Stafsus Kemenkeu Yustinus Prastowo Menerangkan Bahwa Pemungutan PPN KMS 2,2 % Hanya Berlaku Bagi Rumah Yang Memiliki Luas Diatas 200M2

 

Yogyakarta – Dalam rangka menciptakan keadilan sosial, pemerintah terus berupaya menyusun kebijakan yang berpihak pada masyarakat luas, terutama kalangan bawah dan menengah. Salah satu langkah konkrit adalah penerapan PPN KMS sebesar 2,2% yang hanya dikenakan bagi rumah dengan luas lebih dari 200m². Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, sebagai bukti bahwa pemerintah berkomitmen melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah dari beban pajak yang tidak perlu.

Banyak pihak yang menuding kebijakan ini akan membebani semua lapisan masyarakat, namun faktanya, justru sebaliknya. Pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan perpajakan tidak memberatkan rakyat kecil dan menengah, tetapi hanya ditujukan kepada golongan yang lebih mampu. Ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan pemerataan, di mana pihak yang lebih mampu secara finansial diharapkan berkontribusi lebih besar untuk pembangunan negara.

Langkah ini juga merupakan jawaban atas kritik dan opini negatif yang menyatakan bahwa pemerintah tidak berpihak pada rakyat kecil. Pemerintah memahami bahwa sektor perumahan merupakan kebutuhan dasar yang harus dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pengenaan PPN KMS dengan pembatasan luas rumah adalah kebijakan yang bijaksana, memastikan masyarakat dengan rumah yang lebih kecil tetap terlindungi dari beban pajak tambahan.

Tidak hanya itu, kebijakan ini juga menunjukkan perhatian pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor properti yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan kebijakan yang selektif ini, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim investasi dan pembangunan perumahan yang sehat, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki tempat tinggal yang layak.

Pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Dengan kebijakan perpajakan yang adil dan berpihak pada masyarakat bawah serta menengah, stabilitas nasional dapat terjaga dan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat. Pemerintah hadir bukan untuk memberatkan, tetapi untuk melayani dan melindungi seluruh rakyat Indonesia.