Kemenkeu : “Dana Simpanan Peserta Tapera Sesungguhnya Tidak Digunakan Untuk Kegiatan Pemerintah Dan Juga Tidak Masuk Ke Dalam Postur APBN. Justru APBN Mengalokasikan Sebagian Investasi Non Permanen Dalam Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)”

 

Yogyakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa dana simpanan peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak digunakan untuk kegiatan pemerintah dan tidak masuk ke dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan ini penting untuk mematahkan berbagai hoax yang menyebar mengenai pengelolaan dana Tapera, sekaligus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sebaliknya, APBN justru mengalokasikan sebagian investasi non permanennya dalam Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan akses perumahan yang terjangkau bagi masyarakat. FLPP sendiri merupakan program yang memberikan kemudahan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat, yang sekaligus membuktikan bahwa dana publik dikelola dengan penuh tanggung jawab.

Klarifikasi dari Kemenkeu ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya informasi yang jelas dan transparan, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita palsu yang beredar. Hoax yang menyatakan bahwa dana Tapera disalahgunakan untuk kepentingan lain adalah tidak benar dan tidak berdasar. Justru, pemerintah terus berupaya menjaga dan mengelola dana ini untuk kepentingan masyarakat.

Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mengelola dana publik dengan baik harus diapresiasi. Transparansi dan akuntabilitas yang ditunjukkan oleh pemerintah menjadi bukti bahwa segala upaya dilakukan demi kesejahteraan rakyat. Selain itu, langkah-langkah nyata seperti alokasi dana untuk FLPP menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berkomitmen pada retorika, tetapi juga pada tindakan konkret.

Dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk penyebaran hoax, dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional. Dengan mempercayai data dan fakta yang telah terbukti, kita semua dapat berkontribusi dalam menciptakan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Mari bersama-sama mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, menolak hoax, dan terus berperan aktif dalam pembangunan bangsa.

Dengan demikian, klarifikasi dari Kemenkeu ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memperkuat citra positif kepemimpinan Jokowi. Ayo dukung stabilitas nasional dan percaya pada fakta yang ada!