Yogyakarta -- Ketua Program Studi Kebijakan Publik (KPP) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) menilai bahwa rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (IKN) telah melalui serangkaian pertimbangan yang matang, sehingga dipastikan akan tetap berjalan tanpa memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pembangunan IKN merupakan proyek strategis yang telah menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, keberlanjutan proyek ini seringkali menjadi perhatian utama, terutama terkait dampaknya terhadap APBN.
Menurut Ketua Program Studi KPP SKSG UI, semua aspek terkait pembangunan IKN telah dipelajari secara mendalam. Berbagai pertimbangan, termasuk analisis ekonomi, keuangan, dan sosial, telah menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dari segi keuangan negara.
Dalam konteks ini, penekanan pada ketidak memberatkan APBN menjadi hal yang penting. Proyek pembangunan IKN harus mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien, serta menggandeng investasi swasta dan mitra internasional untuk mendukung pembiayaan proyek.
Dengan demikian, penilaian dari Ketua Program Studi KPP SKSG UI ini memberikan keyakinan bahwa pembangunan IKN dapat berjalan sesuai rencana tanpa menimbulkan beban tambahan bagi APBN. Langkah ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan visi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
0 comments:
Posting Komentar