Tampilkan postingan dengan label Krisis Pangan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Krisis Pangan. Tampilkan semua postingan

Senin, 10 April 2023

Jokowi lakukan persiapan dalam menyambut musim kemarau panjang yang bakal terjadi pada tahun 2023 dengan menambah jumlah stok cadangan beras pemerintah (CBP)

  

Yogyakarta – Jokowi menegaskan rencana impor beras kembali tahun ini ditujukan sebagai cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog. Rencana tersebut menyusul adanya potensi kemarau panjang yang disebabkan adanya El Nino tahun ini.

Upaya tersebut untuk mencegah agar tidak terjadi kekurangan stok beras saat musim kemarau panjang tiba. Sehingga negara bingung mencari ketersediaan beras karena musim kemarau 

Maka rencana importasi beras sebagai CBP merupakan antisipasi potensi tersebut. Impor beras ini diyakini juga tidak mengganggu harga gabah petani. Pasalnya, rencana impor 2 juta ton beras akan datang bertahap.

Perum Bulog mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional untuk impor beras 2 juta ton.  Penugasan tersebut tertuang melalui Surat Penugasan tertanggal 24 Maret 2023 oleh Kepala Bapanas Arief Prasetyo ke Bulog. 

Dalam surat itu disebutkan impor beras tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP) hingga akhir tahun 2023. Namun, untuk saat ini yang perlu segera dilakukan adalah impor beras sebanyak 500.000 ton.


Share:

Senin, 13 Februari 2023

Tidak Berdampak! Jokowi sangat bersyukur krisis pangan yang melanda dunia tidak sampai mempengaruhi Indonesia

 

Yogyakarta – Dunia sekarang benar – benar dilanda krisis yang menghantui berbagai negara hal tersebut terungkap dari krisis pangan. Harga komoditas pangan di luar negeri mengalami kenaikan cukup yang signifikan dampaknya sangat terasa.

Meski begitu Jokowi bersyukur bahwa Indonesia bisa terhindar dari dampak krisis pangan yang menga melanda dunia. Jokowi mengatakan bahwa harga pangan di Indonesia masih relatif lebih stabil serta terjangkau oleh masyarakat.

Melambungnya harga pangan dunia disebabkan adanya perang yang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina yang menghambat pasukan pupuk. Wajar karena pasukan pupuk dunia bergantung pada Ukraina jadi ketika produknya bermasalah maka rantai dibawahnya juga ikut bermasalah.

Maka dari itu Jokowi melakukan langkah antisipasi dengan mengoperasikan pabrik pupuk NPK PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Aceh. Langkah tersebut diambil guna memenuhi kebutuhan pupuk dalam negeri supaya bisa mandiri tanpa tergantung impor.

Jokowi mengatakan nantinya kebutuhan pupuk bisa dipenuhi dari PIM, pasalnya kapasitas produksinya mencapai 1,4 juta ton pupuk setiap tahunnya. 

 

Share:

Jumat, 25 November 2022

JAGA KETAHANAN PANGAN, JOKOWI MINTA OPTIMALKAN LAHAN PERTANIAN

Pemerintah melakukan langkah strategis untuk mengoptimalisasi tata kelola pupuk bersubsidi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 terkait tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk subsidi di sektor pertanian.

Secara resmi hal tersebut disosialisasikan dalam Press Conference yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  Jum’at (15/7/2022) yang disampaikan oleh Deputi Pangan dan Agribisnis serta Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan didampingi oleh Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden, Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia Holding Company, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag dan Ombudsman.

Hal tersebut dilakukan sebagai langkah komitmen pemerintah untuk hadir membantu petani ditengah gejolak kenaikan harga pangan dan energi global yang disebabkan oleh terganggunya rantai pasok barang dan jasa  akibat dari situasi geopolitik duniaakibat perang Rusia-Ukraina.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil menyatakan, saat ini dunia termasuk Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit. "Saat ini kita sedang memulihkan kondisi akibat Covid-19 dan juga dibebani dengan disprapsi pasokan rantai global yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa,"tutur Ali.

Tak berhenti sampai di situ, Ali menyebut kita juga dihadapkan pada gejolak geopolitik global akibat adanya perang Rusia dan Ukraina yang turut menaikan harga pangan dan energi yang menyebabkan kenaikan biaya produksi serta menaikkan inflasi diberbagai negara.

"Point-nya adalah dari kenaikan harga energi ini baik minyak maupun gas turut berdampak pada kenaikan harga pupuk global. Mengingat bahwa salah satu bahan pupuk mengalami kenaikan, sehingga tentu menggeret kenaikan harga pupuk dunia," terang Ali.

Dikatakannya, pembatasan ekspor bahan baku pupuk dari laporan yang diketahuinya menyebutkan bahwa kenaikan harga pupuk sudah mencapai sekitar 30 persen di tahun 2022. Selain itu, perubahan iklim dan bencana alam menjadi hal yang ekstrem yang turut berkontribusi terhadap kenaikan harga pangan global.

"Melihat kondisi tersebut bahwa perekonomian dunia memang sedang menghadapi kondisi yang sulit. Situasi ini tentu menuntut kita terus berbenah dan meningkatkan optimalisasi dari pupuk bersubsidi agar tepat guna dan sasaran," katanya.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Ali menyebut pemerintah tentunya harus mengambil langkah-langkah tepat dan strategis untuk menjaga ketahanan pangan.

Salah satunya adalah dengan melakukan subsidi pupuk yang merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk hadir membantu petani, di mana pupuk merupakan salah satu komponen biaya dalam usaha tani nya.

"Di sisi lain diperlukan optimalisasi penyaluran subsidi tentu yang memang di-desain untuk membantu petani agar tetap mampu memiliki akses terhadap pupuk yang terjangkau.Itulah sebenarnya kita melakukan perbaikan atau menerbitkan Permentan nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penempatan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Sektor Pertanian," kata Ali.

Dipaparkannya, jumlah anggaran alokasi pupuk bersubsidi yang diberikan tetap hampir sama dari tahun lalu dan tidak ada perubahan.

"Tentu hal ini harus kita efektifkan, efisienkan seluruhnya supaya bagaimana nanti produksi kita terutama bahan pangan pokok bisa terjaga dengan baik," tutur dia.

Petani, Ali melanjutkan, tentu berhak mendapatkan pupuk bersubsidi selama melakukan usaha tani di sektor usaha tanam pangan holtikultura perkebunan dengan luas lahan 2 hektar maksimal per musim tanam yang tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar.

Selain itu, pupuk subsidi ini diprioritaskan untuk sembilan komoditas berdasarkan bahan pangan pokok yang strategis yang sudah disepakati dalam arahan pertemuan dengan Panja Pupuk Bersubsidi di Komisi IV DPR RI . Untuk tanam pangan ada padi, jagung, kedelai di holtikultura ada cabai, bawang merah, bawang putih, perkebunan adalah tebu rakyat, kakao, kopi. "Untuk jenispupuknya sendiri adalah urea dan NPK. Tentu harapan kita dari segi teknis atau ilmiahnya pupuk ini tentu tidak hanya urea saja, karena kita panen bunga, buah, biji dan sebagainya. Maka itu harus ada dan kita siapkan NPK-nya," jelas dia.

Dengan demikian, dua jenis pupuk ini itu menjadi ketetapan dalam Permentan ini yang juga sudah dibahas cukup lama dengan semua unsur-unsur baik awalnya dengan Tim Panja Pupuk Bersubsidi di Komisi IV DPR RI bersama dengan Ombudsman, Kemenko Perekonomian dan beberapa kali kita laporkan untuk sampai ditetapkan atau diundangkannya Permentan Nomor 10 Tahun 2022.

"Tentu mekanisme pengusulan pupuk bersubsidi dengan menggunakan data luas lahan sama Simluhtan dengan tetap mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi. Jadi sesuai dengan UU 41 Tahun 2009 untuk lahan pangan pertanian berkelanjutan. Ini yang menjadi dasar kita menjadi bagian yang harus dikawal terus untuk berproduksi padi khususnya sebagai bahan pangan pokok," kata Ali.

Ali berharap dengan adanya perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi ini, program-program harus terintegrasi di semua sektor. "Tentu kami berharap pemerintah yakin bahwa masyarakat Indonesia sebagai insan yang kuat serta memiliki jiwa tangguh untuk mewujudkan ketahanan pangan," papar Ali.

 

Share:

Selasa, 08 November 2022

Tuntutan Aksi 411 Itu Absurd Sekali

Tuntutan massa aksi 411 agar Joko Widodo mundur dari jabatannya sangat absurd dan tidak berdasar. Karena saat ini masyarakat tahu bahwa negara sedang bekerja keras untuk selesaikan pandemi Covid-19 dan berbagai masalah-masalah akibat ketidakpastiaan global. Ujar DEPUTI IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro, Jakarta Pada Senin.

"Tuntutan ini selalu mereka sampaikan secara berulang-ulang. Ini menandakan bahwa tuntutan itu sangat absurd, tidak berdasar, dan tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat," kata Juri

Juri menjelaskan saat ini masyarakat mengetahui bahwa pemerintah sedang bekerja keras untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 dan mengantisipasi berbagai dampak masalah akibat ketidakpastian global seperti krisis pangan, energi, dan krisis keuangan. Di saat yang sama, kata Juri, negara juga terus melanjutkan program-program prioritas nasional untuk membawa kemajuan lebih cepat bagi Indonesia.

"Jadi kalau tuntutannya Jokowi mundur, sudah pasti tidak akan dihiraukan oleh masyarakat dan dianggap hanya membuat kegaduhan saja," ucap Juri.

Juri juga menilai aksi dari kelompok masyarakat yang melakukan demo 411 tersebut, sebenarnya sebuah konsolidasi politik berbalut demonstrasi yang sangat kontraproduktif dan tidak mendidik masyarakat.

"Ini bentuk konsolidasi politik yang dilakukan di jalanan. Sebaiknya konsolidasi dilakukan dengan mencari dukungan politik. Berikan hal-hal yang baik dan dibutuhkan oleh masyarakat, bukan dengan memanfaatkan momen-momen seperti ini yang justru mengganggu kepentingan masyarakat," ujar Juri.

Massa aksi 411 atau 4 November, pada Jumat, memadati kawasan Tugu Arjuna Widjaja, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, sejak siang. Massa mulai berkumpul di kawasan tersebut sejak siang setelah melakukan pawai dari kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat usai Shalat Jumat. Mereka melakukan aksi untuk menyuarakan sejumlah tuntutan kepada kepala negara. Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya (Polda Metro Jaya menyatakan sebanyak 3.790 personel gabungan TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta bersiaga mengamankan unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta pada Jumat ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Endra Zulpan dalam keterangannya di Jakarta, mengatakan ada dua unjuk rasa yang berlangsung pada Jumat ini yang pertama ada demo 411 di Bundaran Patung Kuda, dan aksi massa buruh di kantor Kemenakertrans. Terkait aksi tersebut, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah melakukan pengalihan arus lalu lintas di kawasan Istana Kepresidenan dan Monas dalam rangka pengaman aksi demo.

 

Share:

Rabu, 28 September 2022

Jokowi Minta Startup Lokal Ambil Peluang dari Krisis Pangan

Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyoroti minimnya perusahaan rintisan atau startup lokal yang bergerak di sektor pangan atau agrikultur. Padahal peluang di sektor tersebut sangat terbuka lebar dalam kondisi yang terjadi saat ini.

Adapun saat ini mayoritas startup lokal bergerak di sektor financial technology (fintech)/teknologi keuangan dan ritel.

"Dari kategori yang saya lihat memang sangat besar masih di fintech 23 persen, kemudian ritel ada 14 persen padahal tadi kalau kita lihat urusan masalah krisis pangan, urusan pangan ke depan ini akan menjadi persoalan besar yang harus dipecahkan oleh teknologi dan itu adalah kesempatan, itu adalah peluang, itu adalah opportuinity, dan agrikultur hanya empat persen," tutur Jokowi saat menghadiri pembukaan BUMN Startup Day di ICE BSD, Tangerang, Senin (26/9/2022).

1. Peluang besar startup sektor pangan

Jokowi bukannya tanpa alasan menyebutkan sektor pangan punya peluang besar untuk dikembangkan oleh sebuah startup.

Menurut Mantan Gubernur DKI tersebut, sektor pangan menjanjikan besarnya peluang melalui luasnya cakupan yang dimilikinya.

"Ini ada kesempatan besar di situ karena di dalam urusan pangan itu ada yang namanya urusan produksi, ada yang namanya urusan distribusi, ada yang namanya urusan pasar. Di sini ada peluangnya semua," ucap Jokowi.

2. Menjanjikan banyak ragam komoditas

Dari segi komoditas yang bisa dijual, sektor pangan menjanjikan beragam komoditas yang tidak hanya sebatas beras.

Di luar itu, Jokowi mengatakan masih banyak komoditas pangan yang bisa menjadi objek para startup lokal.

"Namanya urusan pangan ini tidak hanya beras saja, komoditas lainnya ada banyak sekali. Sayur pun ada macam-macam jenisnya, pangan juga tidak hanya beras, ada sorgum, ada porang, ada cassava, ada sagu dan lain-lain sehingga ini menjadi sebuah peluang besar," beber dia.

3. Sektor kesehatan juga janjikan peluang besar

Selain pangan, sektor lainnya yang menjanjikan peluang besar saat ini adalah kesehatan.

Dengan bermodalkan sumber daya manusia Indonesia saat ini, Jokowi yakin jika startup di sektor kesehatan akan mampu meraup peluang-peluang yang ada sekarang.

"Krisis kesehatan kita melihat peluangnya juga besar sekali di situ. Kita ini negara dengan 17 ribu pulau, 514 kabupaten/kota, 34 provinsi. Apa yang bisa kita lakukan agar kesehatan kita ini bisa melompat? Telemedicine bisa disambungkan, operasi jarak jauh bisa disambungkan dengab aplikasi saya kira," ujar Jokowi.

 

Share:

Kamis, 22 September 2022

Jokowi Alokasikan Rp 95 T Atasi Krisis Pangan di 2023

Joko Widodo mengalokasikan Rp 95 triliun dalam mendukung ketahanan pangan nasional untuk pelaksanaan APBN 2023. Salah satu yang akan didorong adalah meningkatkan ketersediaan akses dan kualitas pangan.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta menjelaskan, Jokowi menekankan pengingkatan produktivitas, peningkatan SDM, serta pemanfaatan teknologi dan data. Serta pengembangan dan perkuatan iklim investasi dan logistik pangan serta transformasi sistem pangan nasional yang berkelanjutan lewat anggaran tersebut.

"Belanja negara untuk ketahanan pangan akan disalurkan pada Kementerian Pertanian untuk menjaga keberlanjutan peningkatan produksi komoditas pangan prioritas, pengembangan diversifikasi pangan lokal, penguatan rantai pasok logistik pangan dan food estate," jelas Isa dalam rapat kerja dengan Banggar DPR, Selasa (20/9/2022).

Isa merinci, anggaran ketahanan pangan senilai Rp 95 triliun akan dicapai untuk beberapa hal. Di antaranya kawasan fasilitas penerapan budidaya padi sebanyak 279,55 ribu hektare, kawasan fasilitas penerapan budidaya jagung 40.000 hektare, dan kawasan fasilitas penerapan budidaya kedelai 350.000 hektare.

Berikutnya bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan sebanyak 9.275 unit, bantuan benih dan calon induk ikan 118 juta ekor, dan bantuan sarana peti beku sebanyak 300 unit. Selanjutnya pembangunan bendungan lanjutan 23 unit, dan bendungan baru 7 unit, dan pembangunan jaringan irigasi 6.900 hektare.

Serta rehabilitasi jaringan irigasi untuk 98.700 hektare melalui Kementerian PUPR dan 3.213 hektare melalui Kementerian Pertanian dan tentu tidak terlupakan adalah subsidi pupuk sebanyak 6,6 juta ton.

Isa bilang, anggaran ketahanan pangan sempat mengalami penurunan cukup tajam karena pandemi COVID-19, yang mana di 2020 hanya Rp 73,6 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 100,2 triliun. Namun kembali meningkat pada tahun 2021.

Secara rinci, anggaran ketahanan pangan pada 2021 sebesar Rp 85,9 triliun atau naik 16,8% dibandingkan anggaran 2020 yang hanya sebesar Rp 73,6 triliun.

 

Share:

Selasa, 30 Agustus 2022

Jokowi: Belajar dari Pandemi, Kita Harus Hati-hati Ambil Kebijakan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kalau dunia belum benar-benar pulih dari krisis akibat pandemi. Jokowi mewanti-wanti masyarakat untuk siap menghadapi tantangan baru.

Hal itu diungkap Jokowi dalam sambutannya di Rakernas PAN. Jokowi memberikan sambutan melalui video tapping yang ditayangkan di acara penutupan rakernas PAN di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (27/8/2022).

"Ketum PAN zulhas, dan seluruh jajaran pengurus PAN baik pusat, wilayah dan daerah. Hadirin yg berbahagia, saat ini dunia berada dalam posisi yang sangat sulit. Global betul-betul berada dalam kondisi yang tidak mudah, dunia belum pulih betul dari krisis kesehatan akibat pandemi lalu, sudah muncul konflik perang sehingga kita harus bersiap menghadapi berbagai tantangan tantangan baru dan juga mengatasi ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi dan ancaman krisis keuangan," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar tetap hati-hati untuk mengambil setiap kebijakan saat ini. Dia bicara pentingnya persatuan dalam menghadapi suasana ketidakpastian di masa mendatang.

"Belajar dari menghadapi pandemi COVID-19 kita harus waspada dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan dan yang terpenting kita harus bersatu dalam menghadapi ketidakpastian di masa mendatang agar bangsa kita pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat," katanya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan RI memiliki momentum pulih lebih cepat terutama di sektor perekonomian. Untuk itu, dia juga berpesan momentum ini bisa terus dijaga dan ditingkatkan.

"Kita memiliki momentum untuk pulih lebih cepat perekonomian kita tumbuh sangat baik, kwartal kedua tahun 2022 bahkan tumbuh mencapai 5,44%, neraca perdagangan kita juga surplus 27 bulan berturut-turut, ini yang harus dijaga betul agar kinerja yang terus dapat ditingkatkan," katanya.

"Untuk itulah kita harus terus membangun infrastruktur di berbagai daerah memperkuat sistem pertahanan pangan, melakukan reformasi struktural, memulai realisasi industri dan mengembangkan ekosistem ekonomi hijau serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif," lanjut Jokowi.

 

Share:

Sabtu, 27 Agustus 2022

Jokowi Kampanye Tanam Sorgum, Begini Peluangnya di RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong substitusi impor agar tidak menggerus devisa negara. Apalagi, jika produk yang diimpor rentan dengan gejolak di pasar global.

Salah satu produk yang didorong segera memenuhi substitusi adalah gandum. Di mana, menurut Jokowi, Indonesia mengimpor sekitar 11 juta ton gandum. Sementara, gandum saat ini tengah terkena efek domino perang Rusia-Ukraina hingga memicu lonjakan harga dan keterbatasan pasokan.

Untuk itu, Jokowi mendorong penanaman sorgum, tanaman penghasil biji-bijian yang dapat diolah menjadi tepung seperti gandum.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika mengungkapkan, produksi sorgum hingga kini masih tergolong sedikit sehingga membuat industri belum bisa menyerap secara maksimal.

"Sesuai perkembangan, kan belum banyak, dan ini sudah ada beberapa yang tumbuh, terutama di industri menengah dan kecil. Jadi kalau kebutuhan terpenuhi bisa masuk ke industri-industri, kita coba matchmaking -an dengan industri besar. Kalau sekarang suplainya (dikit), namun mulai tumbuh beberapa industri sorgum yang menengah kecil," katanya kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (25/8/2022).

Indonesia sendiri belum masuk sebagai negara penghasil sorgum dunia.

Saat ini, menurut Indexmundi, produsen utama sorgum dunia adalah Amerika Serikat, Niggeria, Sudan, Meksiko, Etiopia, India, Argentina, China, Brasilm dan Burkina Faso. Sedikitnya stok membuat industri di dalam negeri belum leluasa untuk mengandalkan sorgum sebagai bahan baku.

"Di industri pasti inovasi, kreatif akan tumbuh kalau bahannya, kesediaan bahan baku sudah ada. Nggak akan sulit berkreasi kalau bahan bakunya (tersedia)," kata Putu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengatakan, luas tanam sorgum hingga Juni 4.355 hektar (ha) yang tersebar di 6 provinsi. Adapun produksinya 15.243 ton atau dengan produktivitas 3,63 ton per ha.

Jumlah ini masih kalah jauh dari negara lain seperti Amerika Serikat yang mencetak 9,67 juta ton, Nigeria 7 juta ton dan Sudan 5 juta ton.

"Ini sedang didorong untuk penyediaan bahan baku, paling nggak jadi tepung, jadi jajanan, makanan, banyak itu," ujar Putu Juli.

Sebelumnya, di hadapan pengusaha KADIN, Jokowi kembali mengajak pengusaha berinvestasi di Sorgum. Banyak lahan yang bisa dijadikan untuk berbisnis ini, apalagi menurutnya bisnis pangan menjadi yang menguntungkan saat ini.

"Dalam kondisi sesulit apa pun pasti ada peluang. Dan yang bisa memakai peluang itu adalah entrepreneur, wirausahawan, bapak ibu sekalian, nggak ada yang lain. Peluangnya apa? Ada krisis pangan berarti peluangnya ada di pangan. Jualan pangan itu paling cepat sekali," kata Jokowi saat perayaan HUT Kemerdekaan RI bersama KADIN.

 

Share:

Rabu, 24 Agustus 2022

Jokowi Sebut Situasi Kian Rumit, Banyak Negara Bakal Ambruk!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan bahwa ketidakpastian yang terjadi saat ini tidak mudah dan semakin rumit. Bahkan diperkirakan, akan makin banyak negara yang bakal ambruk imbas krisis yang terjadi.

Hal tersebut ditekankan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) se-Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Selasa (23/8/2022).

"Prosesnya belum selesai, tidak semakin gampang, tapi makin rumit," kata Jokowi.

Dunia saat ini dilanda berbagai macam krisis. Mulai dari krisis energi, krisis pangan, hingga krisis keuangan yang dipicu oleh perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina dalam beberapa bulan terakhir.

Jokowi bahkan mendapatkan 'bisikan' dari sejumlah lembaga internasional bahwa situasi ini akan menyebabkan sejumlah negara ambruk. Bahkan, kini diperkirakan jumlah negara yang akan jatuh diproyeksikan akan lebih besar dibandingkan sebelumnya.

"Dulu misalnya diperkirakan lembaga internasional 9 negara akan ambruk, tambah 25, tambah 43, terakhir 66 negara ekonominya akan ambruk. Satu per satu sudah mulai. Ini yang kita hadapi sekarang ini," katanya

"Bertubi-tubi krisis kesehatan, krisis pangan masuk krisis energi masuk ke krisis keuangan, enggak mudah. Untuk pangan saja sangat mengerikan," jelasnya.

 

Share:

Selasa, 23 Agustus 2022

Horor! Ada 4 Krisis Ancam RI, Jokowi Ingin RI Lebih Waspada

Dunia kini tengah diselimuti awan gelap. Beberapa negara bahkan terancam menghadapi triple krisis, yaitu pangan, energi dan keuangan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membenarkan hal tersebut. Namun tidak cuma tiga, melainkan empat. Sebab ada satu lagi yang sejak tiga tahun terakhir belum sepenuhnya selesai, yaitu krisis kesehatan.

"ini keadaan dunia memang sangat sulit dan bahkan lembaga internasional mengatakan tahun depan akan gelap signifikan. ini kan sebuah keadaan, tantangan yang betul-betul tidak mudah," ungkap Jokowi dalam wawancara khusus bersama CNBC Indonesia.

"Tadi disampaikan triple krisis, bukan. Tapi empat ya. Di mulai dari krisis kesehatan, krisis pangan, energi dan keuangan. Semua berbarengan, dimulai dari pandemi covid-19," jelasnya.

Pandemi covid-19 memang belum sepenuhnya selesai. Beberapa negara belakangan waktu bahkan kewalahan dengan kehadiran varian covid-19 baru sebab tingkat penyebaran yang lebih cepat. China adalah salah satunya.

Hal ini yang harus menjadi kewaspadaan bagi banyak negara termasuk Indonesia. Walaupun bagi dari sisi penganganan covid-19 maupun ekonomi sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan sederet negara lainnya.

"Kita harus tetap optimis, realistis, waspada, hati-hati itu penting," tegas Jokowi.

Kasus covid-19 di dalam negeri cenderung terkendali sekalipun ada varian baru. Dari sisi perekonomian, pertumbuhan tinggi terjadi pada kuartal II-2022 sebesar 5,44%. Ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor serta investasi.

Data-data perekonomian Indonesia sangat bagus. Dari pertumbuhan ekonomi, inflasi hingga rupiah dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Angka-angka seperti ini pun harus diwaspadai secara detil," ujar Jokowi.

Pertumbuhan tinggi ekonomi Indonesia terjadi pada kuartal II-2022 sebesar 5,44%, melanjutkan tren positif dalam beberapa kuartal sebelumnya. Dibandingkan kuartal sebelumnya (quarter-to-quarter/qtq), ekonomi tumbuh 3,72%. Ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor serta investasi.

Inflasi 4,94% (year on year/yoy) pada akhir Juli 2022, naik ketimbang bulan sebelumnya di 4,35% yoy. Sementara, angka inflasi inti berada di 2,86% yoy. Tapi masih lebih rendah dibandingkan dengan negara di kawasan ASEAN maupun belahan dunia lain seperti Eropa dan Amerika Serikat (AS).

Nilai tukar rupiah juga terkendali pada rata-rata level Rp 14.700 per dolar Amerika Serikat. Sempat melemah ke level Rp 15.000 per dolar AS, akan tetapi kini kembali menguat.

Cadangan devisa pada Juli 2022 berada di US$ 132,2 miliar. Meskipun berkurang US$ 4,2 miliar dibandingkan bulan sebelumnya, tapi masih dinilai aman karena setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

APBN kembali mencetak surplus hingga akhir Juli 2022. Nominalnya bahkan amat fantastis, yaitu mencapai Rp 106,1 triliun atau 0,57% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Akan tetapi menurut Jokowi, angka-angka tersebut hanya bersifat makro. Maka dari itu, Jokowi minta seluruh menteri agar mengecek ke lapangan untuk mengetahui realitas di lapangan. "Jangan hanya terjebak di angka saja, tapi lapangan seperti apa juga dicek," tegasnya.

 

Share:

Selasa, 16 Agustus 2022

Horor! Triple Krisis yang Disebut Jokowi Jadi Petaka Buat RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan situasi horor yang dialami dunia saat ini. Adalah triple krisis, yang meliputi krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan.

"Kita berbicara mengenai krisis global yang berkaitan dengan krisis pangan, krisis energi, dan juga krisis keuangan. Kita berbagi, sharing mengenai hal-hal yang berkaitan dengan domestik kita, baik yang berkaitan dengan pangan, yang berkaitan dengan energi, dan juga yang berkaitan dengan keuangan," kata Jokowi akhir pekan lalu di Istana Negara, Jakarta.

Situasi global sejatinya sudah memburuk sejak pandemi covid-19. Belum sepenuhnya pulih ada lagi persoalan perang Rusia dan Ukraina yang mengganggu pasokan barang. Hal ini mendorong adanya krisis pangan dan energi di berbagai negara.

Masalah lain muncul ketika lonjakan inflasi melanda negara maju dan berkembang. Seperti Amerika Serikat (AS) mengambil respon dengan kenaikan suku bunga acuan secara agresif, sehingga menimbulkan gejolak besar. Sejarah mencatat, ketika itu terjadi maka beberapa negara alami krisis keuangan.

"Kondisi ini akan berdampak ke stabilitas sistem keuangan dari sektor keuangan dunia, terjadi sekarang outflow, dolar indeks meningkat dan suku bunga bank-bank sentral yang maju seiring kenaikan inflasi," kata Sri Mulyani akhir pekan lalu di kesempatan berbeda.

Dari proyeksi IMF, ekonomi dunia dipangkas menjadi 3,6% pada 2022 dan 2,9% pada 2023. Pemangkasan perkiraan pertumbuhan terbesar diterima oleh Amerika Serikat (AS). Pertumbuhan ekonomi AS diturunkan menjadi 2,3% tahun ini, sementara China dikoreksi menjadi 3,3% dan negara maju 2,5%.

Adapun, Indonesia hanya diturunkan 0,1% menjadi 5,4%, dari proyeksi IMF sebelumnya 5,3% pada April 2022. Pada kuartal II/2022, Sri Mulyani membeberkan sejumlah negara yang ekonominya mengalami koreksi, yaitu AS yang turun menjadi 1,6% dari 3,5% pada kuartal I; Italia terkoreksi 4,2% dari 6,2%; Prancis 4,2% dari 4,8%; Jerman 1,4% dari 3,6% dan China 0,4% dari 4,8%.

"Ini menggambarkan risiko terlihat di pertumbuhan ekonomi kuartal II di negara-negara yang cukup besar dan berpengaruh ke dunia cukup besar," ungkap Sri Mulyani.

Hal yang senada diungkapkan oleh Dody Budi Waluyo dalam Economic Update, CNBC Indonesia. Risiko stagflasi, menurut Dody, akan dialami oleh banyak negara.

Kondisi ini akan berpengaruh besar terhadap perdagangan global dan harga komoditas. Diketahui dua hal tersebut adalah mesin pendorong ekonomi dalam negeri dalam beberapa waktu terakhir, selain peningkatan konsumsi rumah tangga. "Ini akan berpengaruh ke kita," imbuhnya.

 

Share:

Sabtu, 13 Agustus 2022

Jokowi: 800 Juta Orang Terancam Kelaparan Akut

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan 800 juta orang di dunia terancam kelaparan dan kekurangan pangan akut.

Saat ini, Jokowi mengatakan lebih dari 300 juta orang di dunia sudah menghadapi kekurangan pangan akut dan kelaparan.

"Sekarang 300 juta lebih orang terancam kekurangan pangan akut dan kelaparan. Di beberapa negara sudah mulai, mulai, mulai, dan diperkirakan kalau tidak ada solusi bisa masuk ke 800 juta orang," ungkap Jokowi dalam YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (11/8).

Merespons situasi ini, ia meminta semua pihak dan khususnya Kementerian Pertanian (Kementan) untuk segera membuat lahan yang selama ini menganggur menjadi produktif.

"Inilah kenapa kami ingin lahan-lahan yang tidak produktif itu diproduktifkan. Urusan cabai, ini harusnya rumah tangga di desa itu menanam itu di polybag atau di pekarangannya," ujar Jokowi.

Jika sejumlah rumah tangga melakukan hal tersebut, Jokowi yakin lonjakan harga cabai tak akan terjadi lagi. Pasalnya, pasokan cabai otomatis akan berlimpah atau sesuai dengan kebutuhan.

Sementara, ia mengatakan Kementerian Pertanian juga gencar menanam kelapa genjah di lahan-lahan yang tak produktif. Namun, hasil tanam tersebut baru akan terlihat pada dua tahun mendatang.

"Kelapa genjah yang nanti hasilnya dua tahun, 2,5 tahun. Dalam satu tahun nanti pohon bisa 180 buah yang itu bisa dibuat gula semut, minyak kelapa, dan dijual buahnya untuk minuman segar," terang Jokowi.

Penanaman genjah kelapa sudah dilakukan di Solo Raya, Boyolali, Karanganyar, dan Sukoharjo.

Rinciannya, pemerintah menanam 46 ribu kelapa genjah di Boyolali, 44 ribu di Karanganyar, dan 110 ribu di Sukoharjo.

"Targetnya kurang lebih 1 juta kelapa genjah. Tapi tidak kelapa saja nanti ada jagung, lalu dibagi juga bibit cabai," tutup Jokowi.

 

Share:

Hadapi Krisis Pangan Dunia, Jokowi Ajak Masyarakat Tanam Cabai di Pekarangan Rumah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk menanam cabai hingga kelapa genjah menghadapi krisis pangan global. Hal itu disampaikan saat melaksanakan program Penanaman 1 Juta Kelapa Genjah di Solo Raya.

"Inilah kenapa lahan-lahan tidak produktif diproduktifkan sehingga rumah tangga bisa tanam kelapa, cabai dan lainnya agar tidak kekurangan pangan," kata dia melalui pernyataan tertulis, Jumat (12/8/2022).

Menurutnya program strategis tersebut diluncurkan untuk memperkuat sektor pertanian menghadapi krisis pangan global dan memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengoptimalkan lahan pekarangan dan hamparan.

"Kita tahu saat ini dunia dilanda krisis pangan terjadi kekurangan pangan dan kelaparan akut sudah terjadi di beberapa negara. Diperkirakan kalau ini tidak ada solusi 300 juta orang lebih kekurangan pangan dan kelaparan," ungkapnya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menambahkan penanaman kelapa genjah menjadi harapan baru untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, menurunkan pengeluaran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengembangkan ekonomi wilayah di tengah tantangan krisis pangan dunia.

Tidak hanya kegiatan tanam, industri pengolahan ke depan terus disiapkan sehingga menghasilkan produk turunan kelapa yang bernilai jual tinggi seperti minyak kelapa dan gula semut. "Menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi, kami mengembangkan kelapa genjah 1 juta secara nasional. Kita tingkatkan perekonomian rumah tangga," katanya.

Menurut dia peran ibu-ibu menaman cabai hingga kelapa genjah dipekarangan rumah dapat menambah pendapatan dan kesejahteraan. Harga kelapa genjah pandan wangi di Amerika mencapai Rp 80.000 hingga Rp 120.000 per buah yang sudah di kemas.

 

Share:

Selasa, 09 Agustus 2022

Pemerintah Bersiap Diri Antisipasi Krisis Pangan Global 2023

Pemerintah memproyeksi kemungkinan terjadinya krisis ekonomi tahun 2023 yang dapat menganggu stabilitas dalam negeri. Sektor pangan menjadi salah satu fokus pemerintah agar ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat tetap terjaga.

Dalam beberapa pekan terakhir, Presiden Joko Widodo juga kerap melakukan rapat terbatas di Istana Negara bersama jajarannya untuk membahas situasi pangan nasional. Dalam unggan media sosial, Presiden pun selalu mengingatkan masyarakat akan situasi krisis ekonomi yang melanda dunia.

Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, mengatakan, dalam rapat-rapat pimpinan, Presiden meminta seluruh jajarannya untuk melakukan upaya luar biasa.

"Bukan yang biasa-biasa saja, karena kondisi hari ini, terutama tahun 2023 nanti pastinya ada tiga krisis: krisis pangan, energi, dan keuangan," kata Arief kepada Republika Ahad (7/8/2022).

Arief mengatakan, sejak dirinya dilantik sebagai Kepala NFA Februari lalu, Presiden Jokowi pun menegaskan setiap pekan, pemerintah harus mengadakan rapat khusus membahas kondisi pangan.

Menurut Arief, salah satu instruksi utama Presiden yakni agar Indonesia bisa mengoptimalisasi produksi-produksi pangan yang memang dapat diproduksi. Hanya saja, sektor pertanian Indonesia masih menjumpai sejumlah kendala, terutama dalam tahap pasca panen.

"Masih diperlukan teknologi pasca panen, mulai dari pengering hingga silo-silo penyimpanan, itu yang kita masih perlukan," katanya.

Ia pun menegaskan, seluruh komoditas pangan pokok strategis yang masih dipenuhhi dari impor namun dapat diproduksi dalam negeri, tetap diupayakan menuju swasembada. Di antaranya, daging sapi, bawang putih, gula, hingga kedelai.

Arief menuturkan, situasi harga global saat ini sudah jauh lebih tinggi. Dahulu, Indonesia mengimpor lantaran harga luar negeri lebih murah dari harga domestik. Namun saat ini, situasi tak lagi sama.

Namun, ia menegaskan, upaya peningkatan produksi tak akan mampu dicapai tanpa perbaikan kesejahteraan petani.

"Selalu statement saya kepada Presiden, produktivitas itu berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Jadi ketika petani diperhatikan, harga dibeli dengan harga baik, mereka akan sukarela menanam sendiri, itu kuncinya," kata Arief.

Sesuai dengan kewenangan NFA, ia menyampaikan sembilan bahan pokok yang menjadi tanggung jawab akan diatur harga acuannya. Itu untuk memberikan kepastian kepada petani sebagai produsen pangan.

"Selain itu, kita harus memulai kolaborasi stakholders, dengan kementerian lembaga, asosiasi, perguruan tinggi, hingga BUMN dan BUMD. Semua harus berkolaborasi," ujarnya.

 

Share:

Kamis, 21 Juli 2022

JAGA KETAHANAN PANGAN, JOKOWI MINTA OPTIMALKAN LAHAN PERTANIAN

Pemerintah melakukan langkah strategis untuk mengoptimalisasi tata kelola pupuk bersubsidi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 terkait tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk subsidi di sektor pertanian.

Secara resmi hal tersebut disosialisasikan dalam Press Conference yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  Jum’at (15/7/2022) yang disampaikan oleh Deputi Pangan dan Agribisnis serta Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan didampingi oleh Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden, Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia Holding Company, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag dan Ombudsman.

Hal tersebut dilakukan sebagai langkah komitmen pemerintah untuk hadir membantu petani ditengah gejolak kenaikan harga pangan dan energi global yang disebabkan oleh terganggunya rantai pasok barang dan jasa  akibat dari situasi geopolitik duniaakibat perang Rusia-Ukraina.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil menyatakan, saat ini dunia termasuk Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit. "Saat ini kita sedang memulihkan kondisi akibat Covid-19 dan juga dibebani dengan disprapsi pasokan rantai global yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa,"tutur Ali.

Tak berhenti sampai di situ, Ali menyebut kita juga dihadapkan pada gejolak geopolitik global akibat adanya perang Rusia dan Ukraina yang turut menaikan harga pangan dan energi yang menyebabkan kenaikan biaya produksi serta menaikkan inflasi diberbagai negara.

"Point-nya adalah dari kenaikan harga energi ini baik minyak maupun gas turut berdampak pada kenaikan harga pupuk global. Mengingat bahwa salah satu bahan pupuk mengalami kenaikan, sehingga tentu menggeret kenaikan harga pupuk dunia," terang Ali.

Dikatakannya, pembatasan ekspor bahan baku pupuk dari laporan yang diketahuinya menyebutkan bahwa kenaikan harga pupuk sudah mencapai sekitar 30 persen di tahun 2022. Selain itu, perubahan iklim dan bencana alam menjadi hal yang ekstrem yang turut berkontribusi terhadap kenaikan harga pangan global.

"Melihat kondisi tersebut bahwa perekonomian dunia memang sedang menghadapi kondisi yang sulit. Situasi ini tentu menuntut kita terus berbenah dan meningkatkan optimalisasi dari pupuk bersubsidi agar tepat guna dan sasaran," katanya.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Ali menyebut pemerintah tentunya harus mengambil langkah-langkah tepat dan strategis untuk menjaga ketahanan pangan.

Salah satunya adalah dengan melakukan subsidi pupuk yang merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk hadir membantu petani, di mana pupuk merupakan salah satu komponen biaya dalam usaha tani nya.

"Di sisi lain diperlukan optimalisasi penyaluran subsidi tentu yang memang di-desain untuk membantu petani agar tetap mampu memiliki akses terhadap pupuk yang terjangkau.Itulah sebenarnya kita melakukan perbaikan atau menerbitkan Permentan nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penempatan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Sektor Pertanian," kata Ali.

Dipaparkannya, jumlah anggaran alokasi pupuk bersubsidi yang diberikan tetap hampir sama dari tahun lalu dan tidak ada perubahan.

"Tentu hal ini harus kita efektifkan, efisienkan seluruhnya supaya bagaimana nanti produksi kita terutama bahan pangan pokok bisa terjaga dengan baik," tutur dia.

Petani, Ali melanjutkan, tentu berhak mendapatkan pupuk bersubsidi selama melakukan usaha tani di sektor usaha tanam pangan holtikultura perkebunan dengan luas lahan 2 hektar maksimal per musim tanam yang tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar.

Selain itu, pupuk subsidi ini diprioritaskan untuk sembilan komoditas berdasarkan bahan pangan pokok yang strategis yang sudah disepakati dalam arahan pertemuan dengan Panja Pupuk Bersubsidi di Komisi IV DPR RI . Untuk tanam pangan ada padi, jagung, kedelai di holtikultura ada cabai, bawang merah, bawang putih, perkebunan adalah tebu rakyat, kakao, kopi. "Untuk jenispupuknya sendiri adalah urea dan NPK. Tentu harapan kita dari segi teknis atau ilmiahnya pupuk ini tentu tidak hanya urea saja, karena kita panen bunga, buah, biji dan sebagainya. Maka itu harus ada dan kita siapkan NPK-nya," jelas dia.

Dengan demikian, dua jenis pupuk ini itu menjadi ketetapan dalam Permentan ini yang juga sudah dibahas cukup lama dengan semua unsur-unsur baik awalnya dengan Tim Panja Pupuk Bersubsidi di Komisi IV DPR RI bersama dengan Ombudsman, Kemenko Perekonomian dan beberapa kali kita laporkan untuk sampai ditetapkan atau diundangkannya Permentan Nomor 10 Tahun 2022.

"Tentu mekanisme pengusulan pupuk bersubsidi dengan menggunakan data luas lahan sama Simluhtan dengan tetap mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi. Jadi sesuai dengan UU 41 Tahun 2009 untuk lahan pangan pertanian berkelanjutan. Ini yang menjadi dasar kita menjadi bagian yang harus dikawal terus untuk berproduksi padi khususnya sebagai bahan pangan pokok," kata Ali.

Ali berharap dengan adanya perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi ini, program-program harus terintegrasi di semua sektor. "Tentu kami berharap pemerintah yakin bahwa masyarakat Indonesia sebagai insan yang kuat serta memiliki jiwa tangguh untuk mewujudkan ketahanan pangan," papar Ali.

 

Share:

Rabu, 13 Juli 2022

Jokowi Minta Waspadai Kenaikan Harga Roti-Mi Instan Imbas Perang Ukraina

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat untuk waspadai kenaikkan harga gandum. Presiden Jokowi menjelaskan kalau perang Rusia-Ukraina begitu berdampak pada harga komoditas pangan.

Dia mengatakan, sebagian negara di dunia kini mengalami kekurangan pangan akut akibat kekurangan stok dan kenaikan harga komoditas, termasuk gandum. Sebanyak 40% pasokan gandum dunia berasal dari Ukraina, Rusia, dan Belarusia.   Jokowi mencatat, saat ini stok gandum yang tertahan di Ukraina sebesar 77 juta ton, sedangkan stok di Rusia mencapai 130 juta ton. Stok gandum tersebut tertahan akibat konflik kedua negara tersebut.

Tertahannya stok tersebut menyebabkan harga gandum di pasar global telah naik 30%-50% secara tahun berjalan. Kenaikan harga gandum internasional akan berdampak pada industri makanan di dalam negeri, khususnya yang menggunakan bahan baku tepung terigu seperti biskuit, roti, dan mie.

"Hati-hati yang namanya komoditas pangan dunia ini naik semuanya utamanya gandum. Kita juga impor gandum gede banget, 11 juta ton, impor gandum kita. Ini hati-hati. yang suka makan roti, yang suka makan mi bisa harganya naik, karena apa? Ada perang di Ukraina," ujar Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/7/22/2022).

"Di Ukraina saja ada stok gandum waktu ke sana saya tanya langsung ke Presiden Zelenskyy berapa stok yang ada di Ukraina. 22 juta ton. Stop gak bisa dijual. Kemudian ada panen baru ini, 55 juta ton artinya stoknya sudah 77 juta ton," katanya.

Sehingga negara di Afrika dan Asia sudah mulai mengalami kekurangan pangan. Namun, Presiden Jokowi bersyukur karena pokok utamanya beras tidak terjadi kenaikan. Hal itu karena bisa diproduksi di Indonesia.

Oleh karena itu Presiden Jokowi menghimbau masyarakat agar untuk mewaspadai kenaikan harga komoditas dampak dari perang Rusia-Ukraina, dan Presiden Jokowi mengajak masyarakat Indonesia agar untuk memanfaatkan lahan kosong untuk di tanami pohon-pohon kebutuhan pokok, agar stok untuk bahan pokok tetap terjaga.

 

Share:

Definition List

Unordered List

Support

Categories

Jokowi Ekonomi IKN Berita Bohong Pemerintah Pembangunan Hoax Fitnah Ekonomi Indonesia Infrastruktur Masyarakat Prabowo Investasi kunjungan kerja Stabilitas Nasional Pemilu 2024 Politik IKN Nusantara Bansos Stabilitas Politik Kerja Sama indonesia Ekspor Pilkada covid-19 Beras Pangan KTT G20 UMKM Investor jakarta APBN BUMN Korupsi Industri Pilpres 2024 indonesia maju China Klarifikasi pandemi Asean Demokrasi Pajak Kepuasan Publik Krisis Global Papua Gibran Hilirisasi Tambang Proyek Strategis Nasional SDM Mahkamah Konstitusi dunia inflasi pendidikan Impor KPU KemenPUPR Kinerja Presiden Lebaran Petani Masa Depan Presidensi G20 nikel Komitmen Ekonomi Global Maaruf Amin UU kunker jokowi BBM Pertanian Bali Bulog Apresiasi Bantuan Tunai HUT Kemerdekaan RI KPK Kabinet Bantuan Idul Fitri Menkominfo Stabilitas Ekonomi Global Sri Mulyani ASN BLT Daerah Indonesia Sejahtera Kebutuhan Pokok Menteri PSSI Program Kerja Proyek Subsidi Tapera KTT Asean Kemenkeu Krisis Pangan Mineral Mentah Sidang PHPU Sosial Media mobil listrik pdip DPR Harga Stabil Kaesang Keamanan Menkeu Pemda SDM Unggul bahlil G20 Ibu Kota Jabatan Kebijakan Ketahanan Pangan Lahan Polri RUU jalan tol Kementan Kemiskinan Ekstrem Kenaikan Harga Komoditas Pemilu Perpres Presiden Produk Dalam Negeri BLT Subsidi Bahan Pokok Golkar Kontroversial Lingkungan Hidup Pariwisata Sepak Bola TNI resesi Anies Indonesia Emas 2045 Kepemimpinan Jokowi Keuangan Penegakan Hukum Rusia Upacara Vaksin kendaraan berbasis listrik Anggaran Antisipasi Krisis Bendungan Digital Internasional Konstitusi Panen Pelayanan Publik Survey Transportasi Ukraina generasi muda iriana utang Dana Kemenkes Kementerian ESDM Listrik Luhut Binsar Pandjaitan NKRI PPKM Pemerataan Pembangunan Peraturan Pemerintah Rumah Transparansi Publik pdb Banjir Batubara Energi Gelar Kehormatan Ijazah Palsu Judi Online Kerja Sama Bilateral Komoditas Menko Marves Nasional Pasar Perang Rusia Ukraina Revisi Subsidi BBM sembako Airlangga Hartarto Bantuan Kemanusiaan Istana Negara Kalimantan Timur Menko Perekonomian Parpol Pelantikan Pemimpin Sejati Penghargaan Prestasi Stunting Bawaslu Bulan Ramadhan DPR RI Demo Devisa Negara El Nino Intervensi Kamboja Kereta Cepat Makan Gratis Megawati MenPANRB Pasar Tradisional SDA Timnas Utang Luar Negeri Asing Bidang pangan Freeport Jalan Kementerian PUPR Kemnaker Kesehatan Maluku Musyawarah Nasional Reformasi Teknologi Digital WTO bkpm Bangga Produk Lokal FIFA Hak Angket Kemenko Perekonomian Mahasiswa Media Menpora Mentan Ormas PPN Perumahan Piala Dunia U-20 Program RAPBN 2023 baterai listrik Covid19 Dana Desa Erick Thohir Gerindra KTT G7 Kebebasan Pers Kemendikbudristek Ketum Krisis Keuangan Luar Negeri Minyak Modal Moeldoko Mudik Otomotif PAN PBB PBNU PKI PLN PMK PSN Padi Pasir Laut Perizinan Piala Dunia Soekarno Transformasi Digital Vaksinasi Xi Jinping Air Bersih Anak Muda Aspirasi Bencana Ekonomi Mikro Gempa bumi Jokowi Bersama Rakyat Kadin Kemenhub Kemenparekraf Koalisi Kreatif Masyarakat Adat Medan Menteri Investasi Olahraga Pejabat Pekerja Pengusaha Pertahanan Sertifikat Smelter Tanah Transisi menlu pns Aceh Adu Domba BUMD Bahan Mentah Bantuan PKH Capres DOB Papua Daerah Istimewa Yogyakarta Emisi Karbon Gratis Israel KTT Kebebasan Berpendapat Kemenag Kementerian Keputusan Presiden Mendagri OJK Perampasan Aset Pers Putin Ramah Lingkungan Rapat Koordinasi Reshuffle Kabinet Semangat Persatuan Swasta Timah Transformasi UGM UKT Wantimpres joko widodo motorlistrik pertamina Adat Budaya Artis Bea Cukai Birokrasi Booster CPO Data Ekonomi Daerah Ganti Untung Gubernur Hubungan Diplomatik Indonesia Bangkit Influencer Inpres Insentif Jerman Kemendagri Kereta Api Lapangan Kerja Layanan Kesehatan Mahfud MD Menhan Mensesneg Menteri ATR/BPN Migas Misi Perdamaian PKB PKS Palestina Penjara Perbankan Platform Digital Ridwan Kamil Saham Soeharto Solo Stabilitas Sulawesi Utara Swasembada Beras Tantangan Dunia Vaksin Booster Zelensky honorer kemenpanrb krisis pelabuhan AFF Suzuki Cup 2022 AHY APBD Amerika BMKG BPS BSU Blusukan Cegah Korupsi Cipta Kerja EBT Ekonomi Biru Ekonomi Indonesia Meroket Elektabilitas Tinggi Fasilitas Guru HAM HGU Hari Libur Nasional Ibadah Puasa Integritas Jawa Timur KUR Kalimantan Barat Karya Anak Bangsa Kebijakan Fiskal Kelapa Sawit Kemenpora Keterbukaan Informasi Komunis Korban Gempa Logistik Masyarakat Mandiri Optimis PIK PSI Papua Youth Creative Hub Paspampres Perangkat Daerah Perdagangan Perdana Mentri Pj Gubernur Produk Provokasi Radikalisme Sampah Satgas Covid-19 Sejarah Silaturahmi Skandal Sulawesi Selatan THR Tenaga Kerja Warga Lokal Zulkifli Hasan hipmi kit batang produksi nikel tol Alutsista Anak Anggaran Belanja Negara Asia Tenggara Australia BPJS BSD Bandara Bandung Bangka Belitung Bank Dunia Bank Indonesia Bappenas Bauksit Bisnis Cianjur Crude Palm Oil Cuaca Dana Alokasi Khusus Dinasti Politik Distribusi G7 Gandum Harta Ibadah Haji IbuKotaBaru Iklim Indo Pasifik Industri Manufaktur Jawa Barat KSP KTT Asean-EU Kalimantan Keadilan Kejahatan Kepala Daerah Kepala Desa Keppres Ketahanan Energi Ketua Asean 2023 Khofifah Konflik Koperasi Krisis Energi Kudeta Lembaga Negara Liga 1 MPR MUI Mahkamah Agung Malaysia Menkes Menparekraf Merakyat Minyak Goreng Mobilitas Muhammadiyah Nasdem Nataru 2022/2023 Negara Berkembang Net Zero Emission 2060 Otorita IKN Pancasila Payung Hukum Peradilan Perppu Pertalite Pesantren Produk Halal Produktif Program Desa Sandiaga Uno Singapura Sulawesi Tenggara Sumatera Utara Survey LSI Toleransi Turki Uni Eropa Wartawan Wawancara Wisatawan World Water Forum iriana jokowi kemhan minyak dunia tunjangan Arab Saudi BKN BNPB Balikpapan Bidang Kesehatan Bobby Nasution Cuti Bersama Daily Summit 2022 E-Katalog Ekonomi Kreatif Event Family Office Gabah Grace Natalie Green Energy Gula Habib Rizieq Shihab Harga BBM Naik IRRI Ilegal Indonesia Sentris Indonesiamaju JakartaHajatan495 KCIC KIP KKP Kampanye Kantor Kapolda Kapolres Keluarga Besar Kemenkumham Kemensetneg Kemerdekaan Palestina Kerusuhan Kontrasepsi Korban Korea Selatan Koruptor Kotak Kosong LPG Makassar Menko PMK Menkopolhukam NIK Nadiem Makarim Nahdhatul Ulama Neraca Perdagangan PDNS PKH PPATK Pahlawan Nasional Panglima Militer Pedagang Pekerja Migran Pelanggaran HAM Berat Pelatihan Pembangkit Listrik Penggusuran Perikanan Perubahan Iklim Perusahaan Polisi Pupuk Organik RAPBN Relawan Rocky Gerung Rokok Royalti Rumah Ibadah Santri Satgas Sorgum Terorisme Usaha Vietnam Wapres Wilayah Udara batang elon musk gaji lg presiden jokowi Abu Dhabi Aplikasi Asuransi BPOM Bank Tanah Baznas Bendungan Sepaku Semoi Buka Puasa Bersama Bung Karno Bursa Efek Indonesia Buton Cagub Cak Imin Cawapres DPA Data Center Dayak Desa Desa Wisata ESDM Edukasi Edy Rahmayadi Fahri Hamzah Ferdinand Marcos Jr Festival Filipina Gas Bumi Gizi Buruk Gratifikasi Gugatan HGB HUT TNI Hacker Hadi Tjahjanto Hadiah Harga BBM Tetap Harga Beras Naik Hari Anak Nasional Hari Guru Nasional Hasto Kristiyanto Hedon Heru Budi Hartono Hewan Ternak Hunian Inggris Intelijen Intimidasi Islam Istana Merdeka Jagung Jan Ethes KAI KKN KSAL Kampus Kapolri Kartu Prakerja Kartu Sakti Kawasan Inti Kebakaran Kebocoran Kebutuhan Gula Nasional Kejuaraan Dunia Kekuasaan Kelapa Genjah Kemenperin Ketahanan Nasional Ketua Umum Komisi Yudisial Kompetensi Korsel LKPP LRT MRT Mabes Polri Maju Bersama Bangsa Malioboro Maritim Mata Uang Membangun Negeri Menko UKM Mensos Menteri BUMN MoU Mobil Esemka NPWP NTT Natal & Tahun Baru Nelayan OECD OmnibusLaw Ormas Lintas Agama PLTU PNM PTUN Pamer Pangkalan Militer Panglima TNI Pemilu2024 Penerbangan Pengalihan Isu Pengangguran Pensiun Peretasan Perguruan Tinggi Perkuliahan Plumpang Polisi Cyber Pramono Anung Preman Presiden FIFA PresidenRI Ramadhan Revitalisasi Rupiah Menguat SPBE SPT Sawit Serangan Cyber Sidang Kabinet Skenario Sosialisasi Stadion Starlink Startup Swasembada Tahun Baru 2023 Tambang Emas Tebu Tembaga Tokoh Agama Tokoh Muslim Berpengaruh UEA WNA Wabah Wamenkeu Wirausaha X energi bersih reforma agraria tesla tol laut trans sumatera Adzan Magrib Alkes Anak Disabilitas Anti Kritik Anwar Usman Atlet Berprestasi Audit Aviasi BIN BKKBN BNPT BPIP BRICS Badminton Banten Bantuan Modal Kerja Bareskrim Baubau Beasiswa Bebas Aktif Bela Sungkawa Bercocok Tanam Biaya Biaya Persalinan Bibit Bima Arya Blok Masela Blok Rokan Blokir Budidaya Rumput Laut Budidaya Udang Bulu Tangkis Cawagub Cita - Cita Curang DOB Dalam Negeri Damai Dana Operasional Dekan Demak Demografi Deradikalisasi Design Diskusi Dokter Spesialis Domestik Dubes E-Goverment E-KTP Ecommerce Efek Rumah Kaca Ekonomi Hijau Ekonomi Sirkular Fakultas Kedokteran Food Estate Gangguan Ginjal Akut Gaza Gelar Pahlawan Nasional Geopolitik HargaMinyak Harun Masiku Hotman Paris Hujan Hutan Hutjokowi IHSG IIMS IMF IMI Idul Adha Independen India Indonesia Hebat Indonesia Merdeka Indovac Jawa Tengah Jenderal Jepang Joe Biden JokoWidodo Juara Juara Piala AFF U-16 Jurnalisme KAHMI Kalimantan Selatan Kanada Kebutuhan Petani Kejaksaan Tinggi Kekerasan Anak Kemenhan Kemenko Polhukam Kemenlu Kendaraan Kerja Nyata Keterampilan Digital Kinerja King Maker Kolaborasi Kolonialisme Komunikasi Konglomerat Kongres Konservasi Kualitas Kuliah Labuan Bajo Lalu Lintas Lembaga Liburan Litbang kompas Lumbung Pangan Raksasa MPRS Makan Bersama Mensetneg Milenial Militer Mineral Miskin MotoGP Motor Musik Musra NTB Narkoba Nasabah Nasionalisme Natuna Nepotisme Normalisasi Sungai Olimpiade 2036 Omicron Open House PHK PM Singapura PMN PON PTSL Pabrik Aspal Pabrik Pupuk Pandemic Fund Partai Demokrat Pasar Internasional Pemecatan Penajam Paser Utara Penataan Birokrasi Penerimaan Negara Pengawas Internal Pemerintah Pengobatan Pengungsi Perempuan Perjanjian Perkebunan Pertambangan Pesawat Jet Peternakan Petugas KPPS Pinjaman Online Piutang Negara Politikus Pornografi Potensi Prakerja Pramuka Presiden Indonesia Produksi Beras Provinsi Papua Baru Raja Salman Rawat Inap Rekonsiliasi Relokasi Rest Area Reuni Revolusi Pendidikan Riau Roadmap Rumah Sakit Rupiah SPAM SatgasPMK Sayembara Selandia Baru Sembako Murah Shell Sistem Pemerintahan Stasiun Televisi Subsidi LPG Sukarela Sumatera Barat Surplus Surya Paloh TBBM TKDN TMII TPST Tabalong Tabungan Tambak Udang Tata Ruang Teknologi Tim Nasional Indonesia U-16 Timor Leste Timur Tengah Tito Karnavian Tragedi Kanjuruhan Training Center Trans Sulawesi UUITE Undangan Vaksin Polio WHO Waketum Wakil Menteri World Water Council ZEE Zakat badan pengatur jalan tol bpn cpns danang parikesit gaji pns gtra summit haditjahjanto indonesia timur jokowi wakatobi kementerian pertahan lg energy solution lockdown megawati soekarnoputri mobilisasi rakernas AFC AS Aborsi Adil Afganistan Agenda Nasional Agri Bisnis Aktivis Alibaba Alim Ulama Alumunium Ambisi Amien Rais Anak Ridwan Kamil Anggota Dewan Pengawas Anthony Albanese Apartemen Apple Apriyani Rahayu Arema Arkeolog Arsitektur Asean Para Games 2022 AsetsitaanBLBI Asia Timur Aspirasi Mahasiswa Asumsi Aturan Baru B Universe BLBI BNN BPK BPKA BPKRI BPNT BSI BSSN BTS Badan Pelaksana BKPH Badan Pengarah Papua Baju Balas Dendam Bapak Olahraga Nasional Bapak Pembangunan Desa Bapak Pemuda Bappeda Basarnas Bawang Bedah Rumah Belawan Belgia Bendungan Ciawi Dan Sukamahi Benjamin Netanyahu Berdikari Berita Satu Berita Satu Media Holdings (BSMH) Bidang energi Bio Farma Bioetanol Bjorka Bogor Bonus Boris Johnson Brand Lokal Brunei Darussalam Bulutangkis Buruh Burung Garuda Cagar Budaya Caleg Ciliwung Ciri Khas Cocokologi Cucu Curhat DHL Dana Haji Dana Hibah Dana Pensiun Danau Toba Decacorn Defisit Delegasi Delta Denda Denmark Open 2022 Desentralisasi Dewas Dialog Diaspora Diktator Disiplin Diskriminasi Divestasi Dosen Dubai Dunia Kerja E-Wallet Ego Sektoral Ekonomi Eurasia Ekonomi Syariah Ekstrakurikuler Elpiji Emas Embarkasi Emil Dardak Emmanuel Macron Emmeril Khan Mumtadz Erdogan Eril Erina Etika FPTI Falsafah Syariat Islam Ferdy Sambo Film Fleksibel Flight Information Region Fluktuasi GDP Gagasan Gaji ASN Gaji Ke 13 Ganda Putra Ganda Putri Ganjar Gas Air Mata Gas Rumah Kaca Gasifikasi Gaya Hidup Gelora Bung Karno Gelora Bung Tomo Gereja Gimmick Global Citizen Award Gojek Grasberg Block Cave Gunung Kerinci Gus Yahya HMI HMID HPV HTI HUT Bhayangkara Ke-76 HUT Ke-76 Bhayangkara Habib Luthfi bin Yahya Haji 2022 Hak Prerogatif Halmahera HargaBBMTetap Hari Film Nasional Hari Ibu Hari Kesaktian Pancasila Hari Musik Nasional Hari Pahlawan Hari Perempuan Internasional Hari Raya Nyepi Harmonis Hemat Hilal Himbauan Hobi Human Trafficking Hyundai IOC IPDN IPI ISIS ITF Sunter IUAE-CEPA Ibu Hamil Ibu Negara Idul Adha 1443 Idul Adha 1443H Idul Adha 2022 Imigrasi Imlek Imunisasi Index Survey Indonesia Tertib 2045 IndonesiaEmas Industrialisasi Info BMKG Infrakstrktur Inklusi Instansi Pemerintah Institusi Modern Instrumen Internet Iran Isra Mi'raj Isu Global JHT JORR Jabodetabek Jagat Nusantara Jakarta Selatan Jalan Rusak Jalan Trans Papua Jalur Laut Jayabaya Jembatan Gantung Jenderal Mark Milley Jokowi Juru Damai Jokowi Peduli Jokowibersamarakyat Jombang Jual Jujur Justin Trudeau KKB KPPS KPPU KRL KSAD KSAU KSPSI KTP KTT Krimea Kadiv Propam Polri Kalimantan Tengah Kalimantan Utara KalimantanTimur Kanker Serviks Kapal Perang Karhutla Kartu Indonesia Pintar Kaskus Kedelai Kekerasan Seksual Kelaparan Akut Kemantan Kemendes Kemenkop Kemenristek Dikti Kemensos Kementerian Tenaga Kerja Kemitraan Kendaraan Dinas Kepala LKPP Kereta Gantung Kereta Semi Cepat Kericuhan Kertajati Kesultanan Buton Kesultanan Ternate Kiai Kimia Kirab Merah Putih Kitas Kodim 1503/Tual Koleksi Kominfo KomisiPemilihanUmum Komisioner Komite Olimpiade Komoditias Konferensi Konflik Agraria Kongres PMKRI Konsorsium Konstruksi Kopra Korea Kota Tual Kriminal Kripik Tempe Krisis Air Kuala Lumpur Kuota Haji Kurang Mampu Kurban Kuwait LHKPN LHP LKPP2021 Lahan Kosong Laksamana Yudo Margono Lampung Lansia Laporan Keuangan Lato-Lato Laut Dalam Laut Natuna Leadership Lebaran Haji Liga 2 Listyo Sigit Prabowo Literasi Lokal Lubang Buaya Lukas Enembe Mabes AL Mabes TNI Mafia Tanah Mahkamah Rakyat Mainan Majalah Time Majathir Mohamad Makan Makanan Malang Malaysia Open 2022 Manado Maruarar Sirait Masker Material Menkum HAM Menlu Vietnam Menteri KLHK Mesir Mesra Minangkabau Minyak Makan Merah Misi Dagang Mobilitias Modern Money Laundry Monopoli Muktamar Mulyono Musyawarah Myanmar NSPK Nakes Narapidana Narendra Modi Negarawan Net Zero Strategy 2045 Netizen Nias Norodom Sihamoni Nuklir Oksidasi Olaf Scholz Olimpiade Olimpiade Paris 2024 Oposisi Orde Baru Otoriter PGRI PLTS PM Australia PPH PPKaM PPPK PSAI PT Antam PT LIB PTN PUPN Pabrik Bahan Peledak Pabrik Baja Pabrik Sepatu Pabrik Tembaga Pabrik Vaksin Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Palung Jawa Pangdam Panglima Pajaji Panjat Tebing Papua Barat Papua Barat Daya Papua Football Academy Parade Senja Parlemen Partisipasi Pasar Hewan Pasar Modal Pasien Paskibraka Pasukan Berani Mati Patriot Paus Fransiskus Pawang Hujan Peduli Lindungi Pegawai Pelanggaran Pemain Keturunan Pemasyarakatan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pembohong Pemborosan Pemilihan Ketua Umum Pemukiman Penduduk Lokal Pengeras Suara Penggelapan Pengkhianat Pengolahan Ikan Penyakit Cacar Monyet Penyusup Perang Perbaikan Jalan Perdagangan Manusia Perhutani Peringatan Dini Permohonan Maaf Permukiman Persis Solo Pertamax Green Perumnas Perundungan Pesawat Hercules Pesawat Kf 21 Piala Asia 2023 Pidato Pilkades Pimpinan Pusat Pj Bupati Plt Gubernur Plt Presiden Politik Identitas Politisasi Agama Polusi Udara Pos Jailolo Prambanan Prancis Presiden Gagal Presiden IOC Produk Lokal Produksi Aspal Produksi Emas Profesional Program Taksi Alsintan Prolegnas Properti Protokol Kesehatan Puan Maharani Pulau Pura Pusat Perbelanjaan Puskesmas Qatar Quick Count R20 RAPBA RKUHP RSPAD Gatot Subroto RSUD Dr. Soedarso Raja Eswatini Ramalan Ratu Elizabeth II Reboisasi Recovery Reklamasi Renovasi Reserse Responden Revolusioner Rice Milling Ritel Rohingya Royal Family Ruang Syiar Islam Rumah Dinas Rusun SHM SNI SPAL SPKLU Samarinda Sampoerna Sapi Limosin Sapi Presiden Jokowi Sarinah Sastrawan SatgasBLBI Satria Piningit Satwa Sawah Scam Sekolah Sekretariat Presiden Sekuritas Seluler Seniman Sepatu Setkab Setneg Mantul Setya Novanto Sheikh Mohamed Bin Zayed Shiddiqiyah Shin Tae-Yong Sidang Isbat Sidang Paripurna Sipil Sirkuit Mandalika Siti Fadia Silva Ramadhanti Sosok Pemersatu Sri Sultan Hamengku Buwono X Stanford University Stasiun Stranas Suap Subang Subsidi Rumah SubsidiBBM Sudan Suku Bunga Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sungai Mahakam Suporter Surabaya Survey CPCS Susu Formula Swasembada Jagung Swasembada Pangan Swedia Swiss TNI AL TNI AU TPS Tahun Toleransi Takjil Talent Scouting Taman Safari Tanam Cabai Tarif Ojek Online Tax Amnesty Telekomunikasi Telkom Tembakau Tenaga Kesehatan Terminal Kijing Test Drive Thailand Thailand Master 2023 The Muslim 500 Tiket TimahIndonesia Timnas Sepak Bola Amputasi TitikNol Tjahjo Kumolo Tjahjo Kumolo meninggal Tol Terpanjang RI Jembatan Terpanjang RI Tony Blair Trade Expo Indonesia Tragedi 1998 Transaksi Keuangan Try Sutrisno Tugu Proklamasi UNHCR USG Uji Coba Unesco Uni Emirat Arab Unicorn United Kingdom Universitas Universitas Airlangga WCCE WSBK WTP Wakil KPK Wali Kota Bogor Walikota Warung Madura Wasdal Wisuda World Trade Organization Wushu Yasonna Yeni Wahid Ziarah abah dim antisipasi narkoba bern bpjt bu Kota Baru dimyati rois dimyati rois meninggal dunia foxconn google gtra summit 2022 jokowi lantik bpip kementrianpupr kendari kneks komite nasional ekonomi dan keuangan syariah kyiv panrb pasaman pelantikan bpip reshufflekabinet robot sitaaset ternak tjahjokumolo tunjangan jabatan pns wakatobi