepaku Semoi Buka Puasa Bersama Bung Karno Bursa Efek Indonesia Buton Cagub Cak Imin Cawapres DPA Data Center Dayak Desa Desa Wisata ESDM Edukasi Edy Rahmayadi Fahri Hamzah Ferdinand Marcos Jr Festival Filipina Gas Bumi Gizi Buruk Gratifikasi Gugatan HGB HUT TNI Hacker Hadi Tjahjanto Hadiah Harga BBM Tetap Harga Beras Naik Hari Anak Nasional Hari Guru Nasional Hasto Kristiyanto Hedon Heru Budi Hartono Hewan Ternak Hunian Inggris Intelijen Intimidasi Islam Istana Merdeka Jagung Jan Ethes KAI KKN KSAL Kampus Kapolri Kartu Prakerja Kartu Sakti Kawasan Inti Kebakaran Kebocoran Kebutuhan Gula Nasional Kejuaraan Dunia Kekuasaan Kelapa Genjah Kemenperin Ketahanan Nasional Ketua Umum Komisi Yudisial Kompetensi Korsel LKPP LRT MRT Mabes Polri Maju Bersama Bangsa Malioboro Maritim Mata Uang Membangun Negeri Menko UKM Mensos Menteri BUMN MoU Mobil Esemka NPWP NTT Natal & Tahun Baru Nelayan OECD OmnibusLaw Ormas Lintas Agama PLTU PNM PTUN Pamer Pangkalan Militer Panglima TNI Pemilu2024 Penerbangan Pengalihan Isu Pengangguran Pensiun Peretasan Perguruan Tinggi Perkuliahan Plumpang Polisi Cyber Pramono Anung Preman Presiden FIFA PresidenRI Ramadhan Revitalisasi Rupiah Menguat SPBE SPT Sawit Serangan Cyber Sidang Kabinet Skenario Sosialisasi Stadion Starlink Startup Swasembada Tahun Baru 2023 Tambang Emas Tebu Tembaga Tokoh Agama Tokoh Muslim Berpengaruh UEA WNA Wabah Wamenkeu Wirausaha X energi bersih reforma agraria tesla tol laut trans sumatera Adzan Magrib Alkes Anak Disabilitas Anti Kritik Anwar Usman Atlet Berprestasi Audit Aviasi BIN BKKBN BNPT BPIP BRICS Badminton Banten Bantuan Modal Kerja Bareskrim Baubau Beasiswa Bebas Aktif Bela Sungkawa Bercocok Tanam Biaya Biaya Persalinan Bibit Bima Arya Blok Masela Blok Rokan Blokir Budidaya Rumput Laut Budidaya Udang Bulu Tangkis Cawagub Cita - Cita Curang DOB Dalam Negeri Damai Dana Operasional Dekan Demak Demografi Deradikalisasi Design Diskusi Dokter Spesialis Domestik Dubes E-Goverment E-KTP Ecommerce Efek Rumah Kaca Ekonomi Hijau Ekonomi Sirkular Fakultas Kedokteran Food Estate Gangguan Ginjal Akut Gaza Gelar Pahlawan Nasional Geopolitik HargaMinyak Harun Masiku Hotman Paris Hujan Hutan Hutjokowi IHSG IIMS IMF IMI Idul Adha Independen India Indonesia Hebat Indonesia Merdeka Indovac Jawa Tengah Jenderal Jepang Joe Biden JokoWidodo Juara Juara Piala AFF U-16 Jurnalisme KAHMI Kalimantan Selatan Kanada Kebutuhan Petani Kejaksaan Tinggi Kekerasan Anak Kemenhan Kemenko Polhukam Kemenlu Kendaraan Kerja Nyata Keterampilan Digital Kinerja King Maker Kolaborasi Kolonialisme Komunikasi Konglomerat Kongres Konservasi Kualitas Kuliah Labuan Bajo Lalu Lintas Lembaga Liburan Litbang kompas Lumbung Pangan Raksasa MPRS Makan Bersama Mensetneg Milenial Militer Mineral Miskin MotoGP Motor Musik Musra NTB Narkoba Nasabah Nasionalisme Natuna Nepotisme Normalisasi Sungai Olimpiade 2036 Omicron Open House PHK PM Singapura PMN PON PTSL Pabrik Aspal Pabrik Pupuk Pandemic Fund Partai Demokrat Pasar Internasional Pemecatan Penajam Paser Utara Penataan Birokrasi Penerimaan Negara Pengawas Internal Pemerintah Pengobatan Pengungsi Perempuan Perjanjian Perkebunan Pertambangan Pesawat Jet Peternakan Petugas KPPS Pinjaman Online Piutang Negara Politikus Pornografi Potensi Prakerja Pramuka Presiden Indonesia Produksi Beras Provinsi Papua Baru Raja Salman Rawat Inap Rekonsiliasi Relokasi Rest Area Reuni Revolusi Pendidikan Riau Roadmap Rumah Sakit Rupiah SPAM SatgasPMK Sayembara Selandia Baru Sembako Murah Shell Sistem Pemerintahan Stasiun Televisi Subsidi LPG Sukarela Sumatera Barat Surplus Surya Paloh TBBM TKDN TMII TPST Tabalong Tabungan Tambak Udang Tata Ruang Teknologi Tim Nasional Indonesia U-16 Timor Leste Timur Tengah Tito Karnavian Tragedi Kanjuruhan Training Center Trans Sulawesi UUITE Undangan Vaksin Polio WHO Waketum Wakil Menteri World Water Council ZEE Zakat badan pengatur jalan tol bpn cpns danang parikesit gaji pns gtra summit haditjahjanto indonesia timur jokowi wakatobi kementerian pertahan lg energy solution lockdown megawati soekarnoputri mobilisasi rakernas AFC AS Aborsi Adil Afganistan Agenda Nasional Agri Bisnis Aktivis Alibaba Alim Ulama Alumunium Ambisi Amien Rais Anak Ridwan Kamil Anggota Dewan Pengawas Anthony Albanese Apartemen Apple Apriyani Rahayu Arema Arkeolog Arsitektur Asean Para Games 2022 AsetsitaanBLBI Asia Timur Aspirasi Mahasiswa Asumsi Aturan Baru B Universe BLBI BNN BPK BPKA BPKRI BPNT BSI BSSN BTS Badan Pelaksana BKPH Badan Pengarah Papua Baju Balas Dendam Bapak Olahraga Nasional Bapak Pembangunan Desa Bapak Pemuda Bappeda Basarnas Bawang Bedah Rumah Belawan Belgia Bendungan Ciawi Dan Sukamahi Benjamin Netanyahu Berdikari Berita Satu Berita Satu Media Holdings (BSMH) Bidang energi Bio Farma Bioetanol Bjorka Bogor Bonus Boris Johnson Brand Lokal Brunei Darussalam Bulutangkis Buruh Burung Garuda Cagar Budaya Caleg Ciliwung Ciri Khas Cocokologi Cucu Curhat DHL Dana Haji Dana Hibah Dana Pensiun Danau Toba Decacorn Defisit Delegasi Delta Denda Denmark Open 2022 Desentralisasi Dewas Dialog Diaspora Diktator Disiplin Diskriminasi Divestasi Dosen Dubai Dunia Kerja E-Wallet Ego Sektoral Ekonomi Eurasia Ekonomi Syariah Ekstrakurikuler Elpiji Emas Embarkasi Emil Dardak Emmanuel Macron Emmeril Khan Mumtadz Erdogan Eril Erina Etika FPTI Falsafah Syariat Islam Ferdy Sambo Film Fleksibel Flight Information Region Fluktuasi GDP Gagasan Gaji ASN Gaji Ke 13 Ganda Putra Ganda Putri Ganjar Gas Air Mata Gas Rumah Kaca Gasifikasi Gaya Hidup Gelora Bung Karno Gelora Bung Tomo Gereja Gimmick Global Citizen Award Gojek Grasberg Block Cave Gunung Kerinci Gus Yahya HMI HMID HPV HTI HUT Bhayangkara Ke-76 HUT Ke-76 Bhayangkara Habib Luthfi bin Yahya Haji 2022 Hak Prerogatif Halmahera HargaBBMTetap Hari Film Nasional Hari Ibu Hari Kesaktian Pancasila Hari Musik Nasional Hari Pahlawan Hari Perempuan Internasional Hari Raya Nyepi Harmonis Hemat Hilal Himbauan Hobi Human Trafficking Hyundai IOC IPDN IPI ISIS ITF Sunter IUAE-CEPA Ibu Hamil Ibu Negara Idul Adha 1443 Idul Adha 1443H Idul Adha 2022 Imigrasi Imlek Imunisasi Index Survey Indonesia Tertib 2045 IndonesiaEmas Industrialisasi Info BMKG Infrakstrktur Inklusi Instansi Pemerintah Institusi Modern Instrumen Internet Iran Isra Mi'raj Isu Global JHT JORR Jabodetabek Jagat Nusantara Jakarta Selatan Jalan Rusak Jalan Trans Papua Jalur Laut Jayabaya Jembatan Gantung Jenderal Mark Milley Jokowi Juru Damai Jokowi Peduli Jokowibersamarakyat Jombang Jual Jujur Justin Trudeau KKB KPPS KPPU KRL KSAD KSAU KSPSI KTP KTT Krimea Kadiv Propam Polri Kalimantan Tengah Kalimantan Utara KalimantanTimur Kanker Serviks Kapal Perang Karhutla Kartu Indonesia Pintar Kaskus Kedelai Kekerasan Seksual Kelaparan Akut Kemantan Kemendes Kemenkop Kemenristek Dikti Kemensos Kementerian Tenaga Kerja Kemitraan Kendaraan Dinas Kepala LKPP Kereta Gantung Kereta Semi Cepat Kericuhan Kertajati Kesultanan Buton Kesultanan Ternate Kiai Kimia Kirab Merah Putih Kitas Kodim 1503/Tual Koleksi Kominfo KomisiPemilihanUmum Komisioner Komite Olimpiade Komoditias Konferensi Konflik Agraria Kongres PMKRI Konsorsium Konstruksi Kopra Korea Kota Tual Kriminal Kripik Tempe Krisis Air Kuala Lumpur Kuota Haji Kurang Mampu Kurban Kuwait LHKPN LHP LKPP2021 Lahan Kosong Laksamana Yudo Margono Lampung Lansia Laporan Keuangan Lato-Lato Laut Dalam Laut Natuna Leadership Lebaran Haji Liga 2 Listyo Sigit Prabowo Literasi Lokal Lubang Buaya Lukas Enembe Mabes AL Mabes TNI Mafia Tanah Mahkamah Rakyat Mainan Majalah Time Majathir Mohamad Makan Makanan Malang Malaysia Open 2022 Manado Maruarar Sirait Masker Material Menkum HAM Menlu Vietnam Menteri KLHK Mesir Mesra Minangkabau Minyak Makan Merah Misi Dagang Mobilitias Modern Money Laundry Monopoli Muktamar Mulyono Musyawarah Myanmar NSPK Nakes Narapidana Narendra Modi Negarawan Net Zero Strategy 2045 Netizen Nias Norodom Sihamoni Nuklir Oksidasi Olaf Scholz Olimpiade Olimpiade Paris 2024 Oposisi Orde Baru Otoriter PGRI PLTS PM Australia PPH PPKaM PPPK PSAI PT Antam PT LIB PTN PUPN Pabrik Bahan Peledak Pabrik Baja Pabrik Sepatu Pabrik Tembaga Pabrik Vaksin Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Palung Jawa Pangdam Panglima Pajaji Panjat Tebing Papua Barat Papua Barat Daya Papua Football Academy Parade Senja Parlemen Partisipasi Pasar Hewan Pasar Modal Pasien Paskibraka Pasukan Berani Mati Patriot Paus Fransiskus Pawang Hujan Peduli Lindungi Pegawai Pelanggaran Pemain Keturunan Pemasyarakatan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pembohong Pemborosan Pemilihan Ketua Umum Pemukiman Penduduk Lokal Pengeras Suara Penggelapan Pengkhianat Pengolahan Ikan Penyakit Cacar Monyet Penyusup Perang Perbaikan Jalan Perdagangan Manusia Perhutani Peringatan Dini Permohonan Maaf Permukiman Persis Solo Pertamax Green Perumnas Perundungan Pesawat Hercules Pesawat Kf 21 Piala Asia 2023 Pidato Pilkades Pimpinan Pusat Pj Bupati Plt Gubernur Plt Presiden Politik Identitas Politisasi Agama Polusi Udara Pos Jailolo Prambanan Prancis Presiden Gagal Presiden IOC Produk Lokal Produksi Aspal Produksi Emas Profesional Program Taksi Alsintan Prolegnas Properti Protokol Kesehatan Puan Maharani Pulau Pura Pusat Perbelanjaan Puskesmas Qatar Quick Count R20 RAPBA RKUHP RSPAD Gatot Subroto RSUD Dr. Soedarso Raja Eswatini Ramalan Ratu Elizabeth II Reboisasi Recovery Reklamasi Renovasi Reserse Responden Revolusioner Rice Milling Ritel Rohingya Royal Family Ruang Syiar Islam Rumah Dinas Rusun SHM SNI SPAL SPKLU Samarinda Sampoerna Sapi Limosin Sapi Presiden Jokowi Sarinah Sastrawan SatgasBLBI Satria Piningit Satwa Sawah Scam Sekolah Sekretariat Presiden Sekuritas Seluler Seniman Sepatu Setkab Setneg Mantul Setya Novanto Sheikh Mohamed Bin Zayed Shiddiqiyah Shin Tae-Yong Sidang Isbat Sidang Paripurna Sipil Sirkuit Mandalika Siti Fadia Silva Ramadhanti Sosok Pemersatu Sri Sultan Hamengku Buwono X Stanford University Stasiun Stranas Suap Subang Subsidi Rumah SubsidiBBM Sudan Suku Bunga Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sungai Mahakam Suporter Surabaya Survey CPCS Susu Formula Swasembada Jagung Swasembada Pangan Swedia Swiss TNI AL TNI AU TPS Tahun Toleransi Takjil Talent Scouting Taman Safari Tanam Cabai Tarif Ojek Online Tax Amnesty Telekomunikasi Telkom Tembakau Tenaga Kesehatan Terminal Kijing Test Drive Thailand Thailand Master 2023 The Muslim 500 Tiket TimahIndonesia Timnas Sepak Bola Amputasi TitikNol Tjahjo Kumolo Tjahjo Kumolo meninggal Tol Terpanjang RI Jembatan Terpanjang RI Tony Blair Trade Expo Indonesia Tragedi 1998 Transaksi Keuangan Try Sutrisno Tugu Proklamasi UNHCR USG Uji Coba Unesco Uni Emirat Arab Unicorn United Kingdom Universitas Universitas Airlangga WCCE WSBK WTP Wakil KPK Wali Kota Bogor Walikota Warung Madura Wasdal Wisuda World Trade Organization Wushu Yasonna Yeni Wahid Ziarah abah dim antisipasi narkoba bern bpjt bu Kota Baru dimyati rois dimyati rois meninggal dunia foxconn google gtra summit 2022 jokowi lantik bpip kementrianpupr kendari kneks komite nasional ekonomi dan keuangan syariah kyiv panrb pasaman pelantikan bpip reshufflekabinet robot sitaaset ternak tjahjokumolo tunjangan jabatan pns wakatobi